Lompat ke isi utama

Pernyataan TAPOL atas Pengungsian dan Peran Aparat Keamanan di Intan Jaya

TAPOL
08 Februari 2024
Intan Jaya IDPs

 

London, 8 Februari 2024

Kontak senjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan gabungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI (TNI-POLRI) terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Prov. Papua Tengah, sejak 19 hingga 23 Januari 2024. Menurut laporan yang kami terima, aparat keamanan Indonesia menembak dua warga sipil. Apriana Sani (32) mengalami luka tembak di tangan kirinya pada 20 Januari 2024 dan Yusak Sondegau (40) ditembak hingga meninggal dunia, jasadnya ditemukan oleh warga setempat pada 21 Januari 2024. Aparat mengklaim bahwa Sondegau ditembak karena dianggap anggota TPNPB, sedangkan keluarga membantahnya. 

Baku tembak yang berlangsung di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, bermula ketika pihak TPNPB Wilayah VIII Intan Jaya melakukan penyerangan terhadap pos militer sebagai bentuk penolakan terhadap pembangunan patung Yesus di Bilogai dan penolakan terhadap investasi di Blok Wabu. 

Kabupaten Intan Jaya sendiri merupakan daerah rawan konflik dan semakin memburuk sejak 2019.[1] Pemicu rentetan konflik bersenjata di sana hingga saat ini tidak terlepas dari rencana pemerintah pusat untuk mengeksploitasi cadangan emas yang berlimpah di Blok Wabu, yang menyertakan militer sebagai unsur pengaman proyek.[2] Konflik bersenjata yang selalu direspons dengan penambahan pasukan militer Indonesia di Intan Jaya telah menciptakan rasa takut di kalangan masyarakat dan pada akhirnya melahirkan gelombang pengungsian internal. 

Kehadiran aparat militer Indonesia dengan dalih menciptakan keamanan justru berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan masyarakat. Mereka merasa hidup di lingkungan yang penuh dengan berbagai jenis pembatasan dan kekerasan.[3] Per Desember 2022, jumlah total pengungsi internal Intan Jaya telah mencapai 5.859 orang.[4]

Melihat berbagai kasus sebelumnya, terdapat pengulangan pola dalam konflik bersenjata kali ini, yaitu bahwa kontak senjata akhirnya berdampak pada lahirnya pengungsi internal. Alih-alih memilih pendekatan humanis, konflik bersenjata terus direspons dengan pengiriman pasukan tambahan ke titik konflik.[5]

Setelah Sondegau ditembak dan eskalasi konflik terjadi, sebanyak 260 warga yang didominasi oleh perempuan dan anak dari kampung Bilogai dan Kumpalugapa telah mengungsi ke beberapa tempat, di antaranya ke Pastoran Titigi,[6] Kampung Pesiga, Kampung Puyagia, hingga ke kabupaten tetangga seperti Paniai dan Nabire.[7] Di tempat pengungsian, laki-laki dewasa diselimuti ketakutan dituduh sebagai anggota TPNPB dan ditembak mati.[8]

Kematian Yusak Sondegau sebenarnya merupakan pengulangan dari kasus-kasus sebelumnya. Pada Februari 2021, aparat militer Indonesia menyiksa dan membunuh tiga warga sipil dan menuduh mereka sebagai anggota TPNPB.[9] Tindakan-tindakan pembunuhan berbasis tuduhan dan kegagapan pemerintah untuk melakukan penyelidikan memperlihatkan indikasi pengabaian pemerintah pusat atas setiap konflik bersenjata di Intan Jaya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kami mendesak: 

  1. Indonesia, sebagai negara pihak dari berbagai hukum HAM internasional, harus menjalani kewajibannya, yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi seluruh hak warganya yang menjadi pengungsi internal. Negara harus memastikan untuk bisa menyediakan kebutuhan dan hak-hak dasar mereka, serta memfasilitasi kepulangan yang aman atau penempatan di tempat lain yang dipilih oleh para pengungsi internal Intan Jaya tersebut. Jika tidak mampu, Jakarta sebaiknya membuka akses bagi lembaga kemanusiaan internasional.

  2. Mengakui bahwa kehadiran aparat keamanan beserta seluruh operasi yang mereka lakukan telah berkontribusi terhadap terciptanya pengungsian penduduk. Karenanya, pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI harus mengevaluasi keberadaan aparat, menjamin aparat keamanan tidak melakukan tindakan berlebihan, serta mendorong akuntabilitas aparat keamanan atas seluruh tindakan pelanggaran yang telah mereka lakukan. 

 

Narahubung: info@tapol.org
 


[2] Asfinawati, Isnur, Ahmad Fauzi, dkk, ‘Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya’, 2021. 

[3] Amnesty International, ‘Gold Rush’.

Type