English
Bahasa Indonesia
Latest News
Briefing terbaru TAPOL menyoroti laporan-laporan perdagangan senjata yang dilakukan aparat keamanan secara ilegal, pengungsian internal yang terus berlanjut, dan klaim militer soal pendekatan baru. Briefing ini secara khusus juga menyelisik alasan-alasan di balik situasi tersebut dan minimnya tindakan yang koheren dari pemerintah. Alasan yang mendasari perdagangan senjata adalah militerisme yang mengakar di West Papua, daerah tempat berlangsungnya operasi-operasi militer yang mengakibatkan kekerasan dan menyebabkan masyarakat mengungsi.
Baca briefing ini selengkapnya: Perdagangan senjata ilegal, pengungsian internal, dan ‘pendekatan baru’ di West Papua
TAPOL mendesak Pemerintah Indonesia untuk membebaskan Jefry Wenda, Juru Bicara Petisi Rakyat Papua (PRP) dan kawan-kawannya yang lain, yang ditahan hari ini saat demonstrasi damai di Jayapura. Jefry ditangkap bersama sejumlah anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) termasuk Ones Suhuniap, Omizon Balingga, dan Imam Kogoya. Aktivis lainnya yang ditangkap antara lain Marthen Rumbiak (West Papua National Authority, WPNA), Esther Haluk, dan Aby Douw.
London (29 April 2022)
Rencana membangun Food Estate atau Lumbung Pangan dengan dalih menjaga ketahanan pangan di Indonesia diumumkan Pemerintah Indonesia saat awal pandemi Covid-19.
Namun sebagaimana AwasMIFEE! dan TAPOL tunjukkan dalam laporan mereka yang terbaru, ‘Perampasan Tanah dengan Dalih Pandemi: Siapa yang Diuntungkan dari Food Estate di West Papua?’, rencana tersebut tampak akan lebih menguntungkan para konglomerat dan oligarki agroindustri yang dekat dengan pejabat tinggi pemerintah. Lebih lanjut, berdasarkan rencana Food Estate terdahulu dan terbaru, Food Estate berpotensi mengakibatkan kerusakan ekologi dan tersingkirnya Masyarakat Adat West Papua.
TAPOL, LBH Kaki Abu, dan LBH Makassar merilis video "Sorong Enam: Disiksa Bertubi-tubi, Dipindahkan Sembunyi-Sembunyi". Video ini merupakan video kampanye untuk mendorong pembebasan enam tahanan politik asal Sorong, West Papua, yang mengalami penyiksaan dan peradilan sesat. Terlebih, tiga dari enam tahanan tersebut masih di bawah umur.
(London, 22 Maret 2022) Kebebasan menyatakan pendapat di Indonesia tidak kunjung membaik. Kondisinya bahkan bisa mengkhawatirkan jika pendapat yang dikemukakan adalah pandangan kritis terhadap persoalan hak asasi manusia (HAM) rakyat West Papua.
Kamis, 17 Maret 2022, kantor Amnesty International Indonesia (AII) didemo ratusan anggota milisi reaksioner yang tergabung dalam Laskar Merah Putih (LMP). Mereka menuding Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid serta lembaganya sebagai provokator dan pengemban kepentingan asing, yang merongrong kedaulatan negara karena mengecam pelabelan teroris terhadap Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) dan kerap mempersoalkan pelanggaran HAM di West Papua.
