Laporan baru mendesak Indonesia: hentikan berdalih ‘tidak ada tahanan politik’

29 Apr 2013
Laporan baru mendesak Indonesia: hentikan berdalih ‘tidak ada tahanan politik’
By: 
TAPOL

Pemerintah Indonesia hari ini mendapatkan tekanan atas kebijakan tentang tahanan politik di Papua. Laporan baru dari TAPOL menggugat pemerintah Indonesia yang selalu menekankan bahwa negara ini tidak memiliki ‘tahanan politik.’ Laporan ini mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membuka ruang demokrasi di Papua Barat dan memerintahkan semua pihak yang dipenjara karena mengekspresikan opini dan aspirasi untuk dibebaskan.

Laporan ‘Tidak ada tahanan politik? Pembungkaman protes politik di Papua Barat’ mendokumentasikan kasus-kasus 40 tahanan politik yang diketahui berada di penjara hingga Maret 2013. Laporan ini juga mengungkapkan bahwa setidaknya terdapat 210 peristiwa penangkapan bernuansa politik di Papua Barat sepanjang tahun 2012, termasuk terdapat jumlah penangkapan yang cukup signifikan terhadap perempuan. Selain dari data dan analisa, laporan ini juga menyampaikan beberapa cerita yang menggambarkan kesulitan yang dialami oleh para tahanan politik dan keluarga mereka, hanya karena mereka menggunakan haknya untuk untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan hak kebebasan berekspresi. Seringkali penangkapan bernuansa politik ini diikuti dengan pelanggaran HAM yang lain, seperti penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi.

TAPOL menegaskan masalah stigma kuat sekitar kasus politik, di mana para tahanan, keluarga, dan mereka yang membela hak-hak tahanan politik dicap melakukan ‘makar’ dan ‘separatis.’

TAPOL menyatakan bahwa tahanan politik Papua Barat bukanlah hanya simbol perjuangan orang Papua untuk mendapatkan keadilan. Mereka juga telah menjadi simbol atas penolakan pemerintah terhadap kebutuhan serius untuk menanggapi masalah politik di wilayah tersebut. Laporan TAPOL mendesak pemerintah untuk memenuhi hak orang Papua untuk mengekspresikan diri mereka, sama seperti semua warga negara Indonesia lainnya, sebagai langkah awal menuju dasar penyelesaian konfik.

Laporan ini didasarkan pada penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh TAPOL dan data dari 'Orang Papua di Balik Jeruji,' sebuah upaya inisiatif baru dari kelompok masyarakat sipil di Papua Barat dan telah dilaunching di Jayapura, awal bulan ini.

Baca laporan selengkapnya

Baca siaran pers