Mekanisme Pengadilan HAM dan Kasus Paniai Papua 2014
I. Latar BelakangPada 16 April 2022, Jaksa Agung mengeluarkan pernyataan bahwa MA kini sedang mempersiapkan proses pengadilan atas tersangka yang bertanggung jawab atas pembunuhan di luar hukum pada kasus Paniai, Papua, tahun 2014 melalui mekanisme pengadilan HAM (di bawah Undang-Undang No. 26 tahun 2000) yang direncanakan akan digelar di Makassar, Sulawesi Selatan. Mekanisme ini merupakan proses pengadilan pidana khusus dalam penanganan kasus pelanggaran HAM berat. Bila kasus ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pengadilan khusus, kasus Paniai akan menjadi kasus HAM pertama yang dibawa ke...
Perdagangan senjata ilegal, pengungsian internal, dan ‘pendekatan baru’ di West Papua
PendahuluanBriefing ini menyoroti laporan-laporan perdagangan senjata yang dilakukan aparat keamanan secara ilegal, pengungsian internal yang terus berlanjut, dan klaim militer soal pendekatan baru. Briefing ini secara khusus juga menyelisik alasan-alasan di balik situasi tersebut dan minimnya tindakan yang koheren dari pemerintah. Alasan yang mendasari perdagangan senjata adalah militerisme yang mengakar di West Papua, daerah tempat berlangsungnya operasi-operasi militer yang mengakibatkan kekerasan dan menyebabkan masyarakat mengungsi. Perdagangan senjata terjadi ketika aparat keamanan...
Militarisation, Conflict and Injustice in Maybrat Regency, West Papua
Located right in the heart of the Bird’s Head Peninsula at the Northwest corner of West Papua (see Figure 1 below), Maybrat has often been hidden from the world’s view, due to its remoteness and lack of coverage. As one of the regencies that sprang up in the process of forming new administrative subdivisions (pemekaran) in 2009, Maybrat is part of the wider province of West Papua.Figure 1: Map of West Papua Province. Maybrat Regency is the landlocked green region near the centre. (Source: Monitor Keadilan)Below are some basic statistics:Area: 5,461.69 km² Population: 40,64998.65%...
Militerisasi, konflik, dan ketidakadilan di Kabupaten Maybrat, Papua Barat
Terletak persis di jantung semenanjung Kepala Burung, ujung barat daya West Papua (lihat peta di bawah), Maybrat kerap kali tersembunyi dari pengamatan karena terpencil dan kurang diberitakan. Maybrat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat hasil pemekaran tahun 2009. Gambar 1: Peta Provinsi Papua Barat. Kabupaten Maybrat adalah wilayah berwarna hijau di tengah, tanpa akses ke laut. (Sumber peta: Monitor Keadilan)Di bawah ini adalah sejumlah informasi umum tentang Kab. Maybrat:Luas wilayah: 5.461,69 km² Populasi: 40.649 jiwa98,65% KristenMenempati posisi tiga terendah dalam Indeks...
Militer Indonesia dan Kontraterorisme: Bisnis Baru, Cara Lama
Sejak awal 2000-an, terorisme di Indonesia dilihat sebagai masalah “keamanan dan ketertiban” yang ditangani oleh kepolisian dan satuan antiterornya yang termiliterisasi, Detasemen Khusus 88 (Densus 88). Namun, tahun 2018, perubahan undang-undang antiteror menandai kembalinya peran militer dalam melawan terorisme. Tahun 2021, peraturan itu digunakan saat kelompok perlawanan bersenjata terbesar di West Papua, TPNPB, ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh pemerintah.Penetapan tersebut semakin meningkatkan kekuasaan dan otoritas militer, yang sebetulnya telah tumbuh dalam dua puluh tahun...
Otonomi Khusus: Besar di Anggaran, Minim di HAM dan Demokrasi
Pada tahun 2001, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) tentang pemerintahan di West Papua. Setelah 20 tahun berjalan, masalah pendanaan yang termuat dalam undang-undang dan peraturan turunannya akan dievaluasi dan direvisi. Evaluasi terhadap bagian per bagian ataupun keseluruhan materi dan substansi UU tersebut penting demi berbagai alasan. Di antara yang terpenting adalah bahwa proyek-proyek pembangunan di West Papua telah menjadi cara pemerintahan yang paling digemari. Otonomi khusus (Otsus) dan pendanaannya diharapkan dapat menghentikan marjinalisasi yang...
Militerisme yang Mengakar, Pendekatan “Kesejahteraan”, dan Politik Pengecualian di West Papua
TAPOL BriefingMiliterisme yang Mengakar, Pendekatan “Kesejahteraan”, dan Politik Pengecualian di West Papua8 Desember 2020 PendahuluanSejak rezim Orde Baru (1966-1998) tumbang, kecuali dalam satu periode singkat antara 1998-2001, kekuasaan dan otoritas pasukan keamanan Indonesia di wilayah West Papua secara umum tidak pernah berkurang. Menurut kami, hal itu terjadi karena dua alasan, dan kedua alasan itu berasal dari kegagalan menjalankan reformasi politik yang sejati di West Papua dan Indonesia.Pertama, kekuasaan militer dan polisi di West Papua tetap tidak terkendali oleh lembaga-lembaga...
Indonesia: The New Omnibus Law
TAPOL BriefingRecent changes to Indonesian labour law: why the country's workers are protestingOctober 19, 2020On 5 October 2020, the Indonesian Parliament passed an ‘Omnibus’ law. At the time of writing, the legislation has not yet been signed into law by President Widodo and reportedly has gone through further revisions since being passed by Parliament. The draft law remains the subject of extensive street protests across Indonesia. This was met with a significant security force crackdown in response, including violence committed against demonstrators - labour and environmental activists...
Indonesia: Officers in Office
TAPOL BriefingThe proposed insertion of serving military officers into civilian government postsMarch 1, 2020IntroductionIt has been more than two decades since a process of democratic reform was initiated in Indonesia under which the military stepped back from its political role. As part of the reforms, the military were gradually removed both from legislative posts that guaranteed it political representation and also posts in Indonesia’s civilian bureaucracy. However, in 2019, the military indicated its wishes to re-insert serving military officers into the bureaucracy, in Ministries and...
Indonesia: Officers in Office
TAPOL BriefingThe proposed insertion of serving military officers into civilian government postsMarch 1, 2020IntroductionIt has been more than two decades since a process of democratic reform was initiated in Indonesia under which the military stepped back from its political role. As part of the reforms, the military were gradually removed both from legislative posts that guaranteed it political representation and also posts in Indonesia’s civilian bureaucracy. However, in 2019, the military indicated its wishes to re-insert serving military officers into the bureaucracy, in Ministries and...
Permohonan Bersama Para Pemangku Kepentingan untuk Tinjauan Periodik Universal (UPR) Indonesia Putaran ke-3 (Sesi ke-27)
Permohonan Bersama TAPOL dan BUK tentang situasi HAM di Indonesia kepada Dewan HAM PBB dalam mekanisme Tinjauan Periodik Universal (UPR). Permohonan ini berfokus pada situasi HAM di Papua yang berfokus untuk memastikan kebebasan berekspresi di Papua. Untuk melihat permohonan lengkap, silahkan unduh versi pdf.
Urgent Appeal - Indonesia: Killings, torture, mass arrests and excessive use of force against Papuans commemorating 1 December
Mr Maina KiaiUN Special Rapporteur on Freedom of Assembly Mr David KayeUN Special Rapporteur on Freedom of Expressioncc. Mr Zeid Ra'ad Al Hussein, UN High Commissioner for Human Rights Mr Juan Mendez, UN Special Rapporteur on torture and other cruel, degrading or inhuman treatment or punishment Ms. Victoria Tauli-Corpuz, UN Special Rapporteur on Indigenous Peoples Mr. Christof Heyns, UN Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions Mr. Laurent Meillan, Deputy Head, OHCHR Regional Office for South East...
TAPOL calls for action on Bloody Yotefa case
Following a civil society investigation into the Bloody Yotefa case on 2 July 2014, today TAPOL called on the UN Special Procedures to intervene to ensure an independent investigation, safety of the surviving victims, justice and the right to remedy for the victims. During the incident, which occured following the death of a police officer in Yotefa Market, Abepura police carried out sweeping raids which resulted in the torture of four indigenous farmers by police and by migrant mobs with state-sanctioned complicity, as well as the arbitrary arrests and detention of forty people. While the...
UA: Arbitrary arrests, torture and killings following violence at Yotefa Market
Dear Mr MendezIndonesia: Arbitrary arrests, torture and killings following violence at Yotefa Market, AbepuraWe are writing to you on behalf of TAPOL regarding a violent incident which occurred on 2 July 2014 at Yotefa Market in Abepura, Papua, Indonesia, after a policeman was killed while attempting to break up a dice game. Police conducted a sweep of the area making 40 arbitrary arrests, opening fire on a public bus and its passengers and torturing four men. During the police sweeping three students were killed in different locations near the market place by unknown masked assailants. All...
Urgent Appeal: Stop criminal proceedings against Papuan human rights lawyer
The International Coalition for Papua (ICP) and TAPOL are writing to inform you of a case concerning the criminal investigation initiated by Papua Regional Police against prominent Papuan human rights lawyer, Gustaf Kawer. He has received two summonses under accusations of coercion and rebelliousness under Articles 211 and 212 of the Indonesian Penal Code.The criminal investigation against Mr. Kawer is based on a report filed by an administrative court judge who examined an indigenous land dispute in which Mr. Kawer’s client is a party. In a hearing held on June 12, 2014, Mr. Kawer protested...
Urgent Appeal: 2 Papuans arrested & tortured for calling for release of political prisoners
Urgent Appeal Dear Mr La RueIndonesia: Two Papuan students arrested and tortured for calling for the release of political prisonersWe are writing to you on behalf of TAPOL and the undersigned organisations regarding the violent dispersal of a demonstration in Jayapura, Papua, on 2 April 2014, and the arrest and torture of two students, Alfares Kapisa and Yali Wenda. While the students have now been released, we believe that police conduct violated the fundamental rights to freedom of expression and assembly, the right to freedom from torture, the UN Basic Principles on the Role of Lawyers and...
Urgent Appeal to Special Rapporteur on EJs: West Papuan activist poisoned to death
20 December 2013
Mr. Christof Heyns
UN Special Rapporteur on
extrajudicial, summary or arbitrary executions
c/o OHCHR-UNOG
1211 Geneva 10
SWITZERLAND Fax: +41 22 917 9006Dear Mr. Heyns,Re: Letter of allegation – West Papuan activist poisoned to deathHuman Rights and Peace for Papua (ICP), Fransiscans International, TAPOL, the West Papua Netzwerk (WPN) and the Asian Human Rights Commission (AHRC) are writing to inform you of a case regarding the suspicious death of Danny Kogoya, the Jayapura regional commander of the Free Papua Movement (Operasi Papua...
Urgent Appeal: freedom of expression in Papua
Urgent Appeal to Frank La Rue, UN Special Rapporteur on Freedom of ExpressionIndonesia: Killings, arrests and excessive use of force against peaceful protestors in Papua We are writing to you on behalf of TAPOL, International Coalition for Papua, Survival International, Franciscans International, West Papua Advocacy Team, East Timor and Indonesia Action Network, West Papua Action Auckland, Australia West Papua Association (Sydney), Peace Movement Aorearoa, Pacific Media Centre and Pacific Scoop in relation to the killings, arrests and excessive use of force against peaceful protestors in...
Killings, injuries and arrests of peaceful protestors: 1 May Papua commemoration
TAPOL would like to bring your attention to an urgent deterioration in the situation in Papua. The killing of Papuan activists in Sorong, the arrest of at least 30 peaceful demonstrators in Timika, Sorong, Biak, Abepura and Jayapura and the brutal treatment of demonstrators by Indonesian security forces represent a significant deterioration in the handling of 1 May commemorative events when compared with recent years.1 May 2013 was the 50th anniversary of the administrative transfer of Papua to Indonesia. While the date is always a tense one in Papua, the 50 year anniversary held particular...
Impunitas: Noda hitam dalam demokrasi Indonesia
Sejak Suharto merebut kekuasaan di Indonesia pada bulan Oktober 1965, impunitas telah mengakar di negara ini. Meskipun jatuhnya diktator itu pada bulan Mei 1998 kemudian memperkenalkan Indonesia dengan mekanisme dasar demokrasi, tetapi peristiwa itu sama sekali tak berpengaruh untuk mengakhiri momok impunitas.Pemilu tahun 2009 dengan penuh empati telah mengembalikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada kekuasaan dan kini ia memiliki kesempatan lain untuk menambahkan lebih banyak substansi pada transisi demokrasi dengan mengatasi masalah fundamental yang ditiimbulkan oleh tiadanya...