English
Bahasa Indonesia
Latest News
Hari ini tepat satu tahun Gerakan West Papua Melawan. Gerakan Melawan menyapu sepanjang 22 kota di West Papua, 17 kota di Indonesia, dan 3 kota di luar negeri selama periode 19 Agustus hingga 30 September 2019.
Setidaknya ada 6.500 personil polisi dan militer tambahan yang dikirim ke West Papua untuk menghancurkan Gerakan Melawan ini. Jumlah warga sipil yang meninggal sepanjang periode ini mencapai 61 orang, 35 diantaranya adalah orang asli West Papua. Dari 35 yang meninggal tersebut, 30 dari luka tembak, mengindikasikan bahwa mereka ditembak mati oleh aparat keamanan Indonesia. Lima kematian yang lain disebabkan oleh luka tusukan dari milisi sipil.
Papua Itu Kita mengeluarkan siaran pers berikut ini yang isinya bersangkutan dengan aksi penyidikan terhadap Arbi M Nur, seorang mahasiswa asal Maluku yang di DO oleh Universitas Khairun (Unkhair) atas keterlibatanya dalam aksi demonstrasi damai yang dilakukan pada tanggal 2 Desember 2019 di depan Universitas Muhammadiyyah Ternate. Arbi M Nur dituduh melakukan makar oleh Polres Ternate.
Pada 25 April 2020, lebih dari seratus orang berpartisipasi dalam aksi damai memperingati deklarasi Republik Maluku Selatan tujuh puluh tahun yang lalu. Akibatnya, setidaknya 23 orang ditangkap pada hari itu. Sebagian besar dari mereka telah dibebaskan kecuali tujuh orang yang ditahan dan didakwa dengan pasal: 106, 110 dan 160 KUHP.
Enam puluh tiga tahanan politik (tapol) makar di Indonesia mengirimkan desakan ke Gugus Kerja Penahanan Sewenang-wenang dan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ke-63 tapol tersebut meminta pengacara hak asasi manusia (HAM) Jennifer Robinson dan Veronica Koman, dengan dukungan organisasi HAM TAPOL, untuk membawa kasus mereka ke PBB. Dokumen desakan ini menjelaskan bahwa seluruh 63 tapol tersebut telah ditahan secara sewenang-wenang dan tidak sah, karena telah terjadi pelanggaran terhadap kewajiban Indonesia dalam hukum HAM internasional.
Kami mengapresiasi langkah Pemerintah untuk membebaskan para narapidana, terutama narapidana anak, melalui sistem asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Akan tetapi, kami juga mendesak Pemerintah untuk bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam menerapkan keputusan ini.
