Sejak akhir 2018, intensitas konflik meningkat di West Papua. Konflik ini juga menyebar ke arah utara dan timur, jauh dari wilayah konflik yang biasa terjadi di Pegunungan Tengah. Upaya-upaya yang dilakukan oleh para aktor yang terkait pemerintah Indonesia maupun kelompok-kelompok pro-kemerdekaan untuk menengahi 'jeda kemanusiaan' telah gagal. Sementara itu, aparat keamanan berencana membentuk empat komando daerah militer baru di provinsi-provinsi yang baru saja dibentuk di Papua. Sesungguhnya, militer sedang berusaha memperkuat perannya dalam operasi kontra-terorisme, terutama terkait West Papua.
Laporan ini menyuguhkan beberapa pertanyaan terkait penyebaran konflik: apa yang mendorong terus berlanjutnya konflik dan pengungsian? Mengapa para pengungsi tidak kembali ke rumah mereka? Adakah kemungkinan menghentikan penyebaran konflik agar tidak semakin meluas? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, laporan ini menunjukkan bagaimana konflik telah menyebar di perbatasan dan kabupaten-kabupaten di wilayah Kepala Burung, di Pegunungan Bintang dan Maybrat, serta menyoroti konflik di Nduga dan Intan Jaya. Laporan ini juga mengidentifikasi faktor pendorong militerisasi, termasuk meningkatnya jumlah pos keamanan dan pangkalan pasukan keamanan, yang memungkinkan akses pada peluang bisnis, peran militer yang semakin besar dalam operasi 'kontra-teror', serta melihat inisiatif-inisiatif terbaru untuk menghentikan konflik.
