English
Bahasa Indonesia
Latest News
Pada 9 November 2022, Persidangan Universal Periodic Review (UPR) Indonesia Siklus Ke-4 dimulai di Markas Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss. Total ada 108 negara anggota PBB memberikan pernyataan dan rekomendasi yang memungkinkan Indonesia bisa memperbaiki situasi hak asasi manusia (HAM). Delapan Negara Soroti Perlakuan Indonesia Terhadap West Papua.
Silahkan baca pernyataan kami penuh.
Setelah kabar kematian Zode Hilapok dan Filep Karma, kami kembali menerima kabar duka. Kali ini tentang wafatnya Abraham Mate (29 tahun), salah satu pemuda West Papua yang dituduh terlibat menyerang pos militer di Kisor, Maybrat, Provinsi Papua Barat. Ia meninggal di Lapas Sorong, pada Rabu, 2 November, malam.
TAPOL menyatakan dukacita atas wafatnya Zode Hilapok, seorang tahanan politik di West Papua, pada 22 Oktober 2022. Zode merupakan satu dari delapan orang yang didakwa makar karena mengibarkan bendera Bintang Kejora di GOR Cenderawasih Jayapura, 1 Desember 2021.
Kriminalisasi, kolusi, dan janji-janji palsu menjadi isu utama kebebasan berekspresi dan berkumpul di West Papua dan terkait West Papua pada tahun 2021. Laporan terbaru kami, yang dirilis hari ini, menunjukkan merosotnya kondisi kebebasan berekspresi dan berkumpul di West Papua dan isu-isu terkait West Papua, ketika para aktivis menjadi sasaran kriminalisasi dan aparat keamanan terlibat kolusi dengan aktor-aktor non-negara.
Silahkan baca Siaran Press, Ringkasan Eksekutif dan Laporan Lengkap.
Kami mengutuk eksekusi terhadap empat tahanan politik di Myanmar: Kyaw Min Yu, Phyo Zeya Thaw, Hla Myo Aung, dan Aung Thura Zaw. Keempatnya dihukum di pengadilan militer yang tertutup. Negara-negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan blok-blok multilateral telah mengecam eksekusi tersebut. Namun reaksi internasional pada dasarnya masih sejalan dengan sikap mereka saat terjadi kudeta militer pada Februari 2021. Terdapat kritisisme, tapi diikuti oleh kelambanan dan, dalam beberapa kasus, ketidakpedulian. Perlu ada upaya lebih untuk mengakhiri perebutan kekuasaan ilegal yang dilakukan militer Myanmar.
