News

6 Dec 2021

Pada 25 November 2021 Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan agar Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia mengubah beberapa bagian Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK/Omnibus Law). MK juga melarang penerbitan peraturan pelaksana dan kebijakan lainnya yang terkait dengan undang-undang tersebut dalam tenggang dua tahun ke depan.

Tagged: Legislasi
5 Oct 2021

Bagi banyak orang Indonesia, militerisasi tampaknya hanya meningkat di West Papua dan Poso. Padahal, pelanggaran wewenang Densus 88 juga berlangsung di Jawa.

Tagged: Densus 88, Impunitas, Polisi, Security Forces, West Papua
16 Sep 2021

Siaran Pers
London, 16 September 2021

Demonstran, aktivis mahasiswa, kelompok aktivis politik West Papua dan Indonesia, pengacara dan pembela hak asasi manusia (HAM), serta warga sipil, terus mengalami represi karena keterlibatan mereka dalam demonstrasi damai dan rapat-rapat yang berlangsung pada tahun 2020 di West Papua dan luar West Papua. 

Tagged: Demokrasi, Demonstrasi, Hak-hak Masyarakat Pribumi, Kebebasan Berekspresi, Legislasi, Otsus, Tahanan Politik, West Papua
29 Jul 2021

TAPOL mengecam keras perlakuan dua personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara yang menganiaya seorang penyandang disabilitas, Steven Yadohamang, di Merauke, Provinsi Papua Barat, pada 27 Juli 2021. Peristiwa yang sudah beredar luas di media sosial itu memperlihatkan dua personel tersebut memukuli seorang pria dan membanting tubuhnya ke tanah dan menginjak kepalanya. Dari rekaman itu terlihat jelas bahwa Steven tidak memiliki kemampuan untuk membela diri dari dua individu yang tampaknya tidak peduli dengan konsekuensi yang mungkin terjadi. Keesokan harinya, terjadi kejadian serupa di Nabire. Seorang pria Orang Asli Papua, Nicolas Mote, kepalanya berulang kali dipukul secara tiba-tiba ketika ditangkap, meskipun dia tidak melakukan perlawanan sedikit pun.

Tagged: Demokrasi, Impunitas, Kebebasan Berekspresi, Penyiksaan, Reformasi Sektor Keamanan, West Papua
16 Jul 2021

(Johannesburg, London, 16 July 2021) CIVICUS and TAPOL regret the revision and renewal of the Special Autonomy Law in West Papua (Papua and West Papua Provinces), which further strips critical aspects of decentralisation and autonomy for the region. We are also extremely concerned about the arbitrary arrest of people protesting the renewal and forcible disruptions of protests. Despite such protests and the lack of consultation with the people of West Papua, the law was passed by the Indonesia House of Representatives on 15 July.

Tagged: West Papua

Pages