Rekonsiliasi yang terlupakan dari Otsus Papua

3 Jul 2014
By: 
Papua Review

Gubernur Papua mengatakan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Papua (RUU) kini sedang dalam pembahasan di Menteri Dalam Negeri. Kemungkinan, RUU ini akan disahkan pada Agustus 2014 nanti. Ada banyak penolakan masyarakat Papua dalam RUU ini, mulai dari proses pembuatan yang dinilai tidak transparan hingga substansi pasal demi pasal yang dirasakan hanya untuk memenuhi kebutuhan poltik para pemain politik, tanpa benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat Papua.

Tidak banyak yang mengetahui apa isi dari RUU Pemerintahan Papua ini, tetapi perbedaan terbesar yang kasat mata dalam RUU ini(jika dibandingkan dengan UU No.21/2001  tentang  Otonomi Khusus Papua) adalah jumlah pasalnya. Terdapat perubahan besar-besaran terhadap undang-undang Otsus, faktanya UU No.21/2001 berisi 24 BAB dan 79 Pasal, sedangkan RUU Pemerintahan Papua dalam draf ke-14 berisi 51 BAB dengan 369 Pasal.  Jumlah pasal meningkat begitu pesat, tetapi dikaji dengan teliti, ternyata peningkatan pasal itu hanya yang mengatur soal keuangan dan kewenangan yang menghasilkan uang yang besar pula buat pemerintah Provinsi Papua. Tetapi pasal-pasal yang menjadi substansi dari kekhususan undang-undang ini dan menyangkut harkat dan martabat Orang Papua tidak menjadi plus alias bertambah dalam RUU ini. Beberapa pasalnya tanpa perubahan dan hingga 12 tahun perjalanan Otsus belum juga dilaksanakan.

Cotohnya, pada BAB 35 pasal 297 yang mengatur pembentukan  Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Pada pasal 297 ayat 3 menjelaskan fungsi KKR adalah (a) melakukan klarifikasi sejarah Papua untuk pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. (b) Merumuskan dan menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi. Bandingkan dengan Pasal 46 UU No.21 Tahun 2001, bunyinya nyaris tak berbeda. Selama 12,5 tahun (Otsus berlangsung di Papua selama 25 tahun) Otsus berlangsung di Papua, pasal ini tak diungkit sama sekali, kini nyaris dilupakan. Pemerintah Jakarta sama sekali tak menunjukkan akan melakukan rekonsiliasi. Pemerintah hanya mengatakan uang.. uang… dan uang.

Otonomi khusus bukan hanya bicara soal uang otsus, affirmasi buat orang Papua, pembangunan ataupun kesejahteraan saja. Otonomi khusus juga bicara soal proses penyembuhan luka hati yang harus dituntaskan lewat rekonsiliasi. Ada dua point tugas KKR sesuai amanat undang-undang Otsus yang juga di draf RUU Pemerintahan Papua, pertama adalah pelurusan sejarah dan yang kedua adalah merumuskan dan menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi.

Selama ini Pemerintah Indonesia nyaris tak membicarakan rekonsiliasi, baik secara umum di Indonesia (korban pelanggaran HAM seluruh rakyat Indonesia pada masa Orde baru) maupun secara khusus di Papua. Orang Papua terus meneriakkan upaya dialog Jakarta – Papua sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi. Dua tahun lalu, pernyataan terakhir Presiden adalah Pemerintah Indonesia tentang kesiapannya untuk berdialog (asal dalam kerangka NKRI), tetapi hingga kini tak terdengar lagi.

Jakarta lebih memilih menyelesaikan masalah Papua dengan kesejahteraan. Pakar resolusi konflik, John Burton  mengatakan konflik identitas berakar pada kebutuhan yang tidak bisa lagi dinegosiasikan, karena kebutuhan akan identitas ini bersifat mendasar konflik identitas yang berakar yang kuat pada masa lalu terkadang sangat sulit untuk didamaikan. Proposisi utama teori Burton adalah kebutuhan dasar manusia sebagai unsur mutlak dalam pemenuhan kesejahteraan. Analisis tersebut sangat mementingkan pemenuhan kebutuhan masa sekarang dan masa depan, serta sedikit sekali (bahkan tidak ada) membicarakan  soal-soal tentang apa yang terjadi dimasyarakat pada masa lalu.

Kita semua lupa bahwa UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah produk rekonsiliasi. Papua mendapatkan Otonomi khusus karena ada publikasi pelanggaran HAM berat di Papua pasca reformasi di Indonesia. Laporan ini dilanjutkan demonstrasi besar-besaran mahasiswa dan rakyat Papua yang menuntut referendum dari Indonesia, dan puncaknya adalah 100 datang menghadap presiden Indonesia, B.J. Habibie meminta melepaskan diri dari Indonesia. Singkat kata, Papua mendapatkan Otonomi khusus yang berdampak pada peningkatan APBD Provinsi Papua dan seluruh kabupaten/kota di seluruh Tanah Papua akibat Orang Papua minta merdeka.

Kemudian Gus Dur menawarkan Otonomi Khusus sebagai jalan tengah dan upaya rekonsiliasi Papua dan Indonesia, Papua menerima. Yang terjadi, upaya rekonsiliasi berhenti dengan penyelesaian kesejahteraan, tanpa benar benar ingin membicarakan rekonsiliasi yang sejati. Padahal rekonsiliasi bagian dari proses pemaafan, atau proses transformasi emosi-emosi tertentu, misalnya marah, dendam,menjadi kedekatan, hubungan baik serta terciptanya etos berdamai. Dengan adanya proses transformasi ini terbukalah kemungkinan untuk memperbarui hubungan yang pernah buruk, dan ini hanya bisa tercapai melalui proses pemaafan(Long & Brecke, 2003).

Ok, jika Jakarta tak siap dengan pelurusan sejarah dan menggunakan teori John Burton untuk menyelesaikan permasalahan di Papua, sebenarnya ada hal-hal kecil yang dapat dilakukan Jakarta bagi Orang Papua untuk mengurangi luka hati akibat pelanggaran HAM yang dialami Orang Papua di masa lalu dan kemudian proses pemafaan dapat terjadi.

Pertama, membebaskan Tahanan Politik Papua tanpa syarat sebagai bagian dari rekonsiliasi. Kedua, berikan beasiswa pendidikan buat anak-anak Tapol/Napol, sebagai upaya rekonsiliasi Negara dan anak-anak yang menanggung akibat penahanan atau pun terbunuhnya orangtua mereka. Ketiga, hentikan stigma bagi anak-anak Tapol/ Napol. Keempat, hentikan stigma OPM kepada Orang Papua yang kritis kepada kebijakan pemerintah dan perlakukan mereka layaknya Orang Indonesia yang kritis kepada pemerintahnya.

Mengapa Tapol/Napol, anak-anak Tapol/Napol dan stigma menjadi penting? Karena Tapol/Napol dan anak-anak mereka adalah korban langsung dari konflik yang terjadi di Papua.Mereka yang minta merdeka sehingga Otsus ini ada, sebab itu mereka harus merasakan manfaat langsung dari Otonomi khusus agar tercipta rekonsiliasi. Berikutnya adalah stigma. Stigma adalah label yang dengan mudah diberikan kepada siapa saja yang mengkritisi pemerintah. Mudahnya memberikan stigma menyebabkan kontrol sosial di Papua menjadi sangat rendah, korupsi merajalela dan kemiskinan di Papua justru meningkat di era otonomi khusus.

Menurut Bar-Tal (2000) rekonsiliasi harus mensyaratkan adanyaperubahan-perubahan psikologis yang mendasar, yaitu proses transformasi beliefs dan sikap yang menyokong hubungan yang damai (peacefull relation) antara pihak-pihak yang bermusuhan. Yang dimaksud oleh Bar-Tal (2000), adalah harus terjadi perubahan etos dari etos berkonflik (conflictive ethos) menjadi etos damai (peace ethos) . Perubahan etos ini hanya bisa terjadi jika adanya perubahan belief  dalam masyarakat.

Kepercayaan Orang Papua kepada pemerintah hingga saat ini sangat minim. Tak heran jika hampir semua kebijakan pembangunan di Papua ditanggapi dengan penolakan dan hal ini tentunya sangat menghabat usaha untuk membangun Papua, apalagi menyejahterakan Orang Papya.  Perubahan psikologi masyarakat sangat penting jika kita ingin membicarakan kesejahteran. Kesejahteraan bukanlah hal yang bersiafat materiil saja, tetapi psikologis juga hal yang utama. 

Usulan saya adalah langkah-langkah kecil yang dapat dilakukan Jakarta bagi Orang Papua sebagai wujud niat baik dalam upaya rekonsiliasi, tanpa perlu meluruskan sejarah tetapi nyata dirasakan oleh Orang Papua. Upaya ini hanya memerlukan niat baik tetapi berdampak pada penyembuhan luka hati dan meningkatkan kepercayaan Orang Papua. Niat baik itu mungkin akan ditanggapi dengan kecurigaan dan belum tentu mereka menerimanya.  Tetapi langkah aktif rekonsiliasi harus tetap diambil oleh Jakarta untuk menunjukkan sebuah itikad baik pemerintah, sebab Papua sudah secara pro aktif membicarakan rekonsiliasi lewat mekanisme dialog Jakarta – Papua.

Baca di situs asal, Papua Review