Laporan Terbaru TAPOL - West Papua 2021: kriminalisasi, kolusi, dan janji-janji palsu

21 Oct 2022

Siaran Press

London, 21 Oktober 2022

"Laporan kekerasan yang semakin intensif ... berakibat pada jatuhnya korban dan kematian sipil serta pengungsi internal dalam jumlah yang tidak diketahui" dan terkejut pada "laporan tentang ditemukannya potongan jasad empat warga sipil asli Papua di Timika, Provinsi Papua Barat, tanggal 22 Agustus". Demikian kata-kata Penjabat Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Nada Al-Nashif, pada pembukaan Sidang ke-51 Dewan HAM PBB di Jenewa bulan lalu. Disorotinya West Papua oleh Al-Nashif menunjukkan pengakuan lebih lanjut atas memburuknya situasi hak asasi manusia di lapangan oleh PBB.

Kontribusi kami pada siklus ke-4 Universal Periodic Review (UPR) Indonesia menyoroti aspek kebebasan berekspresi dan berkumpul. Kami menyatakan bahwa kemungkinan bagi orang West Papua "untuk menentang implementasi UU Otsus telah sangat direpresi oleh aparat keamanan yang melakukan penangkapan dan mengkriminalisasi aksi-aksi protes".

Sebagaimana ditunjukkan laporan terbaru TAPOL, “West Papua 2021: Laporan Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Berkumpul”, situasi yang memburuk ini terjadi seiring dengan merosotnya kondisi kebebasan berekspresi dan berkumpul di West Papua dan isu-isu terkait West Papua pada tahun 2021, ketika para aktivis menjadi sasaran kriminalisasi dan aparat keamanan terlibat kolusi dengan aktor-aktor non-negara. Ketua TAPOL Steve Alston mengatakan: “Aparat keamanan telah melakukan 45,9% penangkapan sewenang-wenang lebih banyak dibandingkan tahun 2020, dengan total 671 orang ditangkap, hanya 17 orang di antaranya berada di luar West Papua. Aparat keamanan menangkap lebih banyak orang dan menggunakan berbagai alasan untuk melakukannya. Mereka menutup ekspresi di ruang publik tempat orang Papua dan Indonesia seharusnya tidak merasa bahwa mereka berisiko diperlakukan sebagai penjahat ketika menggunakan hak-hak mereka.”

Laporan ini mencatat rekam jejak represi aparat keamanan terhadap mereka yang lantang mendukung hak penentuan nasib sendiri West Papua serta menentang perlakuan Pemerintah Indonesia terhadap rakyat West Papua, termasuk pembubaran sewenang-wenang, penangkapan sewenang-wenang, teror dan intimidasi, serta pemadaman internet danserangan digital. Seperti yang dicatat dalam laporan tersebut, “Tahun 2021 mencatat kelanjutan dan, dalam kasus-kasus tertentu, intensifikasi, serangan terhadap hak-hak rakyat West Papua dan Indonesia untuk berkumpul dan mengekspresikan pendapat mereka.”

Pihak berwenang masih menggunakan pandemi Covid-19 sebagai alasan untuk membatasi kebebasan berekspresi; membungkam demonstrasi yang tidak mereka setujui; Pemerintah tetap menyatakan bahwa “separatisme”, yang mereka definisikan secara sewenang-wenang, tidak mendapat jaminan perlindungan kebebasan berkumpul; dan militer telah melabeli perlawanan bersenjata sebagai 'teroris' dengan mengklaim bahwa di dalamnya ada keterlibatan warga sipil.'.

Setelah setahun dalam bayang-bayang tindakan kuncitara dan isolasi akibat Covid-19, Pemerintah Indonesia telah "kembali bekerja" membungkam protes di West Papua. Jumlah penangkapan sewenang-wenang dan pembubaran aksi-aksi protes telah meningkat dibandingkan tahun 2020, serangan terhadap martabat tahanan politik dan pertemuan-pertemuan daring para aktivis yang berbicara lantang untuk West Papua masih berlanjut. Hal ini menunjukkan bahwa klaim Pemerintah Indonesia kepada masyarakat internasional tentang upaya pemerintah dalam menangani masalah hak asasi manusia melalui pelatihan-pelatihan adalah kebohongan, termasuk janji militer soalpendekatan 'kemanusiaan' yang baru.

SELESAI

Informasi lebih lanjut: Ian Moore, TAPOL Campaigns, campaigns@tapol.org

Laporan Lengkap di sini.