English
Bahasa Indonesia
Latest News
Pada 25 April 2020, lebih dari seratus orang berpartisipasi dalam aksi damai memperingati deklarasi Republik Maluku Selatan tujuh puluh tahun yang lalu. Akibatnya, setidaknya 23 orang ditangkap pada hari itu. Sebagian besar dari mereka telah dibebaskan kecuali tujuh orang yang ditahan dan didakwa dengan pasal: 106, 110 dan 160 KUHP.
Enam puluh tiga tahanan politik (tapol) makar di Indonesia mengirimkan desakan ke Gugus Kerja Penahanan Sewenang-wenang dan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ke-63 tapol tersebut meminta pengacara hak asasi manusia (HAM) Jennifer Robinson dan Veronica Koman, dengan dukungan organisasi HAM TAPOL, untuk membawa kasus mereka ke PBB. Dokumen desakan ini menjelaskan bahwa seluruh 63 tapol tersebut telah ditahan secara sewenang-wenang dan tidak sah, karena telah terjadi pelanggaran terhadap kewajiban Indonesia dalam hukum HAM internasional.
Kami mengapresiasi langkah Pemerintah untuk membebaskan para narapidana, terutama narapidana anak, melalui sistem asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Akan tetapi, kami juga mendesak Pemerintah untuk bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam menerapkan keputusan ini.
TAPOL sangat prihatin dengan laporan bahwa operasi militer Indonesia di Kabupaten Nduga, West Papua, telah merenggut nyawa 243 orang, 45 persen di antaranya adalah anak-anak, dalam kurun waktu 4 Desember 2018 dan 8 Februari 2019. Ratusan warga sipil meninggalkan rumah mereka pada tanggal 4 Desember 2018 ketika sebuah operasi gabungan polisi dan militer melancarkan serangan ke desa-desa di distrik Mbuwa, Kabupaten Nduga, sebagai 'pembalasan' atas pembunuhan 18 pekerja pembangunan jalan dua hari sebelumnya oleh pejuang kemerdekaan West Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dipimpin oleh Egianus Kogeya. Data dikumpulkan oleh organisasi masyarakat sipil West Papua, Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP).
TAPOL mengucapkan selamat kepada Gustaf Kawer dan Yohanis Mambrasar, dua pengacara dari West Papua yang pada Rabu malam, 11 Desember 2019, memenangkan penghargaan Pro Bono Champions 2019 dari Hukumonline.
Gustaf Kawer dan Yohanis Mambrasar adalah partners di Kantor Advokat Gustaf Rudolf Kawer & Rekan. Mereka berdua sangat dikenal di kalangan pembela hak asasi manusia di West Papua dan lebih jauh lagi. Yohanis Mambrasar baru saja mendapatkan izin praktik beracara tahun ini, mengikuti jejak seniornya, Gustaf Kawer. Kawer adalah juga salah seorang pendiri lembaga non-profit Perkumpulan Pengacara HAM Papua (PAHAM).
