English
Bahasa Indonesia
Latest News
Kami mengapresiasi langkah Pemerintah untuk membebaskan para narapidana, terutama narapidana anak, melalui sistem asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Akan tetapi, kami juga mendesak Pemerintah untuk bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam menerapkan keputusan ini.
TAPOL sangat prihatin dengan laporan bahwa operasi militer Indonesia di Kabupaten Nduga, West Papua, telah merenggut nyawa 243 orang, 45 persen di antaranya adalah anak-anak, dalam kurun waktu 4 Desember 2018 dan 8 Februari 2019. Ratusan warga sipil meninggalkan rumah mereka pada tanggal 4 Desember 2018 ketika sebuah operasi gabungan polisi dan militer melancarkan serangan ke desa-desa di distrik Mbuwa, Kabupaten Nduga, sebagai 'pembalasan' atas pembunuhan 18 pekerja pembangunan jalan dua hari sebelumnya oleh pejuang kemerdekaan West Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dipimpin oleh Egianus Kogeya. Data dikumpulkan oleh organisasi masyarakat sipil West Papua, Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP).
TAPOL mengucapkan selamat kepada Gustaf Kawer dan Yohanis Mambrasar, dua pengacara dari West Papua yang pada Rabu malam, 11 Desember 2019, memenangkan penghargaan Pro Bono Champions 2019 dari Hukumonline.
Gustaf Kawer dan Yohanis Mambrasar adalah partners di Kantor Advokat Gustaf Rudolf Kawer & Rekan. Mereka berdua sangat dikenal di kalangan pembela hak asasi manusia di West Papua dan lebih jauh lagi. Yohanis Mambrasar baru saja mendapatkan izin praktik beracara tahun ini, mengikuti jejak seniornya, Gustaf Kawer. Kawer adalah juga salah seorang pendiri lembaga non-profit Perkumpulan Pengacara HAM Papua (PAHAM).
Orang Papua telah memperingati Hari Nasional mereka pada 1 Desember tiap tahunnya sejak 1961. Hal ini seringkali disambut dengan represi keras oleh aparat keamanan Indonesia.
TAPOL sangat khawatir dengan tindakan keras aparat keamanan menjelang peringatan 1 Desember tahun ini. Khususnya, kami risau dengan penggunaan pasal makar terhadap mereka yang memperingati Hari Nasional tersebut, serta yang lainnya. Aparat keamanan menangkap 126 orang, hingga muncul 61 tahanan politik baru yang dikenakan pasal makar. Hal ini adalah lanjutan dari penangkapan atas makar yang terjadi antara 30 Agustus hingga 23 September. Aparat keamanan mengangkat 22 kasus makar dalam periode tersebut. Kasus makar berikutnya adalah terhadap seseorang yang membawa bendera Bintang Kejora di Sorong pada 26 November 2019. Secara keseluruhan, terdapat 84 orang yang dikenakan pasal makar dalam periode 30 Agustus hingga 3 Desember
TAPOL dan East Timor and Indonesia Action Network (ETAN) mengutuk penangkapan massal yang lagi-lagi terjadi, kali ini pada minggu awal Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) yang ke-73. Penangkapan massal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan pernyataan Republik Indonesia pada 'hak jawab' pertama mereka dalam Sidang Umum bahwa tidak ada "pelanggaran HAM yang sering dan sistematis" di West Papua. Kami juga tidak sepakat dengan klaim Indonesia bahwa status politik Papua sudah tuntas dengan Resolusi PBB 2504 tahun 1969.
