Keadilan, Kebenaran, dan Reparasi bagi Para Korban Konflik Aceh; Sepuluh Tahun Telah Berlalu

13 Aug 2015

Luhut Panjaitan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15

Jakarta Pusat 10110

Indonesia

 

13 Agustus 2015

 

Kepada Yang Terhormat Bapak Menteri Koordinator

Perihal: Keadilan, Kebenaran, dan Reparasi bagi Para Korban Konflik Aceh; Sepuluh Tahun Telah Berlalu

 

Pada 15 Agustus 2015, rakyat Aceh akan memperingati 10 tahun Perjanjian Damai Helsinki 2005 yang ditandatangani oleh pemerintah Republik Indonesia dan gerakan bersenjata pro-kemerdekaan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk mengakhiri konflik 29 tahun di provinsi paling barat Indonesia.

Konflik Aceh memiliki dampak sangat menghancurkan terhadap penduduk sipil, terutama antara 1989 dan 2004, ketika operasi militer dilakukan oleh pihak berwenang Indonesia untuk menekan tuntutan separatisme. Antara 10.000 dan 30.000 orang terbunuh selama konflik, banyak di antaranya adalah warga sipil.

Organisasi-organisasi hak asasi manusia (HAM) mendokumentasikan serangkaian pelanggaran yang dilakukan oleh anggota pasukan keamanan dan kelompok pendukungnya, termasuk pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, penyiksaan, pemindahan paksa warga sipil, penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang mereka yang diduga mendukung GAM. Sementara itu kejahatan yang dilakukan oleh GAM, termasuk penculikan dan pembunuhan dengan target pada orang yang diduga informan, pejabat pemerintah, dan pegawai negeri, juga ada dilaporkan.

Pada saat perjanjian damai dilakukan di 2005, topik penyelesaian kejahatan-kejahatan yang dilakukan di masa konflik juga dimasukan dalam Nota Kesepahaman (MOU) Helsinki dan kemudian diadopsi oleh Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU No. 11/2006). Namun demikian, sepuluh tahun setelah perjanjian damai bersejarah tersebut, yang mana telah relatif membawa keamanan dan perdamaian di Aceh, para korban dan keluarga mereka masih menunggu pihak-pihak berwenang Indonesia untuk memenuhi janji-janjinya akan kebenaran, keadilan, dan reparasi. Kegagalan yang masih berlangsung untuk memenuhi janji-janji tersebut hanya akan memperpanjang penderitaan mereka.

Amnesty International, Asia Justice and Human Rights (AJAR), Koalisi NGO HAM Aceh, KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) Aceh, Imparsial, Elsam, dan TAPOL percaya bahwa inilah saatnya bagi pihak-pihak berwenang di Indonesia dan Aceh untuk menghadapi masa lalu  dan mengambil langkah-langkah panjang tertunda untuk mengimplementasikan hak-hak korban atas kebenaran, keadilan, dan reparasi.

1. MENGAKUI KEBENARAN

Kelompok-kelompok korban dan Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) lokal di Aceh telah lama menyerukan kepada pihak-pihak berwenang di Indonesia untuk menghadirkan kebenaran tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan selama masa konflik, secara khusus untuk mencari tahu apa yang terjadi bagi mereka yang dihilangkan dan hilang.

Telah ada berbagai inisiatif yang telah diambil oleh para pihak berwenang di Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk menginvestigasi pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan di berbagai tahapan di masa konflik dan peristiwa-peristiwa khusus. Meskipun banyak dari investigasi telah penting dalam mendokumentasi banyak pelanggaran HAM yang terjadi selama masa konflik, mereka hanya menyediakan pendekatan yang sepotong-sepotong untuk menghadirkan kebenaran dan gagal untuk menyediakan catatan rekaman akan kejahatan-kejahatan yang dilakukan kedua belah pihak antara 1976 dan 2005.

Lebih lanjut, beberapa dari investigasi-investigasi tersebut merupakan upaya permulaan dan tidak melihat lebih dalam terhadap penyebab dari kejahatan-kejahatan tersebut atau mengidentifikasi apa yang terjadi terhadap para korban penghilangan paksa. Tidak ada satu pun dari laporan akhir investigasi-investigasi tersebut telah dibuat tersedia secara publik dan banyak dari rekomendasi-rekomendasinya untuk memastikan proses penuntutan hukum secara cepat bagi kejahatan-kejahatan yang telah diidentifikasi belum juga dilaksanakan.

Dalam sebuah langkah positif, pada 27 Desember 2013, setelah delapan tahun dikampanyekan oleh kelompok-kelompok HAM dan organisasi-organisasi korban,  Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan sebuah qanun yang meletakan dasar dibentuknya sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh (Qanun KKR). Namun demikian, lebih dari satu tahun setengah, tidak ada perkembangan yang telah dilaporkan dalam mengimplementasikan qanun tersebut.

2. KEADILAN BAGI PARA KORBAN DAN KELUARGA MEREKA

Meskipun jarang dilabelkan sebagaimana mestinya, banyak pelanggaran HAM yang terjadi dalam konflik Aceh, masuk kategori kejahatan di bawah hukum internasional. Banyak dari pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam konteks konflik bersenjata non-internasional yang terjadi antara 1989 dan 2005 bisa masuk kategori kejahatan perang. Lebih jauh, banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan Indonesia dan kelompok pendukungnya selama menekan gerakan kelompok pro-kemerdekaan di Aceh nampaknya merupakan bagian dari serangan meluas dan sistematik, dan bisa merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Namun demikian, sebagian besar kejahatan-kejahatan tersebut belum diinvestigasi dan mereka yang diduga melakukannya belum juga didakwa dan diadili di hadapan pengadilan sipil di Indonesia. Banyak korban dan keluarga mereka tidak punya akses kepada pengadilan karena kerangka legal yang catat dan menghambat. Lebih lanjut kejahatan di bawah hukum internasional saat ini tidak didefinisikan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), membuat sangat sulit bagi para korban untuk mencari keadilan di muka pengadilan pidana di Indonesia.

Meski adanya Pengadilan HAM sejak 2000, sejumlah kecil kasus-kasus yang telah diadili di muka Pengadilan HAM ini - semuanya tidak ada dari Aceh – semuanya menghasilkan baik itu pembebasan atau vonis hukuman yang kemudian dibatalkan di tingkat banding. Lebih lanjut, Pengadilan HAM hanya bisa mengadili kasus-kasus genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, tidak mencakup kejahatan-kejahatan lain di bawah hukum internasional. Undang-Undang Pengadilan HAM (UU No. 26/2000) juga diam tentang apakah keputusan yang diambil oleh Jaksa Agung, termasuk tidak melanjutkan dengan sebuah proses penyidikan atau penuntutan, dapat digugat secara legal.

Pada Oktober 2013, Komnas HAM membentuk sebuah tim investigasi pro-justicia terhadap lima kasus “pelanggaran HAM yang berat” di Aceh, termasuk kasus Simpang KKA 1999 di Aceh Utara di mana militer menembak mati 21 pengunjuk rasa, dan kasus Jamboe Keupok di Aceh Selatan di mana empat orang ditembak mati dan 12 lainnya dibakar hidup-hidup oleh para serdadu di Mei 2003. Namun demikian, hingga hari ini Komnas HAM belum juga menyelesaikan investigasinya terhadap semua kasus dengan alasan tidak memiliki sumber daya yang mencukupi sebagai halangan.

3. REPARASI PENUH DAN EFEKTIF

Meskipun beberapa upaya untuk memberikan kompensasi kepada orang-orang atas kerugian yang dideritanya atau untuk membantu anak-anak yang orang tuanya terbunuh selama masa konflik telah dilakukan pada masa dan sesaat setelah konflik berakhir, belum ada sebuah program reparasi yang komprehensif secara khusus ditujukan kepada para korban pelanggaran HAM dan keluarga mereka.

Bantuan-bantuan finansial dan materi lainnya kepada para korban konflik Aceh, secara khusus lewat program bantuan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) tidak dirancang atau dimaksudkan untuk menyelesaikan kerugian-kerugian yang diderita para korban pelanggaran HAM. Programnya juga terbatas dan tidak secara khusus mencakup para penyintas perempuan dan perempuan anak dari kejahatan seksual. Banyak dari perempuan dan perempuan anak tersebut tidak bisa menerima bantuan finansial dan medis sebagai bagian dari program tersebut.

Lebih lanjut, undang-undang di Indonesia yang bisa membuat para korban pelanggaran HAM untuk memperoleh reparasi di muka pengadilan masih tidak memadai dan tidak konsisten dengan hukum dan standar-standar internasional.

Agar memastikan bahwa para korban dan keluarga mereka memiliki akses kepada kebenaran, keadilan, dan reparasi atas kejahatan-kejahatan yang terjadi selama konflik Aceh dan untuk memperkuat supremasi hukum di Indonesia, organisasi-organisasi kami merekomendasikan bahwa para pihak berwenang di tingkat pusat dan lokal untuk mengambil langkah-langkah berikut ini sebagai agenda prioritas:

n  Mengakui bahwa pelanggaran HAM yang serius dilakukan selama konflik Aceh, termasuk kejahatan-kejahatan di bawah hukum internasional;

n  Memastikan bahwa temuan-temuan dari seluruh investigasi atau penyelidikan terhadap pelanggaran HAM selama konflik Aceh dibuat tersedia bagi publik, dan mengimplementasikan semua rekomendasi yang dibuat oleh laporan-laporan yang lalu yang mana ditujukan untuk memastikan kebenaran, keadilan, dan reparasi, dan yang sesuai dengan hukum dan standar-standar HAM internasional;

n  Membentuk dengan segera sebuah komisi kebenaran yang sesuai dengan standar-standar internasional untuk memastikan bahwa para korban, keluarga mereka, dan komunitasi-komunitas yang terkena dampak disediakan sebuah pengungkapan penuh tentang apa yang terjadi selama konflik Aceh;

n  Memastikan bahwa upaya-upaya khusus diambil untuk mengungkap keberadaan dan nasib dari para korban penghilangan paksa;

n  Mengambil langkah-langkah efektif (termasuk reformasi legislasi) untuk menginvestigasi dan, jika ada bukti yang cukup, mengadili mereka yang bertanggung jawab terhadap kejahatan-kejahatan di bawah hukum internasional, termasuk kemungkinan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, penyiksaan, pembunuhan di luar hukum, dan penghilangan paksa yang dilakukan selama masa konflik, dan memastikan bahwa mereka yang mungkin melakukan kejahatan-kejahatan di bawah hukum internasional tidak diberikan amnesti atau upaya lainnya untuk memelihara impunitas; dan

n  Membuat sebuah program untuk menyediakan reparasi penuh dan efektif, termasuk restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan ketidakberulangan bagi semua korban pelanggaran HAM di Aceh. Program tersebut harus dirancang lewat konsultasi dengan para korban dan harus memperhitungkan pengalaman-pengalaman dan kebutuhan berbeda antara perempuan dan laki-laki yang mengalami konflik secara berbeda, dan juga kelompok-kelompok yang relevan lainnya.

Indonesia diwajibkan di bawah hukum internasional untuk menyediakan kebenaran, keadilan, dan reparasi bagi para korban dan keluarga mereka. Menyelesaikan kejahatan-kejahatan masa lalu ini tidak hanya akan menyembuhkan luka menganga dari penduduk sipil, tetapi juga akan membantu memperkuat supremasi hukum di Indonesia yang dapat menjamin proses perdamaian dalam jangka panjang.

Kami berharap para pihak berwenang di tingkat nasional dan di Aceh akan mempertimbangkan rekomendasi-rekomendasi di atas.

 

Hormat kami,

Amnesty International

Asia Justice and Human Rights (AJAR)

Koalisi NGO HAM Aceh

KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan)

KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) Aceh

Imparsial

Elsam

TAPOL

 

Tembusan:

Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dr. Zaini Abdullah,, Gubernur Aceh

Tgk. H. Muharuddin, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)