Dialog Papua-Jakarta bisa jalan jika Presiden SBY mau

18 Jan 2013
Dialog Papua-Jakarta bisa jalan jika Presiden SBY mau
By: 
Yan Christian Warinussey, LP3BH Manokwari

Sebagai Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, saya menilai bahwa berjalan atau tidaknya Dialog Papua-Indonesia yang menjadi harapan mayoritas rakyat di Tanah Papua sangat tergantung pada kemauan baik [good will] dari seroang Presiden Republik Indonesia DR.H.Susilo Bambang Yudhoyono, karena jika Presiden tidak memberikan respon yang positif dalam waktu dekat ini, maka adalah sangat tidak mungkin harapan rakyat Papua itu terjawab.

Dialog ini bagaimanapun juga dari sisi politik akan sangat banyak menaikkan posisi tawar Pemerintah Indonesia di dunia internasional, karena sepanjang pengalaman telah tercatat bahwa Indonesia banyak terlibat dan dilibatkan dalam konteks penyelesaian sejumlah kasus-kasus sengketa dan konflik sosial-politik di beberapa belahan dunia, seperti di Philipina Selatan, Myanmar, Palestina dan Bosnia-Hersegovina muapun Libanon.
 
Jika Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden SBY mau dan bersedia berdialog dengan rakyat Papua, maka saya sebagai salah satu Pekerja Hak Asasi Manusia di Tanah Papua sangat yakin bahwa ketidakpercayaan rakyat Papua yang kian terus memuncak terhadap pemerintah selama ini akan makin surut dan kian memperoleh sambutan yang positif, termasuk khususnya bagi Partai Demokrat yang mengusung Presiden SBY akan mendapat tempat di hati orang Papua jelang Pemilihan Umum [PEMILU] 2014 mendatang. 
 
Saya kira isu Dialog Papua-Indonesia dalam rangka mencari solusi yang adil, damai dan bermartabat atas akar persoalan Papua mengenai perlurusan sejarah integrasi politik Papua yang sudah diakomodir langkah penyelesaiannnya di dalam pasal 46 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propvinsi Papua sebagaimana diubah dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008 sebaiknya dapat dikemas oleh partai-partai politik yang telah lolos verivikasi faktual di KPU Pusat. Kemudian dapat dijadikan isu yang bisa mendunia untuk diangkat dalam memenangkan hati rakyat di daerah ini yang sudah hampir 50 tauhn lebih senantaisa menderita secara struktural dan sistematis akibat proses integrasi politik yang terus menuai benih konflik berkepanjangan dan senantiasa menjadikan rakyat Papua sebagai korban di atas Tanah airnya sendiri selama ini.
 
Pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, utamanya pada saat menjelang dan pasca diselenggarakannnya Tindakan Pilihan Bebas [Act of Free Choice] atau yang dikenal dengan sebutan PEPERA berlangsung di sekitar 8 [delapan] kota di Tanah Papua yaitu Merauke, Wamena, Fakfak, Sorong, Manokwari, Biak, Nabire dan Jayapura, juga berbagai tindakan kekerasan fisik aparat keamanan [TNI dan POLRI] yang menelan korban sekitar 100.000 orang asli Papua yang hingga kini belum pernah terselesaikan secara hukum maupun politik.
 
Yan Christian Warinussy
Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari/Anggota Steering Committee Foker LSM se-Tanah Papua/Pekerja HAM di Tanah Papua/Sekretaris Komisi Hukum, HAM dan KPKC Klasis GKI Manokwari.