Tidak Ada Tahanan Politik? Pembungkaman protes politik di Papua Barat

29 Apr 2013
TAPOL

*Herman dan teman-temannya memulai hari baru di LP Wamena, daerah pegunungan tengah Papua Barat. Mereka tidak tahu apakah mereka dapat makan hari itu, dan merindukan kabar tentang keluargakeluarga mereka, yang tinggal jauh di gunung-gunung, menghabiskan berjam-jam naik truk.

Ditangkap tanggal 20 November 2010 di Yalengga, Kabupaten Jayawijaya, orang-orang yang hanya petani biasa ini sedang berada dalam perjalanan dalam suatu pemakaman. Mereka membawa bendera Bintang Kejora yang dilarang itu1 – simbol kemerdekaan Papua – sebagai penghormatan terhadap keyakinan politik yang dimiliki oleh orang yang meninggal. Ditangkap dan disiksa oleh pihak militer, orang-orang ini didakwa bersalah atas tindakan makar menurut Pasal 106 Hukum Pidana Indonesia, dan sekarang sedang menjalani hukuman delapan tahun penjara. Tidak memiliki biaya untuk membayar biaya-biaya hukum atau biaya perjalanan para pengacara dari ibukota provinsi, kesempatan untuk mengajukan permohonan banding telah hilang. Kebebasan mereka kini terletak di tangan Presiden Indonesia, yang dapat memberikan grasi sesuai dengan kehendaknya. Tetapi pemerintah Indonesia tidak mengakui keberadaan mereka.

Papua Barat adalah daerah yang sangat dipenuhi oleh militer Indonesia dimana kegiatan politik selalu dikriminalisasi dalam upaya menekan perjuangan kemerdekaan. Pendekatan keamanan yang diterapkan oleh pemerintah melahirkan berbagai penangkapan dan hukuman terhadap akitivis politik Papua, yang sering dihukum dengan hukuman-hukuman berat.

Pemerintah Indonesia telah berulangkali menolak adanya tahanan-tahanan politik tersebut dengan mengatakan bahwa ‘tidak ada tahanan politik di Papua Barat.’ Sementara, penangkapan dan hukuman terhadap kegiatan politik terus saja berlangsung.

Suatu kelompok yang beraneka ragam terdiri dari para tahanan politik Papua, laki-laki dan perempuan dandari berbagai latar belakang yang berbeda, semuanya memiliki cerita-cerita yang berbeda. Beberapa telah berkampanye secara aktif demi kemerdekaan dan telah dipenjara karena tindakan-tindakan menyuarakan ekspresi politik secara damai. Beberapa berada pada posisi tertuduh karena dianggap terlibat dalam tindakan-tindakan kekerasan bernuansa politik terhadap berbagai properti atau negara. Mereka yang lain dikenal sebagai pemimpin politik atau hanyalah orang-orang biasa pada tempat dan waktu yang salah.

Meskipun berbeda, mereka memiliki kesamaan pengalaman, termasuk penangkapan sewenangwenang, pemukulan, penyiksaan, pemaksaan pengakuan, pelecehan, pengasingan dan pengabaian. Setiap tahanan politik merepresentasikan suatu lingkaran besar dari semua yang mendapat dampaknya, termasuk keluarga mereka, mereka yang mempertahankan hak-hak mereka, dan masyarakat asli secara luas.

Tahanan politik Papua Barat adalah simbol dari perjuangan politik yang sedang berlangsung dan keenganan pemerintah Indonesia untuk mencari suatu solusi politik. Sepanjang pendekatan keamanan masih terus berlangsung, kebebasan berekspresi akan terus dianggap tindakan kriminal. Hal ini menunjukkan hambatan utama terhadap upaya untuk menyelesaikan konflik secara damai, dimana pendekatan dialog tidak mungkin dicapai jika ekspresi pendapat atau aspirasi selalu berakhir dengan penangkapan. Sebagai akibatnya, masalah tahanan politik Papua dapat dilihat sebagai barometer komitmen Indonesia untuk mengakhiri pendekatan keamanan dan memenuhi janji demokrasi.

Laporan ini menyoroti permasalahan yang memberi dampak terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul di Papua Barat. Laporan ini menampilkan analisis perkembangan-perkembangan dalam kebijakan pemerintah dan prakteknya, dan menghadirkan pengalaman-pengalaman dari para mantan tahanan politik dan tahanan politik saat ini, serta mereka yang mendapat akibat dari penahanan tersebut. Laporan ini juga menampilkan data penangkapan kasus politik dan tahanan politik tahun 2012, yang memberikan dasar konkrit yang dapat digunakan untuk mengukur ruang demokrasi di Papua Barat. Beberapa rekomendasi penutup dimaksudkan untuk mendukung pemangku kepentingan terkait dalam mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Laporan ini didasarkan pada penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh TAPOL dan data dari ‘Orang Papua di Balik Jeruji’ yang merupakan kolaborasi masyarakat sipil diawali oleh para anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakan Hukam dan HAM di Papua.2 Data menyangkut penangkapan terkait kasus-kasus politik yang dihimpun dari laporanlaporan yang disediakan oleh para pengacara dan LSM, laporan penyelidikan polisi, dokumen-dokumen pemerintah, informasi yang diberikan oleh para aktivis secara pribadi, dan media online dalam bahasa Inggris dan Indonesia, dari sumber-sumber lokal, nasional dan internasional. Pemeriksaan silang dilakukan terhadap semua informasi dengan pihak-pihak tertentu dalam masalah-masalah terkait. TAPOL sendiri melakukan 14 wawancara dengan mantan tahanan politik, para anggota keluarganya dan para pembela hak-hak asasi manusia antara bulan Januari 2012 dan Februari 2013.

Klik untuk baca selengkapnya