Dewan Adat Papua: Genosida yang diabaikan harus diakui

4 Nov 2013
Dewan Adat Papua: Genosida yang diabaikan harus diakui
By: 
Dewan Adat Papua

Kami mewakili dan Atas Nama : Masyarakat Adat Balim La Pago menyampaikan penghargaan yang tinggi dan Terima Kasih yang dalam kepada;  Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Asia di Hongkong yang begitu berani menyampaikan kepada Dunia tentang Kejahatan Negara yang di rahasiakan selama ini.

Suatu  Kejahatan Pembantaian, Pembunuhan yang membabibuta oleh Negara dengan Fasilitas Negara menghanguskan Rakyatnya sendiri dengan begitu kejam terjadi di wilayah Adat Balim pada Tahun 1977-1978. Rasa trauma yang dalam dan tak terlupakan masih membekas dari generasi ke generasi.

Data yang di keluarkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Asia di Hongkong merupakan, yang paling akurat dan dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya melalui para saksi mata yang masih hidup sampai sekarang.

Kami juga menyampaikan bahwa, data korban lain belum terdata di beberapa kampong karena akibat peristiwa ini banyak  penduduk yang mengungsi besar-besaran ke daerah yang aman. Dalam pengungsian itu, banyak penduduk kelaparan di Hutan belantara hingga sakit bahkan mati di rimba.

Kenyataan ini, Komisi Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Pemerintah Indonesia Republik Indonesia sesara serius menyikapi kebenaran data ini. Dan kami sampaikan pula bahwa; Laporan  Pelanggaran HAM yang terjadi sejak Tahun 1960-an hingga akhir 2013 di seluruh Papua Sorong sampai Merauke sudah dapat di pastikan bahwa; Jutaan Nyawa Penduduk Pribumi orang Papua yang lenyap dari tempat leluhurnya, belum terhitung data materi lain dan Sumber Daya Alam yang di rampok.

Kasus Ham di Papua sangat Serius, Pemerintah Indonesia jangan menutup diri dan membungkam. Presiden SBY dan Pemerintahan Presiden SBY harus dan segera menyatakan suatu sikap resmi bahwa :

  1. Menyatakan Pengakuan terhadap kejadian2 masa lampai

sampai yang terkini

     2. Permohonan maaf kepada Rakyat Bangsa Papua

  1. Penegakan Hukum yang benar dan adil bagi Rakyat Papua
  2. Memberikan kompensasi, sebagai bagian dari pelayanan kemanusiaan bagi korban-korban.

Rekomendasi

  1. Kami meminta kepada Sekjen PBB dan Negara-Negara Anggota PBB, Pelapor Khusus Komisi Ham PBB, Pelapor Khusus Masyarakat Pribumi Internasional dan Masyarakat Internasional segera menyikapi Kasus HAM di Tanah Papua
  2. Pemerintah Indonesia segera membuka akses Internasional bagi Media-Media asing dan Pemerhati Asing untuk datang ke Papua
  3. Semua pihak komponen Masyarakat Adat di Papua dan Papua Barat: Pemerintah, TNI/POLRI, LSM, AGAMA, Pemuda Mahasiswa,segera menyikapi secara serius Pemusnahan Etnis yang terus berlangsung sampai hari ini.
  4. Pemekaran Kab/Kota dan Provinsi serta OTSUS PLUS sementara di Tangguhkan
  5. Kasus Korupsi di Tanah Papua dan Papua Barat  serta Pembentukan Komisi Rekonsiliasi di Papua segera di tuntaskan.

 

DEWAN ADAT WILAYAH BALIM

( LA PAGO )

 

LEMOK MABEL

KETUA