English
Bahasa IndonesiaNews
Dalam briefing ini, kami akan menunjukkan bahwa UU Otsus gagal mencapai tujuannya dalam dua hal. Pertama, meskipun menjanjikan ‘perlindungan’ budaya West Papua dan memberdayakan Orang Asli West Papua secara ekonomi, banyak aspek penting dari UU tersebut yang hanya diterapkan secara parsial, bahkan diabaikan sama sekali. Kedua, alih-alih melaksanakan UU tersebut, pemerintah malah cenderung menjalankan kekuasaan melalui program-program pembangunan yang dananya melimpah. Saat sejumlah pihak melihat bahwa upaya yang ada telah gagal karena tidak didasarkan pada prinsip pembangunan yang ‘inklusif’, pembentukan provinsi dan kabupaten baru yang digadang-gadang pemerintah pusat—yang seharusnya menjamin partisipasi secara adil—sering kali hanya mengarah pada peningkatan anggaran dan kekuatan aparat keamanan di daerah-daerah terpencil, yang akhirnya memicu konflik lebih lanjut.
Seruan mendesak atas nama pemimpin pro-kemerdekaan West Papua Victor Yeimo telah dikirim oleh organisasi hak asasi manusia (HAM) TAPOL dan pengacara Veronica Koman kepada mekanisme Prosedur Khusus dari Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Victor Yeimo (37) ditangkap pada 9 Mei 2021 di Jayapura. Ia disangkakan sebelas pasal termasuk makar atas keterlibatan damainya dalam Gerakan West Papua Melawan 2019. Ia sempat eksil di Papua Nugini sejak pemberangusan Gerakan Melawan dan baru-baru ini kembali ke tanah leluhurnya.
TAPOL menolak keras usulan yang diajukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk menggolongkan Organisasi Papua Merdeka sebagai organisasi teroris. Langkah tersebut akan menimbulkan lebih banyak lagi pelanggaran HAM berat di Tanah Papua/West Papua.
Datasemen Khusus (Densus) 88, unit khusus anti-teroris di Indonesia, yang menerima pelatihan dan peralatan dari Amerika Serikat dan Australia, sudah sering mendapat kritik dari berbagai organisasi HAM atas tindakan yang buruk dan berlebihan serta berlaku dengan impunitas.
Sejak rezim Orde Baru (1966-1998) tumbang, kecuali dalam satu periode singkat antara 1998-2001, kekuasaan dan otoritas pasukan keamanan Indonesia di wilayah West Papua secara umum tidak pernah berkurang. Menurut kami, hal itu terjadi karena dua alasan, dan kedua alasan itu berasal dari kegagalan menjalankan reformasi politik yang sejati di West Papua dan Indonesia.
London, 30 September 2020
TAPOL, bekerjasama dengan pengacara hak asasi manusia (HAM) Veronica Koman, hari ini meluncurkan laporan lengkap tentang Gerakan West Papua Melawan 2019 (“Gerakan Melawan”) pada peringatan setahun hari terakhir di 2019. Laporan tertulis dilengkapi dengan video pendek.
Hari ini tepat satu tahun Gerakan West Papua Melawan. Gerakan Melawan menyapu sepanjang 22 kota di West Papua, 17 kota di Indonesia, dan 3 kota di luar negeri selama periode 19 Agustus hingga 30 September 2019.
Setidaknya ada 6.500 personil polisi dan militer tambahan yang dikirim ke West Papua untuk menghancurkan Gerakan Melawan ini. Jumlah warga sipil yang meninggal sepanjang periode ini mencapai 61 orang, 35 diantaranya adalah orang asli West Papua. Dari 35 yang meninggal tersebut, 30 dari luka tembak, mengindikasikan bahwa mereka ditembak mati oleh aparat keamanan Indonesia. Lima kematian yang lain disebabkan oleh luka tusukan dari milisi sipil.