English
Bahasa Indonesia
Latest News
Permohonan Bersama TAPOL dan BUK tentang situasi HAM di Indonesia kepada Dewan HAM PBB dalam mekanisme Tinjauan Periodik Universal (UPR). Permohonan ini berfokus pada situasi HAM di Papua yang berfokus untuk memastikan kebebasan berekspresi di Papua.
Tiga lembaga hak asasi manusia, TAPOL, ETAN, dan Watch Indonesia!, hari ini mengritik keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengangkat Jenderal Purnawirawan Wiranto sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
Sebuah laporan terbaru oleh Papuans Behind Bars mengungkapkan bahwa telah terjadi peningkatan tindakan penangkapan sewenang-wenang untuk membungkam protes di Papua oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2015.
Sebuah surat terbuka kepada Menteri Politik Hukum dan Keamanan dari Amnesty International, ETAN, TAPOL, dan Watch Indonesia! mendesak Menteri untuk mengambil langkah-langkah penting yang diperlukan untuk memastikan bahwa simposium nasional tentang Tragedi 1965, diselenggarakan di Jakarta pada bulan April, berujung pada keadilan, kebenaran, dan reparasi bagi para korban.
TAPOL, ICP, Franciscans International, VIVAT International-Indonesia, KontraS dan LBH Jakarta telah mendesak Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasa Berekspresi dan Kebebasan Berkumpul untuk membawa kasus-kasus pembunuhan, penyiksaan, penangkapan massa dan penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap orang adat asli Papua yang telah berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas uituk memperingati tanggal
