English
Bahasa Indonesia
Latest News
Bagi banyak orang Indonesia, militerisasi tampaknya hanya meningkat di West Papua dan Poso. Padahal, pelanggaran wewenang Densus 88 juga berlangsung di Jawa. Dengan memburu terduga teroris, misalnya, tanpa dimintai pertanggungjawaban oleh lembaga-lembaga pemerintah (termasuk Komnas HAM) atau organisasi masyarakat sipil lainnya, yang mungkin takut menghadapi konsekuensi tertentu jika mempertanyakan legalitas operasi-operasi Densus 88. Sama halnya, di Jawa anggota militer terang-terangan menjadi pejabat publik, membuat pernyataan politik, dan para purnawirawan mendapat posisi di pemerintahan dan urusan sipil. Dengan kata lain, operasi TNI-Polri melawan “teroris” di West Papua bukanlah hal yang baru. Namun ini berarti bahwa perlu upaya bersama oleh publik Indonesia dan luar negeri untuk menggugat tanggung jawab mereka dan menghentikan impunitas.
Siaran Pers
London, 16 September 2021
Demonstran, aktivis mahasiswa, kelompok aktivis politik West Papua dan Indonesia, pengacara dan pembela hak asasi manusia (HAM), serta warga sipil, terus mengalami represi karena keterlibatan mereka dalam demonstrasi damai dan rapat-rapat yang berlangsung pada tahun 2020 di West Papua dan luar West Papua.
TAPOL mengecam keras perlakuan dua personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara yang menganiaya seorang penyandang disabilitas, Steven Yadohamang, di Merauke, Provinsi Papua Barat, pada 27 Juli 2021. Peristiwa yang sudah beredar luas di media sosial itu memperlihatkan dua personel tersebut memukuli seorang pria dan membanting tubuhnya ke tanah dan menginjak kepalanya. Dari rekaman itu terlihat jelas bahwa Steven tidak memiliki kemampuan untuk membela diri dari dua individu yang tampaknya tidak peduli dengan konsekuensi yang mungkin terjadi. Keesokan harinya, terjadi kejadian serupa di Nabire. Seorang pria Orang Asli Papua, Nicolas Mote, kepalanya berulang kali dipukul secara tiba-tiba ketika ditangkap, meskipun dia tidak melakukan perlawanan sedikit pun.
(Johannesburg, London, 16 July 2021) CIVICUS and TAPOL regret the revision and renewal of the Special Autonomy Law in West Papua (Papua and West Papua Provinces), which further strips critical aspects of decentralisation and autonomy for the region. We are also extremely concerned about the arbitrary arrest of people protesting the renewal and forcible disruptions of protests. Despite such protests and the lack of consultation with the people of West Papua, the law was passed by the Indonesia House of Representatives on 15 July.
