“Situasi memburuk selama 2019, ketika ada Gerakan West Papua Melawan yang terkait dengan isu rasisme. Menurut saya, ada ketakutan dari pemerintah ketika kami menyampaikan pendapat kami.” (Esther Haluk, Aktivis Perempuan West Papua)
“Memburuknya situasi sebagaimana yang kami amati, dalam berbagai kategori pelanggaran, polisi bekerja sama dengan kelompok-kelompok lain, semisal kelompok milisi… suasana yang mereka ciptakan telah menimbulkan efek yang menakutkan dan menyulitkan bagi masyarakat sipil untuk dapat secara bebas mengekspresikan pendapat dan berdemonstrasi di West Papua.” (Ian Moore, Juru Kampanye TAPOL)
SAFEnet dan TAPOL sudah menyelenggarakan webinar bersama, “Kondisi dan Tren Kebebasan Berekspresi, Berkumpul dan Hak Digital di West Papua”, untuk mendiskusikan laporan kami, yang mendokumentasikan situasi kebebasan berekspresi, berkumpul dan hak-hak digital di West Papua. Acara tersebut membahastren yang kami amati sejak 2019, antara lain: represi terhadap kegiatan demonstrasi; serangan internet dan online; kriminalisasi dan serangan dari pelaku yang tidak dikenal terhadap pembela hak asasi manusia (HAM) dan kelompok lain; serta intimidasi, gangguan, dan penangkapan sewenang-wenang terhadap orang-orang yang menyampaikan pendapat mereka secara damai.
PEMBICARA
• Ian Moore, Juru Kampanye TAPOL
• Unggul Sagena, Peneliti SAFEnet
• Esther Haluk, Aktivis Perempuan Gereja KINGMI
• Made Supriatma, Visiting Research Fellow dari ISEAS-Yusof Ishak Institute
MODERATOR
• Nurina Savitri, Amnesty International Indonesia
Simak rekaman utuh acara tersebut di sini.
Siaran pers dan laporan lengkap kami juga tersedia untuk dibaca.