No Political Prisoners? The suppression of political protest in West Papua
*Herman and his friends begin another day in Wamena prison, in West Papua’s central highlands. They do not know whether they will eat today, and long for news of their families, who live up in the mountains, some hours away by truck.Arrested on 20 November 2010 in Yalengga, Jayawijaya district, the men were ordinary farmers on their way to a funeral. They were carrying the banned Morning Star flag1 – a symbol of Papuan independence – out of respect for the political beliefs of the deceased. Arrested and tortured by the military, the men were found guilty of treason under Article 106 of the...
Orang Papua di balik Jeruji: Maret 2013
Papuans Behind Bars (Orang Papua di Balik Jeruji) adalah satu proyek tentang tahanan politik di Papua Barat. Tujuan kami adalah memberikan data yang akurat dan transparan, dipublikasi dalam bahasa Inggris dan Indonesia, untuk memfasilitasi dukungan langsung terhadap para tahanan dan meningkatkan diskusi dan kampanye lebih luas sebagai dukungan terhadap kebebasan berekspresi di Papua Barat.Papuans Behind Bars adalah satu proyek kolektif yang dimulai oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil Papua yang bekerjasama dalam rangka Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakat Hukum dan...
Papuans Behind Bars: March 2013
Papuans Behind Bars is a new project about political prisoners in West Papua. Our aim is to provide accurate and transparent data, published in English and Indonesian, to facilitate direct support for prisoners and promote wider debate and campaigning in support of free expression in West Papua.Papuans Behind Bars is a collective project initiated by Papuan civil society groups working together as the Civil Society Coalition to Uphold Law and Human Rights in Papua. It is a grassroots initiative and represents a broad collaboration between lawyers, human rights groups, adat groups, activists,...
Papuans Behind Bars: Feb 2013
Update: February 2013Papuans Behind Bars is a new project about political prisoners in West Papua. Our aim is to provide accurate and transparent data, published in English and Indonesian, to facilitate direct support for prisoners and promote wider debate and campaigning in support of free expression in West Papua.Papuans Behind Bars is a collective project initiated by Papuan civil society groups working together as the Civil Society Coalition to Uphold Law and Human Rights in Papua. It is a grassroots initiative and represents a broad collaboration between lawyers, human rights groups,...
Orang Papua di Balik Jeruji: Feb 2013
Update: Februari 2013 Papuans Behind Bars (Orang Papua di Balik Jeruji) adalah satu proyek tentang tahanan politik di Papua Barat. Tujuan kami adalah memberikan data yang akurat dan transparan, dipublikasi dalam bahasa Inggris dan Indonesia, untuk memfasilitasi dukungan langsung terhadap para tahanan dan meningkatkan diskusi dan kampanye lebih luas sebagai dukungan terhadap kebebasan berekspresi di Papua Barat.Papuans Behind Bars adalah satu proyek kolektif yang dimulai oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil Papua yang bekerjasama dalam rangka Koalisi Masyarakat Sipil untuk...
Pimpinan gereja: Kekerasan Negara yang melumpuhkan umat terus meningkat di Tanah Papua
Press Release, Forum Kerja Pimpinan Gereja Papua"Bukalah mulutmu untuk orang yang membisu, untuk hak semua orang yang merana” (Amsal 31:8-9).Kami sebagai pimpinan gereja di Tanah Papua prihatin bahwa kekerasan Negara terus terjadi di Tanah leluhur kami. Kenyataan ini membuktikan pemerintah dan aparat keamanan Indonesia di Tanah Papua telah gagal melindungi penduduk orang asli Papua. Keprihatinan ini sudah disampaikan oleh umat kami dalam (a) 11 rekomendasi Musyawarah Majelis Rakyat Papua Dan Masyarakat Asli Paua pada 9-10 Juni 2010; (b) Komunike bersama...
Church leaders: State violence intensifying in the Land of Papua
Press release, Leadership Working Forum of Papuan Churches “Speak out for those who are voiceless, for the rights of all those who are suffering" (Amsal 31:8-9). As leaders of churches in the Land of Papua, we are deeply concerned about the state violence which is occurring in our sacred motherland. This is clear proof of the fact that the government and the security forces have failed to provide protection for the indigenous Papua people. These concerns of ours have already been conveyed by our communities in the following statements: The eleven recommendations made by the...
Papuans Behind Bars
Update: January 2013Papuans Behind Bars is a new project about political prisoners in West Papua. Our aim is to provide accurate and transparent data, published in English and Indonesian, to facilitate direct support for prisoners and promote wider debate and campaigning in support of free expression in West Papua.Papuans Behind Bars is a collective project initiated by Papuan civil society groups working together as the Civil Society Coalition to Uphold Law and Human Rights in Papua. It is a grassroots initiative and represents a broad collaboration between lawyers, human rights groups, adat...
Orang Papua di Balik Jeruji
Update: Januari 2013Papuans Behind Bars (Orang Papua di balik jeruji) adalah satu proyek tentang tahanan politik di Papua Barat. Tujuan kami adalah memberikan data yang akurat dan transparan, dipublikasi dalam bahasa Inggris dan Indonesia, untuk memfasilitasi dukungan langsung terhadap para tahanan dan meningkatkan diskusi dan kampanye lebih luas sebagai dukungan terhadap kebebasan berekspresi di Papua Barat.Papuans Behind Bars adalah satu proyek kolektif yang dimulai oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil Papua yang bekerjasama dalam rangka Koalisi Masyarakat Sipil untuk...
Testimony of Frengki Uamang
VICTIM OF GRAVE TORTURE IN TIMIKA, 27 NOVEMBER 2012Name: Frengki UamangDate and place of birth Weah, 5 April 1977Education -Occupation PeasantReligion Protestant (Gereja Kemah Injil Papua)Status A family manPerpetrator Members of Police Force, Mimika ResortDate and time 27...
Impunitas: Noda hitam dalam demokrasi Indonesia
Sejak Suharto merebut kekuasaan di Indonesia pada bulan Oktober 1965, impunitas telah mengakar di negara ini. Meskipun jatuhnya diktator itu pada bulan Mei 1998 kemudian memperkenalkan Indonesia dengan mekanisme dasar demokrasi, tetapi peristiwa itu sama sekali tak berpengaruh untuk mengakhiri momok impunitas.Pemilu tahun 2009 dengan penuh empati telah mengembalikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada kekuasaan dan kini ia memiliki kesempatan lain untuk menambahkan lebih banyak substansi pada transisi demokrasi dengan mengatasi masalah fundamental yang ditiimbulkan oleh tiadanya...
Impunity: The black mark against Indonesia's democracy
Since Suharto seized power in Indonesia in October 1965, impunity has been deeply entrenched in Indonesia. Although the fall of the dictator in May 1998 led to the introduction of the basic mechanisms of democracy, it has done nothing to end the scourge of impunity.The 2009 elections have emphatically returned President Susilo Bambang Yudhoyono to power and he now has another opportunity to add more substance to the democratic transition by addressing the fundamental problem posed by the absence of accountability for serioushuman rights crimes.Impunity, which means crime without punishment,...
Pemilu Aceh: Sebuah Keniscayaan
Pemilu di Indonesia diselenggarakan lima tahun sekali, yang terakhir berlangsung bulan April 2009. Tetapi kali ini pemilu di Aceh, yang terletak di ujung pulau Sumatra, sangatlah berbeda. Untuk pertama kalinya, masyarakat Aceh memberikan suara dalam pemilihan yang bebas setelah didera konflik selama hampir tiga dekade. Gerakan Aceh Merdeka yang sebelumnya merupakan gerakan pemberontak sekarang berubah menjadi partai politik dan mempunyai kandidatnya sendiri dalam pemilihan daerah.Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang warganya diperbolehkan mendirikan partainya sendiri. Enam...
Aceh elections: A foregone conclusion
General elections in Indonesia are held every five years, the most recent one being in April 2009. But this time round, the elections in Aceh on the northern tip of Sumatra were very different. For the first time, the Acehnese voted in free elections after almost three decades of conflict. The former rebel movement GAM had transformed itself into a political party and fielded its own candidates in the local elections.Aceh is the only Indonesian province where people have been allowed to set up their own parties. Six local parties have been officially recognized: Partai Aceh (PA, the Aceh...
Kemenangan Bagi Politik Arus Utama di Indonesia
Menyelenggarakan pemilu di negara besar seperti India dan Indonesia merupakan mimpi buruk logistik. Kedua negara ini telah mengadakan pemilu pada bulan April, yang berlangsung relatif aman walau banyak kekurangan. Meskipun banyak yang beranggapan bahwa menyelenggarakan pemilu merupakan bagian termudah dalam proses demokrasi, saat ini Indonesia dianggap sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Baru 10 tahun lamanya Indonesia lepas dari rezim otoriter yang telah bercokol selama 32 tahun dan bergabung kembali dengan jajaran rezim demokratis dunia.Indonesia adalah negara kepulauan...
A Victory for Mainstream Politics in Indonesia
Organising elections in huge countries like India and Indonesia is a logistical nightmare. Both countries held general elections in April, which proceeded relatively peacefully despite the many flaws. Although it is widely accepted that holding general elections is the easiest part of the democratic process, Indonesia is today regarded as the third largest democracy in the world. It is only ten years since it shook itself free of a 32-year authoritarian regime and rejoined the ranks of the world’s democratic regimes.Indonesia is the largest archipelago in the world with no fewer than 17,000...
Orang Asli Papua Bisa Menjadi Minoritas di DPRP
Inti Otonomi Khusus (Otsus) Papua sebenarnya sederhana saja: sejak Otsus Papua berlaku, harus terlihat dengan jelas adanya pemihakan, perlindungan, dan pemberdayaan hak-hak orang-orang asli Papua dalam semua bidang kehidupan dan pembangunan di Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat), termasuk dalam bidang politik. Itulah sebabnya maka ada sejumlah pasal yang secara spesifik mengatur hak-hak politik orang-orang asli Papua di dalam Undangundang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2001.Pertanyaan yang mendesak untuk dijawab adalah bagaimana perwujudan hak-hak politik orang asli Papua dalam...
Indigenous Papuans Could Become a Minority in the Papuan Regional Representative Assembly (DPRP)
In essence, Special Autonomy (Otonomi Khusus, OTSUS) is simple: its introduction to Papua clearly meant siding with, protecting and empowering the rights of the indigenous Papuan people in every aspect of life as well as developing Papua (the provinces of Papua and West Papua), including in political affairs. It is for this reason that a number of articles were included in Law No. 21, 2001 which specifically regulate the political rights of the indigenous Papuan people.The most pressing question at the moment is how to safeguard the political rights of indigenous Papuans in the 2009 general...
Ikrar Pejuang Hak Asasi Manusia
Berhububungan dengan pemilihan umum yang dilangsungkan tahun ini di Indonesia, beberapa masalah mengenai hak-hak asasi perlu dihadapi. Yang terpenting ialah sikap partai-partai serta para calon terhadap masalah hak-hak asasi dan bagaimana sikap masyarakat terhadap caleg yang diduga telah melanggar hak-hak asasi. Dalam pertemuan yang diadakan oleh organisasiorganisasi pejuang hak-hak asasi beberapa minggu yang lalu, diumumkan ikrar mengenai berbagai masalah serta rekomendasi. Dalam tulisan yang dimuat oleh United Press International, diusulkan agenda mengenai hak-hak asasi di Indonesia....
Human Rights Defenders’ Pledge
This year’s elections raise a number of questions about the future for human rights in Indonesia. Chief among them are what are the parties’ and candidates’ policies on human rights and what is the public’s attitude towards candidates suspected of involvement in human rights violations. A recent congress of human rights defenders has issued a pledge that sets out a number of concerns and recommendations. An article published by United Press International proposes a human rights agenda for Indonesia.To read the full 3 page update, please download the PDF file.