News
Pada 2 April 2014, TAPOL akan mengadakan demonstrasi di luar Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, Inggris untuk memprotes penahanan 76 tapol di Papua Barat dan menuntut pembebasan mereka dengan segera dan tanpa syarat. Amnesty International UK, Survival Internasional dan Free West Papua Campaign juga akan berada di demonstrasi ini.
Advocate hukum asli Papua mempertanyakan 'Otsus Plus' sebagai proses yang tidak konstitutional dan tidak sesuai dengan proses yang semestinya di bawa Pasal-pasal 77 dan 78 di bawa UU 21/2001 tentang Otsus di Papua.
Tahanan politik Papua, Yohanes Boseren, yang sedang diproses hukum di Biak, Papua, lagi mengalami gangguan jiwa sebagai akibat dari pemukulan berat yang dideritanya pada saat penangkapan.
Dewan Adat Papua perwakilan La Pago sudah konfirmasi kebenaran laporan AHRC/ICP tentang 'Genosida yang diabaikan' di pegunungan tengah Papua. Mereka menyampaikan bahwa pembunuhan massal itu menyebabkan rasa trauma dalam yang masih membekas dari generasi ke generasi.
Sebuah delegasi pembela hak asasi manusia Papua bertemu minggu ini dengan Kelompok Kerja PBB untuk Penghilangan Paksa Atau Tidak Dengan Sukarela di Jenewa untuk menindaklanjuti kasus Aristotelses Masoka. Sdr Masoka belum terlihat sejak pembunuhan pemimpin Papua Theys Eluay pada tanggal 10 November 2001, untuk siapa ia bekerja sebagai sopir. Pemerintah Indonesia sebelumnya telah gagal untuk menanggapi permintaan dari Kelompok Kerja tersebut untuk informasi tentang kasus ini.
Kepala Urusan Luar Negeri untuk Uni Eropa, Catherine Ashton, telah menyuarakan keprihatinan tentang penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat keamanan di Papua Barat dan pembatasan akses ke wilayah Papua.Sdr Ashton menanggapi Pertanyaan Parlemen oleh Liberal Demokrat MEP (Anggota Eropa Parlemen, Member of the European Parliament), Fiona Hall, yang mengutip laporan TAPOL, 'Tidak ada tahanan politik?' dan menanyakan atas tindakan yang dimaksudkan oleh Uni Eropa untuk mengekang penangkapan politik dan mendukung kebebasan berekspresi.