Politik Uang di Saat Krisis Keuangan

Feb 2009
TAPOL

Kurang dari dua bulan lagi rakyat Indonesia akan memberikan suara dalam pemilu di bulan April 2009 untuk ketiga kalinya sejak pulihnya demokrasi tahun 1998 sementara kampanye sudah berlangsung selama berbulan-bulan. Tak kurang dari 38 partai politik turut ambil bagian dan surat kabar sarat dengan pemberitaan tentang kampanye di seluruh negara ini untuk mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Memenangkan kursi DPR itu penting untuk dapat turut menentukan siapa yang akan menjadi presiden RI berikutnya. Pemerintahan Indonesia sekarang berjalan dengan perpaduan sistem presidensial dan sistem multi-partai. Nominasi untuk presiden hanya dapat dilakukan oleh partai yang terwakili dalam DPR.

Begitu terpilih, presiden sebagai kepala eksekutif berwenang menunjuk anggota kabinetnya. Mengingat banyaknya partai baru yang muncul sejak jatuhnya kediktatoran Order Baru Suharto tahun 1998, DPR di periode mendatang ini, seperti juga sebelumnya, akan terdiri dari berbagai partai. Tampaknya tak ada yang bakal mendapatkan mayoritas suara. Jadi sekarang ini fokusnya adalah membentuk koalisi.

Fokus penting lainnya adalah korupsi yang telah merongrong sistem politik selama bertahun-tahun. Sementara tak ada yang bisa membantah bahwa korupsi yang telah menjadi bagian kehidupan politik di Indonesia merupakan pengiring demokrasi yang kehadirannya tak terelakkan, perlu dipikirkan apakah kondisi partai politik sekarang ini adalah bagian dari persoalan itu.

Menurut undang-undang partai politik yang berlaku sejak dimulainya reformasi (masa reformasi yang mengiringi jatuhnya Suharto), kepengurusan partai politik harus menjangkau paling sedikit 60 persen dari semua provinsi yang ada di Indonesia dan juga paling sedikit 50 persen dari kabupaten, kecamatan dan kota madya yang ada dalam provinsi-provinsi itu.

Dalam suatu negara sebesar Indonesia, mengurus partai politik dan mempertahankan sarana yang efektif untuk mempublikasikan dan mempromosikan program partai serta kegiatan kesehariannya memerlukan biaya teramat besar. Meskipun persyaratan itu berat, 38 partai berhasil melewati ambang batas itu, sehingga dengan demikian mereka akan turut serta dalam pemilihan legislatif.

Tetapi berapa banyak dari mereka yang dapat menggalang dana yang diperlukan untuk menggerakkan mesin elektoral mereka? Dan seperti apakah konsekuansi krisis keuangan global yang merupakan pukulan hebat bagi ekonomi Indonesia sementara kampanye semakin semarak?

Untuk baca selengkapnya, file PDF bisa di download.

Tagged: Demokrasi, Pemilu