News

15 Jul 2018

Jaringan Masyarakat Sipil mendesak Presiden Jokowi membuka akses kepada lembaga-lembaga independen negara di Nduga, Papua, terkait dengan adanya berita kontak senjata yang mengancam keamanan warga sipil. Hingga saat ini, belum ada kepastian tentang informasi tersebut karena tidak adanya akses ke lokasi.

Tagged: Korban
7 Oct 2016

Permohonan Bersama TAPOL dan BUK tentang situasi HAM di Indonesia kepada Dewan HAM PBB dalam mekanisme Tinjauan Periodik Universal (UPR). Permohonan ini berfokus pada situasi HAM di Papua yang berfokus untuk memastikan kebebasan berekspresi di Papua.

Tagged: Kebebasan Berekspresi, Papua Barat
27 Jul 2016

Tiga lembaga hak asasi manusia, TAPOL, ETAN, dan Watch Indonesia!, hari ini mengritik keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengangkat Jenderal Purnawirawan Wiranto sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Tagged: Impunitas, Timor-Leste
24 Jun 2016

Sebuah laporan terbaru oleh Papuans Behind Bars mengungkapkan bahwa telah terjadi peningkatan tindakan penangkapan sewenang-wenang untuk membungkam protes di Papua oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2015.

Tagged: Kebebasan Berekspresi, Papua Barat
29 Apr 2016

Sebuah surat terbuka kepada Menteri Politik Hukum dan Keamanan dari Amnesty International, ETAN, TAPOL, dan Watch Indonesia! mendesak Menteri untuk mengambil langkah-langkah penting yang diperlukan untuk memastikan bahwa simposium nasional tentang Tragedi 1965, diselenggarakan di Jakarta pada bulan April, berujung pada keadilan, kebenaran, dan reparasi bagi para korban. 

Tagged: Impunitas, Keadilan Transisi, Kejadian 1965

Pages