News

16 Jul 2021

(Johannesburg, London, 16 July 2021) CIVICUS and TAPOL regret the revision and renewal of the Special Autonomy Law in West Papua (Papua and West Papua Provinces), which further strips critical aspects of decentralisation and autonomy for the region. We are also extremely concerned about the arbitrary arrest of people protesting the renewal and forcible disruptions of protests. Despite such protests and the lack of consultation with the people of West Papua, the law was passed by the Indonesia House of Representatives on 15 July.

Tagged: West Papua
25 May 2021

Dalam briefing ini, kami akan menunjukkan bahwa UU Otsus gagal mencapai tujuannya dalam dua hal. Pertama, meskipun menjanjikan ‘perlindungan’ budaya West Papua dan memberdayakan Orang Asli West Papua secara ekonomi, banyak aspek penting dari UU tersebut yang hanya diterapkan secara parsial, bahkan diabaikan sama sekali. Kedua, alih-alih melaksanakan UU tersebut, pemerintah malah cenderung menjalankan kekuasaan melalui program-program pembangunan yang dananya melimpah. Saat sejumlah pihak melihat bahwa upaya yang ada telah gagal karena tidak didasarkan pada prinsip pembangunan yang ‘inklusif’, pembentukan provinsi dan kabupaten baru yang digadang-gadang pemerintah pusat—yang seharusnya menjamin partisipasi secara adil—sering kali hanya mengarah pada peningkatan anggaran dan kekuatan aparat keamanan di daerah-daerah terpencil, yang akhirnya memicu konflik lebih lanjut.

Tagged: Aceh
25 May 2021

(London, 25 Mei 2021) Hari ini TAPOL meluncurkan sebuah dokumen arahan untuk memberi tahu komunitas internasional alasan Orang West Papua menolak perpanjangan dan revisi Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus).

Tagged: Otsus
14 May 2021

Seruan mendesak atas nama pemimpin pro-kemerdekaan West Papua Victor Yeimo telah dikirim oleh organisasi hak asasi manusia (HAM) TAPOL dan pengacara Veronica Koman kepada mekanisme Prosedur Khusus dari Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Victor Yeimo (37) ditangkap pada 9 Mei 2021 di Jayapura. Ia disangkakan sebelas pasal termasuk makar atas keterlibatan damainya dalam Gerakan West Papua Melawan 2019. Ia sempat eksil di Papua Nugini sejak pemberangusan Gerakan Melawan dan baru-baru ini kembali ke tanah leluhurnya.

Tagged: Freedom of Expression, Political Prisoners, West Papua
31 Mar 2021

TAPOL menolak keras usulan yang diajukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk menggolongkan Organisasi Papua Merdeka sebagai organisasi teroris. Langkah tersebut akan menimbulkan lebih banyak lagi pelanggaran HAM berat di Tanah Papua/West Papua. 

Datasemen Khusus (Densus) 88, unit khusus anti-teroris di Indonesia, yang menerima pelatihan dan peralatan dari Amerika Serikat dan Australia, sudah sering mendapat kritik dari berbagai organisasi HAM atas tindakan yang buruk dan berlebihan serta berlaku dengan impunitas.

Tagged: Densus 88, Impunitas, Reformasi Sektor Keamanan, West Papua
8 Dec 2020

Sejak rezim Orde Baru (1966-1998) tumbang, kecuali dalam satu periode singkat antara 1998-2001, kekuasaan dan otoritas pasukan keamanan Indonesia di wilayah West Papua secara umum tidak pernah berkurang. Menurut kami, hal itu terjadi karena dua alasan, dan kedua alasan itu berasal dari kegagalan menjalankan reformasi politik yang sejati di West Papua dan Indonesia.

Tagged: Reformasi Sektor Keamanan, Security Forces, West Papua

Pages