Refleksi Penegakan HAM di Era Otonomi Khusus Papua: Kekerasan Masih Terus Berlanjut

9 Dec 2010
Civil Society Coalition for Upholding Human Rights in the Land of Papua: Foker LSM Papua; KontraS Papua; ALDP; SKP Jayapura; LBH Jayapura; Elsham; BUK, KPKC Sinode GKI Papua

Jayapura - Otonomi khusus lahir dari sebuah pergumulan dimana orang Papua selalu menjadi obyek dari pembangunan tersebut. Implikasinya melahirkan banyak peristiwa kekerasan atau pelanggaran HAM yang di alami oleh orang Papua dari tahun ke tahun. Akan hal itu di akui secara tegas dalam UU Otsus Papua pada bagian menimbang huruf (F) Kemudian di uraikan lebih lanjut lagi dalam pasal.45 sd pasal 47, artinya bahwa negara mengakui telah terjadi kesalahan menerapkan kebijakan di tanah Papua. Harapan akan lahirnya “ratu adil” yang di wujudkan dalam bentuk UU Otsus di percayai membawa kemaslahatan dan kenyamanan hak hidup orang Papua. Meski pun juga harus di akui ada beberapa kalangan yang kontra dengan kehadiran UU tersebut.

Setelah berjalan kurang lebih 9 (sembilan) tahun ternyata harapan dengan adanya Otsus membuat Papua lebih damai dan “absen”akan kekerasan justru tidak berbanding lurus akan harapan atau cita-cita Otsus itu sendiri. Perlu di catat ada sejumlah kasus besar misalnya kasus Wasior, Wamena, puncak Jaya, Tinggi nambut, Serui, Abepura –Uncen, Mamberamo, Nabire, Manokwari dan penangkapan serta penahanan beberapa orang aktivis pro demokrasi, dan yang yang terakhir adalah Ancaman kekerasan terhadap para jurnalis di Papua juga meningkat di tahun 2010 ini. Kami mencatat setidaknya ada 5 kasus kekerasan terhadap jurnalis di Papua pada tahun 2010 ini. Pada bulan Juli 2010, Ardiansyah Matrais, jurnalis Merauke TV dan Tabloid JUBI ditemukan meninggal dunia setelah sebelumnya yang bersangkutan merasa dibuntuti dan menerima ancaman setelah meliput pembalakan liar di Keerom merupakan potret nyata kasus yang terjadi selama era Otsus Papua. Seluruh kasus tersebut tidak satu pun terselesaikan dengan baik atau pun lewat mekanisme legal yang seharusnya di lakukan oleh aparat keamanan dan hukum dengan semestinya. Dalam arti bahwa penyelesaiannya belum memberikan rasa keadilan bagi orang Papua di mana para pelakunya belum pernah diadili oleh Negara.

Persoalan itu semakin memburuk di mana otoritas sipil di Papua yang seharusnya bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup rakyat sipilnya seakan tidak kuasa atau malah melemah menghadapi persoalan kasus-kasus pelanggaran HAM. Hal ini di buktikan tidak satu pun otoritas sipil baik itu DPRP, MRP dan Gubernur angkat bicara atau pun memediasi terhadap institusi yang berwenang setiap kali terjadi kekerasan yang di alami oleh masyarakat sipil di Papua. Akibatnya kontrol sipil hampir di pastikan tidak terjadi sama sekali. Yang lebih buruk lagi agenda-agenda HAM sebagaimana yang tertuang dalam UU Otsus Papua malah terabaikan dan tidak mendapat tempat/porsi dalam kebijakan pembangunan di Tanah Papua.

Oleh karena itu kami dari Koalisi masyarakat sipil di tanah Papua merasa prihatin dan berduka atas matinya penegakan HAM dan perdamaian di Tanah Papua. Untuk itu kami mengusulkan dan harus menjadi titik pijakan perhatian bersama bagi para pemangku kepentingan di Tanah Papua.

1. Pemerintahan Pusat: - Mendorong serta mendukung dialog Papua-Jakarta sebagai upaya penyelesaian komprehensif atas persoalan papua yang sudah berlangsung selama Papua berintegrasi kedalam pangkuan NKRI. Karena pada kenyataannya Otsus di nilai belum mampu menjadi solusi final untuk memulihkan hubungan Jakarta-Papua.

- Pemerintah pusat hendaknya mulai saat ini dan ke depan harus bisa merubah pandangannya terkait Papua sebagai wilayah rawan konflik. Karena dengan pandangan seperti itu membuat Papua akan terus menerus mengalami krisis politik yakni dengan lebih mengedepankan pendekatan keamanan dan hukum. Pengalaman telah menunjukkan dengan memakai pendekatan ini bukan mengakhiri semangat perlawanan orang Papua malah justru yang hadir embrio baru gerakan Papua.

- Menghentikan segala bentuk stigmatisasi bagi orang Papua. Karena dengan adanya stigmatisasi ini membuat orang Papua semakin terluka dan tidak percaya lagi dengan proses-proses pembangunan yang di lakukan oleh pusat.

- Mempertimbangkan serta mengevaluasi kebijakan dalam pengiriman pasukan keamanan non organik di Tanah Papua. Karena ada banyak kasus justru kehadiran Pasukan non organik itu menambah persoalan baru di tengah-tengah masyarakat. Persoalan baru itu salah satunya tidak sensitif terhadap nilai-nilai kearifan lokal.

- Perlu memgumumkan kepada publik terkait anggaran pertahanan yang di setujui terkait dengan pengiriman pasukan di Tanah Papua karena anggaran tersebut berasal dari APBN maka publik khususnya orang Papua harus tahu akan hal itu terutama tujuan , berapa jumlah personilnya dan wilayah-wilayah mana saja mereka di tempatkan serta anggaran yang terpakai selama satu tahun.

- Mendorong kebijakan-kebijakan HAM yang berpihak terhadap korban pelanggaran HAM di tanah Papua. Karena menurut kami ada penilaian keliru bahwa persoalan Papua hanyalah persoalan ekonomi. Sepanjang pemerinta pusat masih punya penilaian seperti itu maka niscaya kekisruhan Papua makin akan terus berlangsung.

- Aparat Kepolisian harus bertindak profesional dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sehingga tidak mendiskriminasi rakyat papua dalam menjalankan hak-hak mereka sebagai warga negara dan juga sekallugus sebagai upaya pemulihan kepercayaan terhadap kinerja kepolisian.

- Memberlakukan semuan tahanan sesuai dengan prosedur dan sistem hukum yang berlaku yang menjamin martabat dan kemanusiaannya serta menghindari pemberlakuan sewenang-wenang apalagi praktek penyiksaan.

- Mekanisme peradilan militer yang baru saja berlangsung di Jayapura adalah bukti bahwa PERMIL tidak mampu menghadirkan rasa keadilan bagi korban dan publik serta jauh dari stadar hak asasi manusia yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia yaitu Konvenan Hak Sipil Politik (UU No. 12 tahun 2005) dan Konvensi Anti Penyiksaan (UU No. 5 tahun 1998) yang menegaskan asas fair trial.

2. Pemerintahan Papua - Tidak melupakan atau mengabaikan agenda HAM dalam perumusan dan pembuatan kebijkakan di Tanah Papua. Karena agenda yang selama ini di jalankan yakni lebih menitik beratkan agenda persoalan ekonomi dan kesejahteraan. Dalam arti perlu ada perimbangan yang memadai dalam memadukan ke dua agenda tersebut.

- Memberlakukan semuan tahanan sesuai dengan prosedur dan sistem hukum yang berlaku yang menjamin martabat dan kemanusiaannya serta menghindari pemberlakuan sewenang-wenang apalagi praktek penyiksaan

- Gubernur, DPRP dan MRP perlu berkoordinasi dan segera merespon cepat dalam menyikapi situasi atau kasus-kasus kekerasan pelanggaran HAM di Tanah Papua. Ketiadaan akan sikap ini membuktikan ketiga lembaga tersebut tidak punya komitmen terhadap penegakan HAM di Tanah Papua. Dan akan menyuburkan intrust bagi ketiga institisi tersebut di mata orang Papua.

- Dalam program pengembangan ekonomi serta kesejahteraan selain memperhatikan aspek gender namun juga memperhatikan aspek pemihakan bagi korban-korban pelanggaran HAM terutama untuk pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi korban dan keluarga korban sebagai upaya apa yang di sebut bagian dari reparasi (pemulihan) bagi korban.

- Segera membentuk tim untuk perumus Perdasus KKR dan pengadilan HAM sebagaimana yang tertuang dalam UU Otsus Papua. Karena selama 9 tahun implementasi Otsus baik KKR dan pengadilan HAM hampir tak pernah tersentuh untuk di jalankan dan bisa di katakan ini merupakan janji Otsus yang terlupakan.

Demikian siaran pers ini kami sampaikan , atas perhatiannya di ucapkan terima kasih

Jayapura, 9 Desember 2010

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk penegakan HAM di Tanah Papua Foker LSM Papua, Kontras Papua, ALDP, SKP Jayapura, LBH Jayapura, Elsham, BUK, KPKC Sinode GKI Papua