Found guilty by judges, Yanwaris Sewa sentenced to 18 years in prison
The Continuation of the hearing for the verdict for case number: PDM-18/R.2.11/Eoh.2/02/2023, against Yanwaris Sewa, on Thursday 22nd June 2023 at Sorong State Court, at a court led by the Chief Judge, Bernadus Papendang, along with Rivai Rasyid Takuboya and Lutfi Tomu serving as other judges, attended by the Public Prosecutor along with the accused and his legal team.During the reading of the verdict, Yanwaris Sewa was found guilty by the court and was sentenced to 18 years of prison. On the 14th October 2022, Yanwaris Sewa was arrested by members of Sorong South area police in Sanbika...
Webinar: Kondisi dan Tren Kebebasan Berekspresi, Berkumpul dan Hak Digital di West Papua
“Situasi memburuk selama 2019, ketika ada Gerakan West Papua Melawan yang terkait dengan isu rasisme. Menurut saya, ada ketakutan dari pemerintah ketika kami menyampaikan pendapat kami.” (Esther Haluk, Aktivis Perempuan West Papua)“Memburuknya situasi sebagaimana yang kami amati, dalam berbagai kategori pelanggaran, polisi bekerja sama dengan kelompok-kelompok lain, semisal kelompok milisi… suasana yang mereka ciptakan telah menimbulkan efek yang menakutkan dan menyulitkan bagi masyarakat sipil untuk dapat secara bebas mengekspresikan pendapat dan berdemonstrasi di West Papua.” (Ian...
Three West Papuans charged with treason for holding religious service to mark pro-independence organisation's anniversary
Three West Papuans have been charged with treason and face up to 4 years in prison for holding a peaceful religious service. The judges must be fair and objective and acquit Karlos Bonay, Andreas Sanggenafa and Soleman Waropen, because expressing opinions and peaceful assembly are human rights protected by national and international law!
Laporan Terbaru TAPOL - West Papua 2022: Ada hukum, penangkapan dan kekerasan yang memburuk di balik kata-kata manis Jakarta
Tinta telah mengering. Undang-undang yang membentuk provinsi-provinsi baru di West Papua sudah disahkan lewat klaim Jakarta bahwa pemerintah mendapat dukungan dari masyarakat Papua. Namun laporan terbaru TAPOL, 'West Papua 2022: Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Berkumpul', kembali menunjukkan adanya peningkatan insiden, termasuk penangkapan, pembubaran, intimidasi, dan pembunuhan karena mengekspresikan perbedaan pendapat. Hal ini menandakan adanya penurunan situasi terkait Kebebasan Berkumpul dan Berekspresi di West Papua. Laporan ini juga menyoroti bahwa "trennya terus memburuk, meski ada...
Update on Viktor Yeimo's trial - delayed yet again
The agenda for the reading of the prosecution’s case in the trial of Viktor Yeimo on treason charges at Jayapura District Court on 17th April 2023 has been postponed for a second time. The reason given was the same as on the first occasion: the prosecution file from the public prosecutor is not ready because it still has to be coordinated with the Office of the Attorney-General.This move has displeased the chairman of the panel of judges, the defendant's lawyer, the defendant and even the public who were present to watch the trial leading to a turbulent atmosphere in the courtroom.As a...
Joint Oral Statement - 52nd Session of the Human Rights Council Agenda Item 6: UPR Adoption – Indonesia
Franciscans International, Amnesty International, World Council of Churches, CIVICUS, Human Rights Monitoring, TAPOLFranciscans International, Amnesty International, World Council of Churches, CIVICUS, Human Rights Monitoring and TAPOL appreciate the Government of Indonesia’s support for five recommendations on the human rights situation in West Papua. We regret that five other recommendations on West Papua including on the visit of the High Commissioner for Human Rights are only noted, despite an invitation to the previous High Commissioner.Read the full statement here
Pernyataan TAPOL atas Penyanderaan di Nduga, West Papua
Telah sebulan lamanya pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens disandera Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TPNPB) di Nduga, Papua Pegunungan. Kendati membuat masalah West Papua kembali menjadi sorotan dunia, penyanderaan warga sipil ini patut disayangkan dan tidak bisa dibenarkan berdasarkan norma-norma hak asasi manusia (HAM) dan humaniter internasional.Kejadian bermula setelah Philip mendaratkan pesawat Susi Air jenis Pilatus Porter PC-6 di Bandara Paro, Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, untuk mengantarkan lima warga Papua dari Timika, 7 Februari 2023. Pasukan TPNPB Kodap...
Vonis Melkias Ky Akan Segera Diputuskan
Melkias Ky (23) seorang warga sipil dari Kampung Insum, Kabupaten Maybrat, Papua Barat, merupakan korban salah tangkap aparat kepolisian dalam upaya proses hukum peristiwa penyerangan pos militer di Kisor, Maybrat, 2 September 2021. Untuk informasi lebih lanjut mengenai latar belakang peristiwa tersebut dan situasi Maybrat secara lebih luas, simak seri video dan briefing kami.Ia telah menjalani sidang selama empat bulan di Pengadilan Negeri Sorong sejak Oktober 2022. Ia ditahan sejak ditangkap pada 31 Januari 2022.Dalam sidang pembuktian, tidak ada saksi yang mengaku melihat secara langsung...
Campur tangan militer Indonesia dalam food estates tandai tren perampasan tanah global
Laporan terbaru TAPOL dan AwasMIFEE menyoal peningkatan kehadiran food estates di West Papua dan Indonesia, menyelami seluk-beluk sejarahnya, alasan-alasan yang digunakan, dan pihak-pihak yang meraup untung dari keberadaannya. Peningkatan keterlibatan militer Indonesia menandai kecenderungan mengkhawatirkan dari peran angkatan bersenjata dalam perampasan tanah, yang berdengung bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Webinar tanggal 24 Januari yang digelar TAPOL dan GRAIN, menelaah konteks food estates dan perampasan tanah di West Papua dan konteks Indonesia, sebelum melihatnya dalam...
Webinar: A Look at the State of Food Estates - 24 Januari
Webinar: A Look at the State of Food Estates: Lumbung Pangan dan Perebutan Kuasa Sistem Pangan24 Januari 20239:00-10:30 (GMT); 16:00 - 17:30 (WIB); 18:00 - 19:30 (WIT) Rekaman acara bisa diakses melalui Youtube.Kami mengundang rekan-rekan sekalian mengikuti webinar tentang fenomena Food Estate di West Papua, Indonesia, dan fenomena perampasan tanah skala besar secara global. Webinar ini akan menelisik alasan pembangunan food estates, siapa yang diuntungkan, dan membandingkan implementasinya di belahan dunia lain. Seberapa koersif kuasa yang digunakan untuk merampas lahan,...
Pengadilan Kasus Paniai: Parodi yang dipastikan gagal sejak awal?
Persidangan Isak Sattu, seorang pensiunan tentara yang menjabat perwira penghubung saat kejadian penembakan di Paniai tahun 2014, berakhir pada 8 Desember dengan putusan ia tidak bersalah atas dakwaan pelanggaran HAM berat. Persidangan ini telah berlangsung di Pengadilan Negeri Makassar sejak 21 September 2022 dan menjadi kasus pertama yang dibawa ke Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam 18 tahun terakhir. Lihat briefing kami sebelum persidangan dimulai, untuk mendapat informasi lebih lanjut tentang latar belakang kejadian dan pengadilannya itu sendiri.Walau Komisi Nasional HAM...
Paniai Trial Update
StatementOn 14th November 2022, the public prosecutor in the Isak Sattu case demanded he be given a ten years sentence for his actions during the Paniai Shootings in December 2014. At this stage, it is important to analyse some of the revelations that have come out of the trial, what light that has shed on the events, including within the framework of national and international law obligations and also to analyse the effectiveness of this process so far and advocate to ensure justice is found here and in future similar situations. This joint update is prepared by The Coalition of Civil...
Delapan Negara Soroti Perlakuan Indonesia Terhadap West Papua di UPR
Pada 9 November 2022, Persidangan Universal Periodic Review (UPR) Indonesia Siklus Ke-4 dimulai di Markas Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss. Total ada 108 negara anggota PBB memberikan pernyataan dan rekomendasi yang memungkinkan Indonesia bisa memperbaiki situasi hak asasi manusia (HAM). Peninjauan Berkala Universal atau UPR adalah mekanisme bagi badan-badan PBB, negara-negara anggota PBB, dan masyarakat sipil, untuk memeriksa pemenuhan HAM di suatu negara dan meminta pertanggungjawabannya. Misalnya, laporan kami bersama Bersatu Untuk Kebenaran (BUK) Papua mengungkapkan...
Tahanan Politik di West Papua Kembali Meninggal
Setelah kabar kematian Zode Hilapok dan Filep Karma, kami kembali menerima kabar duka. Kali ini tentang wafatnya Abraham Mate (29 tahun), salah satu pemuda West Papua yang dituduh terlibat menyerang pos militer di Kisor, Maybrat, Provinsi Papua Barat. Ia meninggal di Lapas Sorong, pada Rabu, 2 November, malam.Siang hari pada hari yang sama, Abraham tampak sehat. Ia juga sempat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Sorong bersama Abraham Fatemte, sesama terdakwa dalam perkara yang disebut di awal. Namun jam 10 malam tiba-tiba ia merasa sakit perut, jatuh ke posisi tengkurap, kentut,...
Belasungkawa TAPOL untuk Kematian Zode Hilapok
TAPOL menyatakan dukacita atas wafatnya Zode Hilapok, seorang tahanan politik di West Papua, pada 22 Oktober 2022. Zode merupakan satu dari delapan orang yang didakwa makar karena mengibarkan bendera Bintang Kejora di GOR Cenderawasih Jayapura, 1 Desember 2021.Ketika akhir September lalu tujuh kawannya selesai menjalani sepuluh bulan hukuman penjara, Zode masih dalam status pembantaran. Ia tengah dirawat karena kondisi kesehatan yang memburuk.Gejala penyakit Zode telah muncul sejak ia masih menjadi tahanan Polda Papua. Kala itu ia mengaku lemas dan buang air besar secara tidak normal (...
Laporan Terbaru TAPOL - West Papua 2021: kriminalisasi, kolusi, dan janji-janji palsu
Siaran PressLondon, 21 Oktober 2022"Laporan kekerasan yang semakin intensif ... berakibat pada jatuhnya korban dan kematian sipil serta pengungsi internal dalam jumlah yang tidak diketahui" dan terkejut pada "laporan tentang ditemukannya potongan jasad empat warga sipil asli Papua di Timika, Provinsi Papua Barat, tanggal 22 Agustus". Demikian kata-kata Penjabat Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Nada Al-Nashif, pada pembukaan Sidang ke-51 Dewan HAM PBB di Jenewa bulan lalu. Disorotinya West Papua oleh Al-Nashif menunjukkan pengakuan lebih lanjut atas memburuknya situasi hak asasi...
TAPOL Releases 2021 West Papua Freedom of Expression and Freedom of Assembly Report
Kriminalisasi, kolusi, dan janji-janji palsu menjadi isu utama kebebasan berekspresi dan berkumpul di West Papua dan terkait West Papua pada tahun 2021. Laporan terbaru kami, yang dirilis hari ini, menunjukkan merosotnya kondisi kebebasan berekspresi dan berkumpul di West Papua dan isu-isu terkait West Papua, ketika para aktivis menjadi sasaran kriminalisasi dan aparat keamanan terlibat kolusi dengan aktor-aktor non-negara.Silahkan baca Siaran Press, Ringkasan Eksekutif dan Laporan Lengkap.
Human Rights Court Mechanism and The 2014 Paniai Papua Case
On 16 April 2022, Indonesia’s Attorney General announced that they were preparing prosecution of a suspect allegedly responsible for unlawful killings in Paniai, Papua in 2014, under the ‘Human Rights Court’ mechanism (under Law No. 26/2000). This mechanism is the country’s special criminal tribunal dealing with cases of gross violations of human rights. If the case is brought before a special court under Law No. 26/2000, which is planned to be held in Makassar, South Sulawesi, the Paniai Case would be the first case tried at a Human Rights Court for 18 years. In this briefing, AJAR (Asia...
Pernyataan TAPOL tentang eksekusi terhadap tahanan politik di Myanmar
Kami mengutuk eksekusi terhadap empat tahanan politik di Myanmar: Kyaw Min Yu, Phyo Zeya Thaw, Hla Myo Aung, dan Aung Thura Zaw. Keempatnya dihukum di pengadilan militer yang tertutup. Negara-negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan blok-blok multilateral telah mengecam eksekusi tersebut. Namun reaksi internasional pada dasarnya masih sejalan dengan sikap mereka saat terjadi kudeta militer pada Februari 2021. Terdapat kritisisme, tapi diikuti oleh kelambanan dan, dalam beberapa kasus, ketidakpedulian. Perlu ada upaya lebih untuk mengakhiri perebutan kekuasaan ilegal yang dilakukan...
Pernyataan TAPOL atas Peristiwa di Paniai dan Nduga, West Papua
TAPOL menyatakan rasa prihatin dan duka mendalam atas sejumlah peristiwa yang terjadi beberapa waktu terakhir di West Papua, yang membuat sejumlah orang meregang nyawa. Pertama, kerusuhan dan tindakan represif aparat di Kantor Bupati Paniai yang membuat satu orang tewas dan dua orang terluka pada Selasa, 5 Juli 2022. Kedua, penembakan dan pembunuhan di luar hukum terhadap setidaknya 11 orang penduduk sipil yang dilakukan kelompok bersenjata di Nduga pada Sabtu, 16 Juli 2022. Tindak kekerasan terhadap sipil, apalagi hingga menyebabkan kematian, siapa pun pelakunya, patut kita kecam. Kami...