Skip to main content

Siaran Pers: AwasMIFEE! dan TAPOL merilis laporan tentang rencana Food Estate di West Papua

29 April 2022

Rencana membangun Food Estate atau Lumbung Pangan dengan dalih menjaga ketahanan pangan di Indonesia diumumkan Pemerintah Indonesia saat awal pandemi Covid-19. Namun sebagaimana AwasMIFEE! dan TAPOL tunjukkan dalam laporan mereka yang terbaru, ‘Perampasan Tanah dengan Dalih Pandemi: Siapa yang Diuntungkan dari Food Estate di West Papua?’, rencana tersebut tampak akan lebih menguntungkan para konglomerat dan oligarki agroindustri yang dekat dengan pejabat tinggi pemerintah.

Sorong Enam: Disiksa Bertubi-tubi, Dipindahkan Sembunyi-Sembunyi

08 April 2022

TAPOL, LBH Kaki Abu, dan LBH Makassar merilis video "Sorong Enam: Disiksa Bertubi-tubi, Dipindahkan Sembunyi-Sembunyi". Video ini merupakan video kampanye untuk mendorong pembebasan enam tahanan politik asal Sorong, West Papua, yang mengalami penyiksaan dan peradilan sesat. Terlebih, tiga dari enam tahanan tersebut masih di bawah umur.

Sorong Six: Tortured Repeatedly, Transported Secretly

08 April 2022

"Sorong Enam: Disiksa Bertubi-tubi, Dipindahkan Sembunyi-Sembunyi (Sorong Six: Tortured Repeatedly, Transported Secretly)". This campaign video, by TAPOL, LBH Kaki Abu, and LBH Makassar, calls for the release of six political prisoners from Sorong, West Papua, who were subjected to torture and unfair trial. Three of the six detainees are still minors.

Keterangan Saksi A De Charge Kuatkan Adanya Dugaan Salah Tangkap

06 April 2022

Siaran Pers Perkembangan Sidang Sorong 6Keterangan Saksi A De Charge Kuatkan Adanya Dugaan Salah Tangkap Persidangan enam tahanan politik dari Sorong (Sorong 6) telah sampai pada tahap pemeriksaan saksi a d charge atau saksi meringankan. Keterangan dua saksi meringankan yang dihadirkan pengacara dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Makassar dan daring pada Selasa, 5 April 2022, itu menguatkan dugaan bahwa terdakwa MS dan AY merupakan korban salah tangkap dan tidak terlibat pembunuhan empat anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Pos Koramil Persiapan (...

Defence witness testimony strengthens suspicions of wrongful arrest

06 April 2022

Testimony from two witnesses for the defence, presented by lawyers during the 5 April 2022 trial at the Makassar District Court and online, have strengthened suspicions that defendants MS and AY are the victims of wrongful arrest and were not involved in the murder of four Indonesian Army soldiers at the Kisor military post in South Aifat district, Maybrat regency on 2 September 2021.

Human Rights and Militarism in West Papua 2017 - 2022

31 March 2022

Joint Stakeholders' Submission for the Universal Periodic Review (Fourth Cycle) of the Republic of Indonesia the 41st Session UPR Working Group (November 2022)This submission is made to the OHCHR by TAPOL and Bersatu untuk Kebenaran (BUK; United for Truth). TAPOL is a UK-based NGO formed in 1973 that promotes human rights, peace and democracy in Indonesia. BUK is a West Papuan grassroots organisation founded in Biak in 2008 by West Papuan survivors of violence. It seeks to build the capacity of victims and victims’ groups so that they can campaign for their rights, and the rights of their...

TAPOL Statement on the designation of Haris and Fatia as Suspects and Intimidation of Amnesty International Indonesia

22 March 2022

Freedom of expression in Indonesia is not improving, and the situation is of increasing concern where the opinion being expressed is critical of the human rights situation of West Papuans.

Pernyataan TAPOL atas Penetapan Haris dan Fatia sebagai Tersangka serta Intimidasi terhadap Amnesty International Indonesia

22 March 2022

Kebebasan menyatakan pendapat di Indonesia tidak kunjung membaik. Kondisinya bahkan bisa mengkhawatirkan jika pendapat yang dikemukakan adalah pandangan kritis terhadap persoalan hak asasi manusia (HAM) rakyat West Papua.

Penganiayaan dan Penyiksaan Anak di Puncak Papua Bukti Negara Tidak Serius Lindungi Anak di Papua

01 March 2022

Tim Advokasi HAM untuk Papua mengutuk keras tindakan penganiayaan dan penyiksaan terhadap 7 anak di bawah umur sehingga menyebabkan satu di antaranya meninggal dunia. Berdasarkan kronologi yang telah kami verifikasi, ketujuh anak tersebut diduga kuat dianiaya dan disiksa oleh aparat TNI.

The Torture of Children in Puncak Papua is Evidence that the State is Not Serious About Protecting Children in Papua

01 March 2022

The Advocacy Team for Human Rights in Papua (Tim Advokasi HAM untuk Papua) strongly condemns acts of persecution and torture of seven minors, causing one of them to die. Based on a timeline of events that we have verified, it is suspected that the deceased child was heavily persecuted and tortured by the military (TNI).

Militerisasi, Konflik, dan Ketidakadilan di Kabupaten Maybrat, Papua Barat

17 February 2022

Pascaperluasan militer di wilayah tersebut, Maybrat menjadi titik konflik antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Briefing ini menunjukkan faktor-faktor pemicu konflik terkini di Maybrat, khususnya militerisasi dan perebutan sumber daya alam.

Militerisasi, konflik, dan ketidakadilan di Kabupaten Maybrat, Papua Barat

17 February 2022

Terletak persis di jantung semenanjung Kepala Burung, ujung barat daya West Papua (lihat peta di bawah), Maybrat kerap kali tersembunyi dari pengamatan karena terpencil, kurang diberitakan dan ada ilusi kedamaian. Pascaperluasan militer di wilayah tersebut, Maybrat menjadi titik konflik antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Briefing ini menunjukkan faktor-faktor pemicu konflik terkini di Maybrat, khususnya militerisasi dan perebutan sumber daya alam. Konflik itu telah meningkatkan ketegangan terutama di dua distrik di Maybrat, tempat...

Militarisation, Conflict and Injustice in Maybrat Regency, West Papua

17 February 2022

Following a period of military expansion in the region, Maybrat has been the scene of violence between the military and West Papua’s pro-independence armed group, TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, the National Liberation Army of West Papua). This briefing shows drivers of recent conflict in Maybrat, especially militarisation and natural resource contestation.

Free Leo Idjie, Lawyer in the Kisor and LK Cases in West Papua

24 January 2022

The criminalisati​​on of lawyers and activists in West Papua is happening again. This time the target is Leonardo Idjie, lawyer and human rights defender from LBH Kaki Abu (Kaki Abu Legal Aid Institute), Sorong, West Papua.

LK and Systemic State Violence in Papua

29 December 2021

TAPOL and Kaki Abu Legal Aid released a video entitled "LK dan Pusaran Kerasan di Papua (LK and Systemic State Violence in Papua)". This campaign video calls for the release of LK, a child accused of having broken the law (ABH) in Maybrat, #WestPapua, who was subjected to torture and forced to undergo an unfair trial.

Mahkamah Konstitusi putuskan Omnibus Law harus direvisi, tapi dua tahun masa revisi tetap membuka ruang eksploitasi

06 December 2021

Pada 25 November 2021 Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan agar Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia mengubah beberapa bagian Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK/Omnibus Law). MK juga melarang penerbitan peraturan pelaksana dan kebijakan lainnya yang terkait dengan undang-undang tersebut dalam tenggang dua tahun ke depan. Bila hal itu tidak dilakukan, MK memutuskan bahwa Omnibus Law akan menjadi “inkonstitusional secara permanen”.

Constitutional Court orders revisions of Omnibus law, but two-year grace period allows room for more exploitation

06 December 2021

On 25 November Indonesia’s Constitutional Court issued an order to the Government and parliament to change parts of the ‘Omnibus Law’ (UU Cipta Kerja). The Court also forbade the passing of any further implementing regulations and policies associated with the law in a two-year grace period. If the necessary changes are not made within two years, the Court ordered that the Omnibus Law would become “permanently unconstitutional”.

Friendship requires honesty: UK needs to raise human rights and democracy in Indonesia

15 November 2021

On Nov. 11, the UK Foreign Secretary, Liz Truss, visited Indonesia during a week-long trip to Southeast Asia. Truss’s outing happened in the context of the UK’s post-Brexit objectives of “tilting” towards the Indo-Pacific region.

TAPOL Statement regarding the attack against Veronica Koman’s family and situation of Human Rights Defenders in Indonesia

09 November 2021

TAPOL is deeply concerned about a series of escalating threats and attacks made against the family of prominent Indonesian human rights lawyer and defender, Veronica Koman in Jakarta. These threats and attacks indicate a worsening situation for human rights lawyers and defenders in Indonesia, with other prominent human rights defenders being subjected to police investigations.

TAPOL calls on the UK Government to apologise for its role on 1960s massacre in Indonesia

03 November 2021

On 17 and 24 October, the Observer newspaper published new research undertaken by academics and journalists, disclosing the existence in 1965 of a covert unit in the UK Foreign Office. The unit spread disinformation purporting to be from Indonesian ‘patriots’ living outside Indonesia, encouraging massacres.