Pimpinan gereja: Kekerasan Negara yang melumpuhkan umat terus meningkat di Tanah Papua

6 Mar 2013
Benny Giay
By: 
Rev. Benny Giay dan Socratez Sofyan Yoman

Press Release, Forum Kerja Pimpinan Gereja Papua

"Bukalah mulutmu untuk orang yang membisu, untuk hak semua orang yang merana” (Amsal 31:8-9).

Kami sebagai pimpinan gereja di Tanah Papua prihatin bahwa kekerasan Negara  terus terjadi di Tanah leluhur kami. Kenyataan ini membuktikan pemerintah dan aparat keamanan Indonesia di Tanah Papua telah gagal  melindungi penduduk orang asli Papua. Keprihatinan ini sudah  disampaikan oleh umat kami dalam (a) 11 rekomendasi Musyawarah Majelis Rakyat Papua Dan Masyarakat Asli Paua pada 9-10 Juni 2010; (b) Komunike bersama pimpinan  Gereja pada 10 Januari 2011; (c) Deklarasi teologi para pemimpin Gereja 26 Januari 2011;  dan (d) pesan profetis Pimpinan Gereja Papua kepada Presiden RI, 16 Desember 2011 di Cikeas, Jakarta.

Keprihatinan yang sama juga disampaikan oleh negara-negara anggota PBB (Amerika Serikat, Inggris, Swiss, Kanada, Norwegia, Korea Selatan, Jepang, Prancis, Jerman, Meksiko, Selandia Baru, Australia, Spanyol  dan Italia) dalam Sidang HAM PBB (UPR)  23 Mei 2012 di Genewa, Swiss.

Berangkat dari kenyataan itu kami menilai  pemerintah dan aparat keamanan Indonesia sebagai bagian  dari masalah kekerasan ini; yang   Negara ciptakan, pelihara, biarkan untuk melegitimasi kekerasan-kekerasan selanjutnya  di Tanah Papua dan memanfaakannya untuk memperkuat institusi keamanan. 

Perkembangan ini kami nilai sebagai pencerminan dari  (The Generative Politic)  yang ditulis pak Nugroho tahun lalu (The Jakarta Post, 10 Juli 2012).  The   generative politic menurut pak Nugroho adalah pandangan-pandangan politik dan anggapan-anggapan yang melumpuhkan dan memperburuk kondisi masyarakat Papua yang dilaksanakan mendasari kebijakan publik  oleh pemerintah Indonesia di Papua selama 50 tahun.

Berikut ini beberapa kasus kejahatan negara secara sistematis dan terstruktur  yang mencerminkan kebijakan degenerative  politic yang sudah disebutkan di atas.  

  1. Pada 2 Maret 2013 seorang pendeta Yunus Gobay (laki-laki/55) disiksa dan dianiaya dan dibebaskan setelah keluarga korban menyerahkan uang tebusan kepada pihak polisi di Polsek Kota Enarotali, Paniai.
  2. Kasus penembakan di Sinak, Kabupaten Puncak, di Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya pada 21 Februari 2013  dan kasus penembakan di Udaugi, perbatasan Kabupaten Deiyai tanggal 31 Januari 2013 yang menewaskan sejumlah warga  sipil dan aparat yang menurut kami terjadi oleh karena pembiaran terhadap penjualan senjata secara ilegal. 
  3. Pada 15 Februari 2013, Dago Ronald Gobay (laki-laki/30) ditangkap di Depapre, Kabupaten Jayapura oleh polisi dan dalam proses interogasi disiksa di ruangan kerja  Intelkam Polres Jayapura.  
  4. Upaya pembubaran paksa kegiatan  ibadah HUT ke IV Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tanggal 19 November 2012 di AULA STAKIN Sentani   oleh pemerintah dan aparat keamanan yang dipimpin oleh Kapolres  Jayapura AKBP Roycke Harry Langgie dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, Robert Djoenso D, SH.
  5.  Pembunuhan Mako Musa Tabuni Ketua I KNPB tanpa berdasar  dan diluar prosedur hukum pada 14 Juli 2012 di Perumnas III Waena.
  6. Pembunuhan Jenderal TPN/OPM Kelly Kwalik oleh polisi Densus 88 dan TNI  pada 16 Desember 2009 di kota Timika  dan pada tanggal dan bulan yang sama tahun 2012 terjadi pembunuhan Hubertus Mabel oleh polisi Densus 88  di Kurulu, kota Wamena.
  7. Ferdinand Pakage disiksa oleh petugas LP Abepura, Herbert Toam pada 22 September 2008 hingga mengalami cacat (buta) permanen pada  mata bagian kanan dalam rumah tahanan LP Abepura.
  8. Penyiksaan dan pembunuhan Yawan Wayeni pada 13 Agustus 2009 oleh  Kopolres Serui AKBP Imam Setiawan.
  9. Dua kasus pelanggaran HAM berat Wasior pada tahun 2001 dan Wamena  4 April 2003  kasus pembobolan gudang senjata yang sudah diselidiki oleh KOMNAS HAM tapi Kejaksaan Agung belum menyerahkan ke Pengadilan HAM untuk diputuskan.   

Ini hanya beberapa kasus  yang menggambarkan kejahatan negara dan aparat keamanan Indonesia  secara sistimatis, terstruktur,  meluas dan terus-menerus sebagai pencerminan dari kebijakan degenerative politic (melumpuhkan, menghancurkan, memusnahkan, memporak-porandakan, memperburuk, ) yang menurut Nugroho (The Jakarta Post 10 Juli 2012) sudah dilaksana kan oleh Negara Republik Indonesia di Tanah Papua selama 50 tahun sejak 1961.   

Menyadari fakta dan pengalaman kehidupan Penduduk Asli Papua yang memprihatikan seperti ini, kami pimpinan Gereja Papua merekomendasikan:

Pertama, Pemerintah dan aparat keamanan Indonesia segera kembali ke cita-cita awal pendiri negara ini dengan mengungkap dan menghentikan penjualan senjata dan amunisi  secara ilegal yang sedang terjadi di Tanah Papua.

Kedua, Pemerintah Indonesia segera membuka diri terhadap pesan-pesan profetis Gereja, 11 rekomendasi MRP  9-10 Juni 2010 dan seruan anggota PBB dalam Sidang HAM 23 Mei 2012.

Ketiga, Kami menilai Pemerintah Indonesia sangat diskriminatif menyikapi aspirasi rakyat Papua dalam hal dialog damai.  Maka kami mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk mengadakan dialog damai yang setara antara Indonesia dan Papua tanpa  syarat dan dimediasi pihak ketiga yang netral seperti yang telah dilakukan dengan GAM di Aceh.

Keempat,  Pemerintah Indonesia membebaskan seluruh Tahanan Politik  di Papua tanpa syarat dan membuka akses untuk kunjungan Pelapor Khusus PBB, wartawan asing, pekerja kemanusiaan  untuk berkunjung ke Papua. Dan menghentikan upaya sengaja negara untuk mengkriminalisasi perjuangan politik Penentuan Nasib Sendiri Rakyat dan bangsa Papua. 

Kelima, Peristiwa penembakan dan pembunuhan  anggota TNI dan warga Sipil yang terjadi di  Distrik Sinak, Kabupaten Puncak dan di Distrik Tingginambut, kabupaten Puncak Jaya pada 21 Februari 2013 harus  dilihat secara utuh.  Tidak hanya  berhubungan dengan Pemilihan Bupati Kabupaten Puncak.  Kekerasan ini adalah bagian dari kebijakan Negara   untuk  pembangunan infrastruktur TNI dan POLRI di Pegunungan dalam rangka memperkuat  peresmian Kodim 1714 Puncak Jaya, meningkatkan anggaran belanja aparat keamanan dan mengkriminalisasi perjuangan damai rakyat Papua di tingkat komunitas internasional.

Keenam, Kapolda Papua, Irjen (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, MA gagal  mengungkap aktor-aktor kekerasan di Tanah Papua dan terkesan membiarkan penjualan senjata secara illegal. Kami mendesak Kapolda Papua menindaklanjuti pernyataan Kapolda Irjen (Pol) Bekto Suprapto  pada Desember 2010 untuk mengungkap pemasok senjata illegal di Tanah Papua.      

Ketujuh, Kepada seluruh umat Papua dan semua komponen mempelajari undang-undang TNI dan POLRI untuk mengawasi perilaku kejahatan dan kebijakan pemerintah dan aparat keamanan Indonesia di Tanah Papua.

 

Port Numbay (Jayapura),  06 Maret  2013

Ketua Sinode KINGMI Papua,                   

 

Pdt. Dr. Benny Giay

Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua,

 

Socratez Sofyan Yoman

 

Diterjemahkan oleh TAPOL