English
Bahasa Indonesia
Latest News
Kami mengutuk eksekusi terhadap empat tahanan politik di Myanmar: Kyaw Min Yu, Phyo Zeya Thaw, Hla Myo Aung, dan Aung Thura Zaw. Keempatnya dihukum di pengadilan militer yang tertutup. Negara-negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan blok-blok multilateral telah mengecam eksekusi tersebut. Namun reaksi internasional pada dasarnya masih sejalan dengan sikap mereka saat terjadi kudeta militer pada Februari 2021. Terdapat kritisisme, tapi diikuti oleh kelambanan dan, dalam beberapa kasus, ketidakpedulian. Perlu ada upaya lebih untuk mengakhiri perebutan kekuasaan ilegal yang dilakukan militer Myanmar.
TAPOL menyatakan rasa prihatin dan duka mendalam atas sejumlah peristiwa yang terjadi beberapa waktu terakhir di West Papua, yang membuat sejumlah orang meregang nyawa. Pertama, kerusuhan dan tindakan represif aparat di Kantor Bupati Paniai yang membuat satu orang tewas dan dua orang terluka pada Selasa, 5 Juli 2022. Kedua, penembakan dan pembunuhan di luar hukum terhadap setidaknya 11 orang penduduk sipil yang dilakukan kelompok bersenjata di Nduga pada Sabtu, 16 Juli 2022.
Koalisi Advokasi Maybrat mengecam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Makassar yang memvonis Sorong Enam bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara selama 18 serta 20 tahun. Keputusan tersebut sama dengan menabur garam di atas luka-luka lama orang Papua yang belum kunjung sembuh dan mempertebal ketidakpercayaan mereka pada proses penegakan hukum Indonesia.
Baca pernyataan bersama selengkapnya di sini
Briefing terbaru TAPOL menyoroti laporan-laporan perdagangan senjata yang dilakukan aparat keamanan secara ilegal, pengungsian internal yang terus berlanjut, dan klaim militer soal pendekatan baru. Briefing ini secara khusus juga menyelisik alasan-alasan di balik situasi tersebut dan minimnya tindakan yang koheren dari pemerintah. Alasan yang mendasari perdagangan senjata adalah militerisme yang mengakar di West Papua, daerah tempat berlangsungnya operasi-operasi militer yang mengakibatkan kekerasan dan menyebabkan masyarakat mengungsi.
Baca briefing ini selengkapnya: Perdagangan senjata ilegal, pengungsian internal, dan ‘pendekatan baru’ di West Papua
TAPOL mendesak Pemerintah Indonesia untuk membebaskan Jefry Wenda, Juru Bicara Petisi Rakyat Papua (PRP) dan kawan-kawannya yang lain, yang ditahan hari ini saat demonstrasi damai di Jayapura. Jefry ditangkap bersama sejumlah anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) termasuk Ones Suhuniap, Omizon Balingga, dan Imam Kogoya. Aktivis lainnya yang ditangkap antara lain Marthen Rumbiak (West Papua National Authority, WPNA), Esther Haluk, dan Aby Douw.
