Sebuah delegasi pembela hak asasi manusia Papua bertemu minggu ini dengan Kelompok Kerja PBB untuk Penghilangan Paksa Atau Tidak Dengan Sukarela di Jenewa untuk menindaklanjuti kasus Aristotelses Masoka. Sdr Masoka belum terlihat sejak pembunuhan pemimpin Papua Theys Eluay pada tanggal 10 November 2001, untuk siapa ia bekerja sebagai sopir. Pemerintah Indonesia sebelumnya telah gagal untuk menanggapi permintaan dari Kelompok Kerja tersebut untuk informasi tentang kasus ini.
TAPOL menyoroti isu kebebasan berekspresi di Papua Barat dalam peninjauan Komite HAM PBB kepada Indonesia, tetapi pemerintah Indonesia menyatakan bahwa hak ini tidak bersifat absolut.
Perayaan ulang tahun ke-40 organisasi HAM TAPOL, hari ini ditandai dengan peluncuran Say Sorry for ‘65 (Minta Maaf untuk ’65), kampanye untuk menyerukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengakui kebenaran atas peristiwa pembunuhan massal 1965 di Indonesia.
Para LSM internasional meminta Indonesia untuk memberikan perhatian khusus atas pernyataan Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat yang meminta Pemerintah untuk memberikan kepastian jadwal kunjungan resmi.
Dua orang pengacara HAM dari Papua, Olga Hamadi dan Gustaf Kawer, hari ini mendapatkan pengakuan khusus dari juri ‘Lawyers for Lawyers Award’ di Amsterdam, Belanda.
Laporan baru dari TAPOL menggugat pemerintah Indonesia yang selalu menekankan bahwa negara ini tidak memiliki ‘tahanan politik. Laporan ini mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membuka ruang demokrasi di Papua Barat.
English
Bahasa Indonesia