English
Bahasa IndonesiaNews
TAPOL dan East Timor and Indonesia Action Network (ETAN) mengutuk penangkapan massal yang lagi-lagi terjadi, kali ini pada minggu awal Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) yang ke-73. Penangkapan massal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan pernyataan Republik Indonesia pada 'hak jawab' pertama mereka dalam Sidang Umum bahwa tidak ada "pelanggaran HAM yang sering dan sistematis" di West Papua. Kami juga tidak sepakat dengan klaim Indonesia bahwa status politik Papua sudah tuntas dengan Resolusi PBB 2504 tahun 1969.
TAPOL dan East Timor and Indonesia Action Network (ETAN) menyerukan pelepasan segera Simon Carlos Magal dan Jakub Fabian Skrzypski. Jika kasus Mr. Skrzypski dilanjutkan, kami menyerukan kepada semua pihak terkait untuk memastikan peradilan yang adil baginya.
Jaringan Masyarakat Sipil mendesak Presiden Jokowi membuka akses kepada lembaga-lembaga independen negara di Nduga, Papua, terkait dengan adanya berita kontak senjata yang mengancam keamanan warga sipil. Hingga saat ini, belum ada kepastian tentang informasi tersebut karena tidak adanya akses ke lokasi.
Permohonan Bersama TAPOL dan BUK tentang situasi HAM di Indonesia kepada Dewan HAM PBB dalam mekanisme Tinjauan Periodik Universal (UPR). Permohonan ini berfokus pada situasi HAM di Papua yang berfokus untuk memastikan kebebasan berekspresi di Papua.
Tiga lembaga hak asasi manusia, TAPOL, ETAN, dan Watch Indonesia!, hari ini mengritik keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengangkat Jenderal Purnawirawan Wiranto sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan.