West Papua: 61 tahanan politik baru pada peringatan Hari Nasional Papua 1 Desember

Primary tabs

9 Dec 2019

Orang Papua telah memperingati Hari Nasional mereka pada 1 Desember tiap tahunnya sejak 1961. Hal ini seringkali disambut dengan represi keras oleh aparat keamanan Indonesia.

TAPOL sangat khawatir dengan tindakan keras aparat keamanan menjelang peringatan 1 Desember tahun ini. Khususnya, kami risau dengan penggunaan pasal makar terhadap mereka yang memperingati Hari Nasional tersebut, serta yang lainnya. Aparat keamanan menangkap 126 orang, hingga muncul 61 tahanan politik baru yang dikenakan pasal makar. Hal ini adalah lanjutan dari penangkapan atas makar yang terjadi antara 30 Agustus hingga 23 September.  Aparat keamanan mengangkat  22 kasus makar dalam periode tersebut. Kasus makar berikutnya adalah terhadap seseorang yang membawa bendera Bintang Kejora di Sorong pada 26 November 2019. Secara keseluruhan, terdapat 84 orang yang dikenakan pasal makar dalam periode 30 Agustus hingga 3 Desember.

Penangkapan Politik 

Pada 26 November, aktivis politik Pilipus Robaha ditangkap selama sehari atas rencana untuk mengadakan acara doa 1 Desember bersama di Jayapura. Delapan orang ditangkap di Manokwari keesokan harinya karena membawa 29 bendera Bintang Kejora serta poster-poster, dan tujuh di antara mereka telah dikenai pasal makar.

Pada pagi hari 1 Desember, empat mahasiswa Papua di Jayapura ditangkap karena membawa bendera Bintang Kejora ke dalam misa Minggu gereja. Pastor yang bersangkutan diperiksa di kantor polisi keesokan harinya atas insiden tersebut. Sore harinya, 54 orang dari tiga desa ditangkap di Fakfak atas dugaan rencana mengibarkan bendera Bintang Kejora, dan 23 di antaranya telah dikenai pasal makar. Sebagian dari mereka diperlakukan dengan cara yang merendahkan martabat kemanusiaan ketika ditangkap, seperti yang bisa dilihat di foto di bawah ini. Para jurnalis juga dilarang untuk meliput ketika mereka yang baru ditangkap ini tiba di kantor polisi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada malam hari 1 Desember, 34 orang, termasuk para remaja, ditangkap di Sentani ketika mereka diduga sedang dalam perjalanan menuju Lapangan Trikora untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora. Lapangan ini dinamai dari nama operasi invasi dan pendudukan Papua dahulu,  serta segala upaya untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora di sana akan dihalangi oleh aparat keamanan. Dari dua puluh orang yang dikenakan pasal makar, enam di antaranya juga dikenai pasal kepemilikan senjata tajam, serta seorang di antaranya dikenai pula pasal penghasutan. Di Merauke pada 1 dan 2 Desember, sekretariat dari kelompok aktivis non-kekerasan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dikepung oleh aparat keamanan. Empat anggota KNPB ditangkap selama beberapa waktu pada 2 Desember ketika aparat keamanan merusak sekretariat KNPB dan mengecat simbol serta corak Bintang Kejora. Sebelas orang ditangkap dan dikenai pasal makar di Sorong pada 3 Desember atas peristiwa pengibaran Bintang Kejora di puncak bukit di atas kota pada 1 Desember..

Sejumlah insiden juga terjadi di luar Papua. Demonstrasi di Ambon, Maluku dibubarpaksa oleh aparat keamanan pada 1 Desember. Juga pada 1 Desember, asrama utama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, dikepung sepanjang hari oleh lusinan aparat militer dan polisi, dimulai sejak jam 3 pagi. Asrama-asrama lainnya di kota yang sama juga didatangi oleh aparat kepolisian.

Pada 2 Desember, sepuluh mahasiswa non-Papua, yang bersolidaritas dengan orang dengan memperingati Hari Nasional tersebut, ditangkap semalaman usai dibubarpaksa dengan keras oleh aparat militer dan polisi di halaman kampus mereka di Ternate, Maluku Utara. Sebagian dari mereka dipukul serta ditendang ketika proses penangkapan dan interogasi di kantor polisi.

Insiden Lainnya 

Para pimpinan United Liberation Movement for West Papua(ULMWP) Markus Haluk dan Edison Waromi dipanggil untuk diperiksa di kantor polisi di Jayapura pada 1 Desember atas rencana untuk mengadakan acara doa bersama. Markus Haluk juga telah diperiksa sebelumnya pada 30 November.

Orang Papua melaporkan adanya intimidasi akibat unjuk kekuatan lewat terjun payung tentara di Timika, dengan dalih ‘latihan militer’ pada 29 November.

Pada 30 November, di Timika, sekelompok aparat keamanan mendatangi rumah anggota KNPB dan mengambil telepon genggamnya ketika ia sedang tidak berada di rumah. Lusinan aparat keamanan yang datang dengan setidaknya selusin kendaraan juga mengunjungi sekretariat ULMWP di Merauke. Sedangkan di Manokwari, media lokal melaporkan bahwa terdapat 1.208 aparat militer dan polisi yang disiagakan. Orang Papua di wilayah lain juga melaporkan adanya perasaan terintimidasi akibat keberadaan patroli aparat militer dan polisi yang bersenjata lengkap.

Tahun ini, kepala kepolisian nasional dan panglima militer Indonesia, menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan serta menteri dalam negeri mengunjungi Papua guna mengantisipasi peringatan 1 Desember. Langkah ini belum pernah terjadi sebelumnya.

TAPOL sangat khawatir dengan meningkatnya operasi militer dan polisi di Papua yang bertepatan dengan Hari Nasional Papua. Kami mendesak pemerintah Indonesia untuk dengan segera dan tanpa syarat membebaskan 84 tahanan politik makar. Kami juga mendesak untuk ditariknya ribuan aparat keamanan tambahan yang telah diterjunkan ke Papua sejak Agustus 2019. Tindakan tersebut telah menimbulkan intimidasi terus menerus kepada Orang Asli Papua.

Foto: foto viral perlakuan aparat keamanan Indonesia terhadap warga Papua di Fakfak yang ditangkap pada 1 Desember

Tagged: Papua Barat