Indonesia didesak untuk mengkonfrontir para iblis

26 Sep 2012
TAPOL

Kegagalan Indonesia untuk mengatasi warisan pembantaian 1965-66 terhadap mereka yang diduga komunis berikut kerabatnya dapat berdampak pada berlanjutnya pengelompokkan sosial di masyarakat, menyulut konflik dan berujung pada kekerasan yang lebih jauh, ungkap sebuah laporan berjudul ‘Pembunuhan masal Indonesia yang tak terungkap’ (‘Indonesia’s unresolved mass murders: undermining democracy’) yang diterbitkan oleh TAPOL, suatu organisasi yang bermarkas di Inggris yang mempromosikan hak asasi manusia, kedamaian dan demokrasi di Indonesia.

Para korban dalam kejadian tersebut berikut sanak saudaranya diperlakukan sebagai warga kelas dua dan masih mengalami diskriminasi ekonomi dan sosial hingga saat ini.

“Sementara para korban terus dipojokkan, para pelaku diperlakukan seperti pahlawan dan impunitas total diberikan kepada sebagian dari mereka yang terlibat dalam kekerasan paling buruk yang terjadi dalam satu abad terakhir,” ujar Paul Barber, Koordinator TAPOL.

Impunitas yang dinikmati oleh mereka yang bertanggung jawab atas pembantaian tersebut telah memfasilitasi pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur, Aceh serta Papua dan mengancam perkembangan Indonesia untuk menjadi negara demokratis, laporan tersebut mengingatkan. Laporan ini diterbitkan sebagai respon atas dirilisnya hasil penyelidikan atas kasus 1965-66 yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada 23 Juli 2012 yang menemukan bukti bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan telah terjadi pada saat pemberantasan komunisme di Indonesia.

Laporan yang diterbitkan TAPOL tersebut juga menemukan bahwa proses pencarian kebenaran, klarifikasi sejarah secara resmi, dan suatu proses rekonsiliasi yang tulus melalui penyelenggaraan proses hukum serta pemberian reparasi dan rehabilitasi kepada para korban adalah penting untuk dilakukan jika Indonesia ingin menjaga kemajuan yang telah dicapai dalam rangka menuju demokrasi yang berkelanjutan. TAPOL mendesak komunitas internasional untuk mendukung Indonesia dalam menciptakan kedamaian dan mekanisme akuntabilitas serta meminta Presiden Yudhoyono untuk mengakui kebenaran atas kejadian 1965-66. TAPOL juga mendesak terciptanya suatu program rehabilitasi komprehensif untuk para korban dan keluarganya serta penghapusan kebijakan-kebijakan yang diskriminatif terhadap mereka.

Carmel Budiardjo, pendiri TAPOL sekaligus salah satu korban dalam tragedi tersebut, telah melakukan kampanye selama hampir 40 tahun untuk keadilan bagi korban dan keluarganya. Carmel pernah dipenjara selama tiga tahun tanpa diadili pada saat rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Ia mengatakan:

“Pembantaian yang dilakukan pada saat rezim Suharto merupakan suatu noda gelap dalam sejarah Indonesia selama hampir 50 tahun. Pemerintah mesti mengambil langkah konkrit untuk mengakhiri penderitaan para korban dan mengembalikan martabat mereka sesegera mungkin.”

Laporan yang diterbitkan oleh TAPOL juga mendesak pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Perlindungan atas Penghilangan Paksa; serta mengakhiri sensor atas kejadian 1965-66 dan kekerasan yang dilakukan oleh Orde Baru; dan revisi atas buku-buku teks pelajaran yang digunakan di sekolah.

Laporan tersebut mendesak Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti temuan Komnas HAM terkait kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan pada 1965-66 dan merekomendasikan Komnas HAM serta Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) untuk meningkatkan aktivitas rekonsiliasi guna mendorong masyarakat meninjau ulang pendapat mereka terhadap apa yang terjadi di masa lalu.

SELESAI

Kontak: Paul Barber, +44 774 730 1739