Genosida yang diabaikan

24 Oct 2013
Asian Human Rights Commission, International Coalition for Papua

Konflik yang sudah berlangsung selama puluhan tahun di Papua, Indonesia, terus menelan korban jiwa baik dari pihak masyarakat sipil, tentara, maupun anggota kelompok pemberontak. Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) –mulai dari pembunuhan ekstrayudisial, intimidasi terhadap jurnalis hingga diskriminasi dalam akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesempatan ekonomi– masih berlangsung. Kesemuanya ini hanyalah puncak gunung es dari pelanggaran HAM terhadap masyarakat Papua dan pelanggaran tersebut membentuk perspektif mereka terhadap Indonesia saat ini. Dalam konteks demikian, solusi yang dapat mengakomodir baik kepentingan masyarakat Papua dan juga kepentingan nasional Indonesia hingga saat ini masih belum tercapai.

Merespon pemberontakan yang terjadi menjelang pemilihan umum 1977 di Papua, beberapa operasi militer diluncurkan di area Pegunungan Tengah di sekitar Wamena. Respon tersebut berdampak pada memburuknya hubungan antara Papua–Indonesia yang pada saat itu memang sudah tidak lagi harmonis. Operasi-operasi militer yang dilancarkan berakibat pada pembunuhan masal serta kekerasan terhadap masyarakat sipil. Cerita dari korban menggambarkan kekerasan yang berat untuk kembali diceritakan, seperti pemerkosaan, penyiksaan dan eksekusi masal. Perkiraan jumlah mereka yang terbunuh berkisar antara 5,000 hingga sekitar 10,000 orang. Penelitian yang dilakukan untuk penulisan laporan ini menemukan jumlah yang kurang lebih serupa. Akan tetapi, sulit untuk mengkonfirmasi batas atas jumlah perkiraan korban oleh karena terbatasnya akses di Papua serta adanya intimidasi terhadap para saksi.

Papua dewasa ini dihuni oleh masyarakat asli Papua dan transmigran dari berbagai bagian Indonesia yang jumlahnya terus bertambah. Inisiatif Jaringan Damai Papua (JDP) untuk merangkul semua pemangku kepentingan di Papua dan Jakarta guna mencapai dialog dalam rangka mendiskusikan masa depan yang damai untuk semua penduduk Papua merupakan suatu upaya penting dalam rangka merekonsiliasikan konflik yang berkelanjutan. Tanpa adanya kebebasan untuk mengartikulasikan memori atas pelanggaran masa lalu di tingkat lokal serta absennya kebebasan bagi korban untuk menyembuhkan trauma yang mereka alami, kebencian terhadap Indonesia beserta aparat pemerintahnya akan tetap ada dan memperparah konflik yang masih berlangsung. Meninjau kembali serta mengakui sejarah kekerasan berikut dampak buruknya terhadap hubungan antara Indonesia dan Papua, dengan demikian, merupakan suatu langkah ke depan yang dibutuhkan.

Dengan pandangan untuk keluar dari konflik yang berlangsung serta untuk mengatasi keluhan masyarakat Papua yang menjadi korban kekerasan atau kehilangan anggota keluarganya, penting bagi semua pihak untuk memahami sejarah kekerasan masal yang mereka alami beserta latar belakang ketidaksukaan mereka terhadap pemerintah Indonesia. Pemahaman yang demikian akan membantu dalam tercapainya solusi atas konflik antara Papua dan Indonesia. Laporan ini –yang hanya mendiskusikan satu dari banyaknya pelanggaran HAM di Papua– mencoba untuk berkontribusi dalam proses tersebut. Laporan ini hendak mengakui penderitaan yang dialami oleh ribuan korban, dan membangun kesamaan pemahaman terhadap sejarah yang sangat dibutuhkan.

Pada akhir tahun 1960-an hingga awal 2000, nama ‘Papua’ beberapa kali diganti oleh pemerintah Indonesia. Setelah Papua terintegrasi pasca Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada tahun 1969, pemerintah Indonesia mengganti nama wilayah tersebut dari ‘West New Guinea’ menjadi Irian Barat. Empat tahun kemudian, nama tersebut diubah kembali menjadi Irian Jaya hingga tahun 1999 ketika presiden saat itu, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengganti nama daerah tersebut menjadi Papua. Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia mendeklarasikan bagian timur dari daerah tersebut menjadi provinsi terpisah sehingga saat ini, ada dua provinsi di wilayah tersebut: Papua Barat dan Papua. Untuk penulisan laporan ini, kata ‘Papua’ merujuk kepada kedua provinsi tersebut.

Baca selengkapnya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.