Dalam briefing ini, kami akan menunjukkan bahwa UU Otsus gagal mencapai tujuannya dalam dua hal. Pertama, meskipun menjanjikan ‘perlindungan’ budaya West Papua dan memberdayakan Orang Asli West Papua secara ekonomi, banyak aspek penting dari UU tersebut yang hanya diterapkan secara parsial, bahkan diabaikan sama sekali. Kedua, alih-alih melaksanakan UU tersebut, pemerintah malah cenderung menjalankan kekuasaan melalui program-program pembangunan yang dananya melimpah. Saat sejumlah pihak melihat bahwa upaya yang ada telah gagal karena tidak didasarkan pada prinsip pembangunan yang ‘inklusif’, pembentukan provinsi dan kabupaten baru yang digadang-gadang pemerintah pusat—yang seharusnya menjamin partisipasi secara adil—sering kali hanya mengarah pada peningkatan anggaran dan kekuatan aparat keamanan di daerah-daerah terpencil, yang akhirnya memicu konflik lebih lanjut.