Pernyataan TAPOL tentang eksekusi terhadap tahanan politik di Myanmar

3 Aug 2022
TAPOL

Kami mengutuk eksekusi terhadap empat tahanan politik di Myanmar: Kyaw Min Yu, Phyo Zeya Thaw, Hla Myo Aung, dan Aung Thura Zaw. Keempatnya dihukum di pengadilan militer yang tertutup. Negara-negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan blok-blok multilateral telah mengecam eksekusi tersebut. Namun reaksi internasional pada dasarnya masih sejalan dengan sikap mereka saat terjadi kudeta militer pada Februari 2021. Terdapat kritisisme, tapi diikuti oleh kelambanan dan, dalam beberapa kasus, ketidakpedulian. Perlu ada upaya lebih untuk mengakhiri perebutan kekuasaan ilegal yang dilakukan militer Myanmar. Terdapat 100 tahanan politik yang dijatuhi hukuman mati di Myanmar; hanya intervensi komunitas internasional yang kuat dan terkoordinasi, serta tindakan-tindakan yang melampaui representasi yang bermaksud baik, yang akan menghentikan lebih banyak lagi penderitaan rakyat Myanmar serta kematian yang tidak pantas dan tidak adil.

Empat tahanan politik yang dieksekusi tersebut dituduh melakukan ‘terorisme’. Sebagai organisasi yang telah selama 50 tahun mengampanyekan hak asasi manusia (HAM), demokrasi, dan perlawanan terhadap militerisme di Indonesia, kami dikejutkan oleh kesamaan antara penyalahgunaan undang-undang antiteror di Myanmar dan perkembangan terbaru di Indonesia. Pada Maret 2021, kelompok bersenjata West Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dikelompokan sebagai organisasi teroris oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dan badan-badan keamanannya siap memperluas cakupan undang-undang yang biasanya digunakan terhadap sel-sel teror Islamis ke arah kelompok-kelompok prokemerdekaan. Ini menandai kembalinya arah kebijakan yang terakhir kali kita lihat digunakan kediktatoran militer Indonesia.

Efek dari kebijakan itu telah meningkatkan skala konflik dan secara lebih lanjut menyebabkan warga sipil mengungsi, alih-alih melindungi warga sipil sebagaimana jadi basis klaim kebijakan tersebut. Berbeda dengan situasi di Myanmar, hampir tidak ada pengakuan dari komunitas internasional atas tingginya pengungsian atau pun atas penyebab pengungsian itu sendiri, meskipun Pelapor Khusus PBB secara reguler telah menyampaikan laporan-laporan yang menyoroti terjadinya pembunuhan, pengungsian, dan penyiksaan yang melanggar hukum, di samping pelanggaran-pelanggaran HAM lainnya. Aparat keamanan telah menggunakan undang-undang antiteror untuk menakut-nakuti aktivis jalan damai atau nonkekerasan sebagai bagian dari kelompok bersenjata tanpa bukti.[1]

Dalam forum-forum internasional, Pemerintah Indonesia berupaya tampil sebagai juru damai antara Rusia dan Ukraina, yang paling baru di pertemuan G20 di Bali dan sebelumnya saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kiev dan Moskow, yang tak membuahkan hasil. Lagu mereka dalam peran ini dan kritisisme sebelumnya terhadap kudeta militer di Myanmar melalui ASEAN, tidak berlaku ketika situasi mengerikan di West Papua diangkat ke permukaan. Di West Papua, aparat keamanan bersekongkol secara efektif dengan menteri-menteri yang berlagak garang, badan-badan keamanan dan militer bersikeras bahwa pemberontakan yang telah berlangsung lama di sana dapat diatasi dengan melabeli pemberontak sebagai ‘teroris’, serta dengan meningkatkan frekuensi dan intensitas operasi militer.

Selain penggunaan undang-undang antiteror untuk membungkam perbedaan pendapat, tuduhan makar telah sering disalahgunakan terhadap aktivis-aktivis sipil nonkekerasan di West Papua. Terorisme dan makar merupakan dakwaan yang sama dengan yang dijatuhkan terhadap empat aktivis politik Myanmar. Indonesia tidak bisa menjadi Ketua ASEAN yang kredibel tahun depan dan tidak usah terus menunjukkan kritisisme yang sama terhadap rezim militer Myanmar ketika masih menggunakan undang-undang yang sama dengan yang digunakan Myanmar untuk mempersekusi aktivis politik di negaranya sendiri.

Seiring dengan penolakan akses yang efektif bagi media internasional, Pemerintah Indonesia jelas berharap agar membuat West Papua tetap di luar sorotan internasional, berbeda dengan yang terjadi di Myanmar. Pemerintah juga berharap agar mereka tidak kembali menghadapi pembangkangan sipil sebagaimana saat Gerakan West Papua Melawan tahun 2019 terjadi: sebab hal itu tidak baik bagi citra politisi mereka yang tengah berlagak sebagai juru damai.

Kontak: info@tapol.org