Stop RUU Otsus Plus dan kembali ke Pasal 77/78 UU Otsus Papua

30 Jan 2014
Yan Christian Warinussy
By: 
Yan Christian Warinussey

Setelah membaca isi dari Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pemerintahan Otonomi Khusus di Tanah Papua atau yang belakangan dikenal dengan istilah RUU Otonomi Khusus (Otsus) Plus, khususnya draft keduabelas dan draft ketigabelas, maka sebagai salah satu Advokat Senoir dan Pembela Hak Asasi Manusia di Tanah Papua, saya berani mendesak Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi untuk segera kembali kepada amanat pasal 77 dan 78 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008.

Amanat pasal 77 UU Otsus Papua tersebut menyatakan : ..."Usul perubahan atas Undang Undang ini (UU Otsus Papua) dapat diajukan oleh rakyat Propinsi Papua (Papua Barat) melalui MRP dan DPRP/DPR PBatau Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Sedangkan pasal 78 UU tersebut berbunyi :..."Pelaksanaan UU ini (UU Otsus Plus) dievaluasi setiap tahun dan untuk pertama kalinya dilakukan pada akhir tahun ketiga sesudah UU ini berlaku".

Menurut saya, seharusnya kedua Gubernur yang terhormat di Tanah Papua ini sadar sungguh bahwa kedua draft UU yang telah dibawa dan diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut sama sekali tidak berakar dari masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua.

Hal ini disebabkan karena hasrat pemerintah kedua propinsi di Tanah Papua tersebut untuk merubah Undang Undang Otsus Papua tidak memenuhi standar hukum yang bersifat konstitusional dan wajib sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 77 dan 78 tersebut.

Demikian halnya juga dengan MRP di Tanah Papua yang sama sekali tidak mengerti tentang prosedur pembuatan sebuah produk hukum dan tidak menjadi lembaga yang menjadi representasi kultural Orang Asli Papua, guna memperjuangkan aspirasi mereka yang telah menyatakan Otsus Gagal, sehingga mendesak dilakukannya Dialog Damai yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral.

RUU Pemerintahan Otonomi Khusus di Tanah Papua yang sudah diserahkan kepada Presiden dan jika sampai draft tersebut dipakai guna merumuskan Undang Undang sebagai pengganti UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua, maka akhirnya akan menuai banyak sekali permohonan uji materil (judicial revieuw) terhadap sejumlah pasalnya di Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, saya pikir pasti DPR RI tidak akan bisa menerima dan menyetujui RUU tersebut, karena insiatif perubahan atas UU Otsus Papua sama sekali tidak mencerminkan penghormatan terhadap mekanisme hukum konstitusi yang berlaku.

Apalagi UU Otsus Papua adalah UU pertama yang lahir sebagai implementasi dari hak inisiatif DPR RI pada tahun 2001 yang lalu, sehingga tentu jika ada ide merubahnya, maka seyogyanya harus melalui pembicaraan dengan DPR RI dan atau melibatkan mereka sejak awal.  

Peace,

Yan Christian Warinussy        

Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari/Peraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM "John Humphrey Freedom Award" Tahun 2005 dari Rights and Democracy di Canada/Anggota Steering Commitee Foker LSM se-Tanah Papua/Sekretaris Komisi HAM, Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Badan Pekerja Klasis GKI Manokwari.