English
Bahasa Indonesia
Latest News
Jaringan Masyarakat Sipil mendesak Presiden Jokowi membuka akses kepada lembaga-lembaga independen negara di Nduga, Papua, terkait dengan adanya berita kontak senjata yang mengancam keamanan warga sipil. Hingga saat ini, belum ada kepastian tentang informasi tersebut karena tidak adanya akses ke lokasi.
Permohonan Bersama TAPOL dan BUK tentang situasi HAM di Indonesia kepada Dewan HAM PBB dalam mekanisme Tinjauan Periodik Universal (UPR). Permohonan ini berfokus pada situasi HAM di Papua yang berfokus untuk memastikan kebebasan berekspresi di Papua.
Tiga lembaga hak asasi manusia, TAPOL, ETAN, dan Watch Indonesia!, hari ini mengritik keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengangkat Jenderal Purnawirawan Wiranto sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
Sebuah laporan terbaru oleh Papuans Behind Bars mengungkapkan bahwa telah terjadi peningkatan tindakan penangkapan sewenang-wenang untuk membungkam protes di Papua oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2015.
