Inggris - Indonesia; hubungan yang memalukan?

30 Oct 2012
TAPOL

Kunjungan Presiden Menguatkan Kekhawatiran tentang Penjualan Senjata dan Pelatihan Polisi Anti-terror

Pelatihan polisi anti terror Detasemen khusus 88 yang didanai oleh pemerintah Inggris harus ditinjau kembali mengingat adanya keprihatinan serius mengenai beroperasinya unit ini di Papua serta catatan hak asasi manusia terkait, kata Tapol menjelang kunjungan kenegaraan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono para tanggal 31 Oktober sampai 2 November 2012.

Menanggapi rangkaian kunjungan ini, TAPOL , sebuah organsasi yang aktif mempromosikan hak asasi manusia, perdamaian dan demokrasi di Indonesia menyerukan untuk pelarangan segera terhadap penjualan peralatan militer ke Indonesia karena kemungkinan akan digunakan bagi kepentingan represi internal.

“Sementara kalangan bisnis Inggris sangat antusias menanggapi kedatangan presiden, para korban pelanggaran hak asasi manusia akan tidak terhibur dengan adanya peluang peningkatan penjualan senjata dan juga pelatihan pasukan keamanan Indonesia yang sedang berlangsung”, kata Koordinator TAPOL, Paul Barber.

Pada saat pemerintah Inggris mempersiapkan penyambutan kenegaraan untuk Presiden Yudhoyono, kelompok pembela hak asasi manusia, keadilan sosial dan lingkungan hidup serta para simpatisan di Inggris dan sekitarnya mengorganisir sebuah penyambutan yang berbeda mewakili para korban pelanggaran hak asasi manusia dan korban ketidakadilan dalam sebuah demonstrasi damai di luar Downing Street, pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2012, berlangsung dari pukul 13.00 sampai 14.30.

Meskipun Indonesia telah mencapai sebuah perkembangan yang sangat subtansial dalam masa transisi dari kediktatoran menuju demokrasi sejak jatuhnya mantan Presiden Suharto di bulan Mei 1998, situasi hak asasi manusia masih tetap menjadi kekhawatiran serius.

"Kabar bahwa Presiden Indonesia akan menerima gelar kehormatan bergengsi dari Ratu Inggris adalah sebuah penghinaan dan pukulan bagi mereka yang telah menderita akibat berbagai kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di tangan pemerintah Indonesia selama ini," kata Barber[1].

Detasemen Khusus 88, atau disebut ‘Densus 88’ adalah sebuah unit khusus yang dibentuk setelah peristiwa Bom Bali 2002 dengan maksud untuk melawan terorisme, namun kemudian dikabarkan bahwa unit ini juga digunakan untuk menangani isu-isu lainnya, seperti tuduhan separatisme di beberapa provinsi di Indonesia yang mengalami konflik. Pantauan masyarakat sipil setempat melaporkan bahwa Densus 88 telah digunakan untuk menyerang dan menumpas gerakan Papua merdeka, dan unit ini terimplikasi dalam pembunuhan para pimpinannya, seperti diantaranya Mako Tabuni, yang telah ditembak mati pada bulan juni tahun ini.

Unit ini dilatih di Pusat Kerja Sama dalam Penegakan Hukum Jakarta atau The Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation ( JCLEC), yang menerima dana bantuan dari Inggris sebesar £400,000 pada tahun anggaran 2011/12,dan pelatihannya juga ditangani oleh para perwira Inggris. Beberapa diantaranya termasuk Detective Superintendent Phil Tucker, UK Liaison Officer pada the South East Asia Counter Terrorism & Extremism; Mantan Komandan Polisi Metropolitan Bob Milton, dan David Gray, Perwira dari the Counter Terrorism Command di New Scotland Yard yang duduk sebagai Dewan Pengawas pada lembaga ini dan telah mengajar di pelatihan tersebut sejak Agustus 2009.

Pada bulan July tahun ini, KontraS, sebuah organisasi hak asasi manusia di Indonesia menerbitkan sebuah hasil penelitian yang menyebutkan bahwa operasi Densus 88 pada umumnya melibatkan penangkapan sewenang-wenang dan penahanan, penyiksaan, dan kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian [2].

Indonesia telah dinilai oleh Inggris sebagai pasar utama untuk penjualan alat-alat pertahanan, ditandai dengan kunjungan Perdana Menteri David Cameron bersama dengan para eksekutif perusahaan pembuat senjata ke Jakarta pada bulan April 2012 untuk meningkatkan upaya perdagangan. Nilai perijinan ekspor senjata yang telah disetujui telah meningkat secara dramatis di bawah pemerintahan koalisi. Penggunaan peralatan dari Inggris seperti jet Hawk, pengangkut personel lapis baja dan meriam air untuk represi internal telah banyak didokumentasikan selama bertahun-tahun dan diakui oleh Pemerintah Inggris pada 1990-an. Kendaraan Tactica Inggris telah digunakan untuk menekan dan mengacaukan protes di jalan-jalan di Jakarta seperti yang terjadi pada bulan Maret tahun ini, dan digunakan oleh Brimob, sebuah unit paramiliter di kepolisian Indonesia.

Selama kunjungan presiden Indonesia, berbagai kelompok solidaritas termasuk TAPOL, Down to Earth, Survival International, Progressio dan Christian Solidairty Worldwide akan menyoroti persoalan tersebut dan juga beberapa isu utama lainnya, termasuk Hak Asasi Manusia di Papua; Perlunya Dialog untuk Papua; Kebebasan Berekspresi;Hak-hak atas penghidupan dan keadilan iklim; Toleransi Beragama; serta Timor Leste dan Impunitas.

Informasi lengkap mengenai persoalan-persoalan tersebut telah dituangkan didalam briefing yang tersedia disini.

SELESAI

Kontak : Paul Barber di +44 - 01420 80153 / (+44) 07747 301 739 atau Esther Cann di +44 - 07503 400 308.

Catatan:

1. Presiden Yudhoyono dikabarkan akan menerima gelar sebagai Knights Grand Cross dari Ordo Bath oleh Ratu Inggris selama kunjungannya.

2. Laporan KontraS mengenai Densus 88 disediakan oleh TAPOL jika diperlukan.