Lompat ke isi utama

Siaran Pers: London Exchange digugat ke Pengadilan Tinggi karena memperdagangkan 'logam kotor'

06 Februari 2024

London Mining Network, didukung oleh Global Legal Action Network (GLAN), telah mengajukan gugatan bersejarah ke Pengadilan Tinggi Inggris terhadap London Metal Exchange (Bursa Logam London atau LME). Penggugat berpendapat bahwa LME melanggar undang-undang antipencucian uang dan hasil kejahatan di Inggris dengan memfasilitasi penjualan “logam kotor” secara global.

Solidarity for Human Rights Defenders Fatia Maulidiyanti and Haris Azhar

22 November 2023

Organisations, human rights groups, and defenders are calling for the Indonesian Government to end its judicial harassment against prominent human rights defenders, Fatia Maulidiyanti and Haris Azhar as well as to further protect all human rights defenders in the country.

Found guilty by judges, Yanwaris Sewa sentenced to 18 years in prison

22 Juni 2023

The Continuation of the hearing for the verdict for case number: PDM-18/R.2.11/Eoh.2/02/2023, against Yanwaris Sewa, on Thursday 22nd June 2023 at Sorong State Court, at a court led by the Chief Judge, Bernadus Papendang, along with Rivai Rasyid Takuboya and Lutfi Tomu serving as other judges, attended by the Public Prosecutor along with the accused and his legal team.

Webinar: Kondisi dan Tren Kebebasan Berekspresi, Berkumpul dan Hak Digital di West Papua

19 Juni 2023

SAFEnet dan TAPOL sudah menyelenggarakan webinar bersama, “Kondisi dan Tren Kebebasan Berekspresi, Berkumpul dan Hak Digital di West Papua”, untuk mendiskusikan laporan kami, yang mendokumentasikan situasi kebebasan berekspresi, berkumpul dan hak-hak digital di West Papua.

Three West Papuans charged with treason for holding religious service to mark pro-independence organisation's anniversary

05 Juni 2023

Three West Papuans have been charged with treason and face up to 4 years in prison for holding a peaceful  religious service.

Laporan Terbaru TAPOL - West Papua 2022: Ada hukum, penangkapan dan kekerasan yang memburuk di balik kata-kata manis Jakarta

10 Mei 2023

Tinta telah mengering. Undang-undang yang membentuk provinsi-provinsi baru di West Papua sudah disahkan lewat klaim Jakarta bahwa pemerintah mendapat dukungan dari masyarakat Papua. Namun laporan terbaru TAPOL, 'West Papua 2022: Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Berkumpul', kembali menunjukkan adanya peningkatan insiden, termasuk penangkapan, pembubaran, intimidasi, dan pembunuhan karena mengekspresikan perbedaan pendapat. Hal ini menandakan adanya penurunan situasi terkait Kebebasan Berkumpul dan Berekspresi di West Papua. Laporan ini juga menyoroti bahwa "trennya terus memburuk, meski ada...

Update on Viktor Yeimo's trial - delayed yet again

18 April 2023

The agenda for the reading of the prosecution’s case in the trial of Viktor Yeimo on treason charges at Jayapura District Court on 17th April 2023 has been postponed for a second time. The reason given was the same as on the first occasion: the prosecution file from the public prosecutor is not ready because it still has to be coordinated with the Office of the Attorney-General.

Pernyataan TAPOL atas Penyanderaan di Nduga, West Papua

08 Maret 2023

Kendati membuat masalah West Papua kembali menjadi sorotan dunia, penyanderaan warga sipil ini patut disayangkan dan tidak bisa dibenarkan berdasarkan norma-norma hak asasi manusia (HAM) dan humaniter internasional.

Vonis Melkias Ky Akan Segera Diputuskan

31 Januari 2023

Melkias Ky (23) seorang warga sipil dari Kampung Insum, Kabupaten Maybrat, Papua Barat, merupakan korban salah tangkap aparat kepolisian dalam upaya proses hukum peristiwa penyerangan pos militer di Kisor, Maybrat, 2 September 2021.

Campur tangan militer Indonesia dalam food estates tandai tren perampasan tanah global

20 Januari 2023

Laporan terbaru TAPOL dan AwasMIFEE menyoal peningkatan kehadiran food estates di West Papua dan Indonesia, menyelami seluk-beluk sejarahnya, alasan-alasan yang digunakan, dan pihak-pihak yang meraup untung dari keberadaannya.

Webinar: A Look at the State of Food Estates - 24 Januari

17 Januari 2023

Webinar ini akan menelisik alasan pembangunan food estates, siapa yang diuntungkan, dan membandingkan implementasinya di belahan dunia lain. Seberapa koersif kuasa yang digunakan untuk merampas lahan, campur tangan militer di dalamnya, dan dampaknya bagi masyarakat adat, juga akan didiskusikan.

Pengadilan Kasus Paniai: Parodi yang dipastikan gagal sejak awal?

09 Desember 2022

Gambar: YouTube Kejaksaan RI Pengadilan Kasus Paniai: Parodi yang dipastikan gagal sejak awal?Persidangan Isak Sattu, seorang pensiunan tentara yang menjabat perwira penghubung saat kejadian penembakan di Paniai tahun 2014, berakhir pada 8 Desember dengan putusan ia tidak bersalah atas dakwaan pelanggaran HAM berat. Persidangan ini telah berlangsung di Pengadilan Negeri Makassar sejak 21 September 2022 dan menjadi kasus pertama yang dibawa ke Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam 18 tahun terakhir. Lihat briefing kami sebelum persidangan dimulai, untuk mendapat informasi lebih lanjut...

Paniai Trial Update

07 Desember 2022

At this stage, it is important to analyse some of the revelations that have come out of the trial, what light that has shed on the events, including within the framework of national and international law obligations and also to analyse the effectiveness of this process so far and advocate to ensure justice is found here and in future similar situations.

Delapan Negara Soroti Perlakuan Indonesia Terhadap West Papua di UPR

15 November 2022

Pada 9 November 2022, Persidangan Universal Periodic Review (UPR) Indonesia Siklus Ke-4 dimulai di Markas Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss. Total ada 108 negara anggota PBB memberikan pernyataan dan rekomendasi yang memungkinkan Indonesia bisa memperbaiki situasi hak asasi manusia (HAM).

Tahanan Politik di West Papua Kembali Meninggal

04 November 2022

Setelah kabar kematian Zode Hilapok dan Filep Karma, kami kembali menerima kabar duka. Kali ini tentang wafatnya Abraham Mate (29 tahun), salah satu pemuda West Papua yang dituduh terlibat menyerang pos militer di Kisor, Maybrat, Provinsi Papua Barat. Ia meninggal di Lapas Sorong, pada Rabu, 2 November, malam.

Belasungkawa TAPOL untuk Kematian Zode Hilapok

25 Oktober 2022

TAPOL menyatakan dukacita atas wafatnya Zode Hilapok, seorang tahanan politik di West Papua, pada 22 Oktober 2022. Zode merupakan satu dari delapan orang yang didakwa makar karena mengibarkan bendera Bintang Kejora di GOR Cenderawasih Jayapura, 1 Desember 2021.

Laporan Terbaru TAPOL - West Papua 2021: Kriminalisasi, kolusi, dan janji-janji palsu

21 Oktober 2022

"Laporan kekerasan yang semakin intensif ... berakibat pada jatuhnya korban dan kematian sipil serta pengungsi internal dalam jumlah yang tidak diketahui" dan terkejut pada "laporan tentang ditemukannya potongan jasad empat warga sipil asli Papua di Timika, Provinsi Papua Barat, tanggal 22 Agustus". Demikian kata-kata Penjabat Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Nada Al-Nashif, pada pembukaan Sidang ke-51 Dewan HAM PBB di Jenewa bulan lalu.

Pernyataan TAPOL tentang eksekusi terhadap tahanan politik di Myanmar

03 Agustus 2022

Kami mengutuk eksekusi terhadap empat tahanan politik di Myanmar: Kyaw Min Yu, Phyo Zeya Thaw, Hla Myo Aung, dan Aung Thura Zaw. Keempatnya dihukum di pengadilan militer yang tertutup. Negara-negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan blok-blok multilateral telah mengecam eksekusi tersebut. Namun reaksi internasional pada dasarnya masih sejalan dengan sikap mereka saat terjadi kudeta militer pada Februari 2021.

Pernyataan TAPOL atas Peristiwa di Paniai dan Nduga, West Papua

20 Juli 2022

TAPOL menyatakan rasa prihatin dan duka mendalam atas sejumlah peristiwa yang terjadi beberapa waktu terakhir di West Papua, yang membuat sejumlah orang meregang nyawa.

Pernyataan Bersama terhadap Putusan Majelis Hakim PN Makassar untuk Kasus Sorong Enam

30 Juni 2022

Koalisi Advokasi Maybrat mengecam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Makassar yang memvonis Sorong Enam bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara selama 18 serta 20 tahun. Keputusan tersebut sama dengan menabur garam di atas luka-luka lama orang Papua yang belum kunjung sembuh dan mempertebal ketidakpercayaan mereka pada proses penegakan hukum  Indonesia.