Human Rights Court Mechanism and The 2014 Paniai Papua Case
On 16 April 2022, Indonesia’s Attorney General announced that they were preparing prosecution of a suspect allegedly responsible for unlawful killings in Paniai, Papua in 2014, under the ‘Human Rights Court’ mechanism (under Law No. 26/2000). This mechanism is the country’s special criminal tribunal dealing with cases of gross violations of human rights. If the case is brought before a special court under Law No. 26/2000, which is planned to be held in Makassar, South Sulawesi, the Paniai Case would be the first case tried at a Human Rights Court for 18 years. In this briefing, AJAR (Asia...
Pernyataan TAPOL tentang eksekusi terhadap tahanan politik di Myanmar
Kami mengutuk eksekusi terhadap empat tahanan politik di Myanmar: Kyaw Min Yu, Phyo Zeya Thaw, Hla Myo Aung, dan Aung Thura Zaw. Keempatnya dihukum di pengadilan militer yang tertutup. Negara-negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan blok-blok multilateral telah mengecam eksekusi tersebut. Namun reaksi internasional pada dasarnya masih sejalan dengan sikap mereka saat terjadi kudeta militer pada Februari 2021. Terdapat kritisisme, tapi diikuti oleh kelambanan dan, dalam beberapa kasus, ketidakpedulian. Perlu ada upaya lebih untuk mengakhiri perebutan kekuasaan ilegal yang dilakukan...
TAPOL statement on the execution of political prisoners in Myanmar
We condemn the execution of four political prisoners in Myanmar, Kyaw Min Yu, Phyo Zeya Thaw, Hla Myo Aung and Aung Thura Zaw. The four were convicted in a secret military court. Member states of the United Nations and multilateral blocs from within the international community have denounced the executions. But international reactions have been basically in line with a position since the military's coup d'etat in February 2021. There has been criticism, followed by inaction and in some cases, indifference. More must be done to end the Myanmar military's illegal power grab. There are 100...
TAPOL statement on the latest events in Paniai and Nduga, West Papua
TAPOL expresses its concern and deep sorrow at the numerous events that have occured recently in West Papua, which have led to the deaths of several people. Firstly, the destruction and repressive actions of the security forces at the Paniai Regent’s Office (Kantor Bupati Paniai) that caused the death of one person and the injury of others on Tuesday 5th July 2022; and secondly, shootings and unlawful killings of at least 11 civilians, carried out by armed groups in Nduga on Saturday 16th July 2022.Acts of violence against civilians, when they lead to deaths whoever is responsible, should be...
Pernyataan TAPOL atas Peristiwa di Paniai dan Nduga, West Papua
TAPOL menyatakan rasa prihatin dan duka mendalam atas sejumlah peristiwa yang terjadi beberapa waktu terakhir di West Papua, yang membuat sejumlah orang meregang nyawa. Pertama, kerusuhan dan tindakan represif aparat di Kantor Bupati Paniai yang membuat satu orang tewas dan dua orang terluka pada Selasa, 5 Juli 2022. Kedua, penembakan dan pembunuhan di luar hukum terhadap setidaknya 11 orang penduduk sipil yang dilakukan kelompok bersenjata di Nduga pada Sabtu, 16 Juli 2022. Tindak kekerasan terhadap sipil, apalagi hingga menyebabkan kematian, siapa pun pelakunya, patut kita kecam. Kami...
Joint Statement on the Verdict of the Makassar District Court on the Sorong Six
Coalition for Maybrat Advocacy has criticised the verdict of the Makassar District Court, which has found the Sorong Six guilty and sentenced them to prison for between 18 and 20 years. These verdicts add salt to unhealed old wounds of Papuans, and have strengthened their sense that the Indonesian legal system cannot be trusted to deliver fair trials.The court found the Six (Maikel Yaam, Amos Ky, Agustinus Yaam, MS, YW and RY) guilty of the premeditated killing of four Indonesian National Army (Tentara Nasional Indonesia, TNI) soldiers at the Kisor military post, Maybrat District,...
Pernyataan Bersama terhadap Putusan Majelis Hakim PN Makassar untuk Kasus Sorong Enam
Koalisi Advokasi Maybrat mengecam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Makassar yang memvonis Sorong Enam bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara selama 18 serta 20 tahun. Keputusan tersebut sama dengan menabur garam di atas luka-luka lama orang Papua yang belum kunjung sembuh dan mempertebal ketidakpercayaan mereka pada proses penegakan hukum Indonesia.Enam tahanan politik asal Sorong (Maikel Yaam, Amos Ky, Agustinus Yaam, MS, YW, dan RY) alias Sorong Enam divonis bersalah oleh majelis hakim yang diketuai Franklin B. Tamara pada Selasa, 31 Mei 2022. Mereka dianggap...
Illegal arms sales, internal displacement and a ‘new approach’ in West Papua
IntroductionThis briefing looks at reports of illegal sales of weaponry by the security forces, continuing internal displacement and the military's claimed new approach. It looks especially at the reasons behind these developments, and the lack of coherent action on the part of the Government. An underlying reason for arms dealing is pervasive militarism in West Papua, where security force operations are leading to violence and causing the displacement of civilians. Arms dealing has been taking place as the security forces try to control the narrative on its role in West Papua, first...
Perdagangan senjata ilegal, pengungsian internal, dan ‘pendekatan baru’ di West Papua
PendahuluanBriefing ini menyoroti laporan-laporan perdagangan senjata yang dilakukan aparat keamanan secara ilegal, pengungsian internal yang terus berlanjut, dan klaim militer soal pendekatan baru. Briefing ini secara khusus juga menyelisik alasan-alasan di balik situasi tersebut dan minimnya tindakan yang koheren dari pemerintah. Alasan yang mendasari perdagangan senjata adalah militerisme yang mengakar di West Papua, daerah tempat berlangsungnya operasi-operasi militer yang mengakibatkan kekerasan dan menyebabkan masyarakat mengungsi. Perdagangan senjata terjadi ketika aparat keamanan...
Briefing: Perdagangan senjata ilegal, pengungsian internal, dan ‘pendekatan baru’ di West Papua
Briefing terbaru TAPOL menyoroti laporan-laporan perdagangan senjata yang dilakukan aparat keamanan secara ilegal, pengungsian internal yang terus berlanjut, dan klaim militer soal pendekatan baru. Briefing ini secara khusus juga menyelisik alasan-alasan di balik situasi tersebut dan minimnya tindakan yang koheren dari pemerintah. Alasan yang mendasari perdagangan senjata adalah militerisme yang mengakar di West Papua, daerah tempat berlangsungnya operasi-operasi militer yang mengakibatkan kekerasan dan menyebabkan masyarakat mengungsi. Perdagangan senjata terjadi ketika aparat keamanan...
Briefing: Illegal arms sales, internal displacement and a ‘new approach’ in West Papua
This briefing looks at reports of illegal sales of weaponry by the security forces, continuing internal displacement and the military's claimed new approach. It looks especially at the reasons behind these developments, and the lack of coherent action on the part of the Government. An underlying reason for arms dealing is pervasive militarism in West Papua, where security force operations are leading to violence and causing the displacement of civilians. Arms dealing has been taking place as the security forces try to control the narrative on its role in West Papua, first justifying...
TAPOL calls for the immediate release of detained political activists
TAPOL urges the Indonesian Government to release Jefry Wenda, the spokesperson of the Papuan People’s Petition (Petisi Rakyat Papua, PRP) and others arrested today during a peaceful protest in Jayapura. Wenda was arrested along with several members of the West Papuan National Committee (Komite Nasional Papua Barat, KNPB) including Ones Suhuniap, Omizon Balingga and Imam Kogoya. Others arrested were Marthen Rumbiak (West Papua National Authority, WPNA) and activists Esther Haluk and Aby Douw.The arrests mark a further shrinking of civic space in West Papua since the Covid-19 pandemic began in...
Pandemic Power-Grabs: Who benefits from Food Estates in West Papua?
Executive SummaryAs the COVID-19 pandemic began in 2020, the Indonesian Government proposed to establish ‘Food Estates’: massive expansions of agricultural land spanning millions of hectares of land across Indonesia, including West Papua, and producing a variety of crops. The Government’s reasons were that it wanted to anticipate a food security crisis caused by the pandemic. However, this report shows that there were other motivations. Based on existing documents in the public domain, and the record of previous failed Food Estates in West Papua and elsewhere in Indonesia, it highlights how...
Perampasan Tanah dengan Dalih Pandemi: Siapa yang Diuntungkan dari Food Estate di West Papua?
Ringkasan EksekutifSeiring pandemi COVID-19 dimulai pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia mengajukan pembangunan ‘Food Estate’: ekspansi besar-besaran lahan pertanian mencakup jutaan hektare di seluruh Indonesia, termasuk West Papua, yang menghasilkan berbagai macam tanaman pangan. Alasan pemerintah yaitu untuk mengantisipasi krisis ketahanan pangan akibat pandemi. Namun, laporan ini menunjukkan bahwa ada motivasi lain. Berdasarkan dokumen yang ada di domain publik, dan catatan kegagalan Food Estate sebelumnya di West Papua dan di tempat lain di Indonesia, dokumen ini menyoroti bagaimana Food...
Siaran Pers: AwasMIFEE! dan TAPOL merilis laporan tentang rencana Food Estate di West Papua
Siaran PersAwasMIFEE! dan TAPOL merilis laporan tentang rencana Food Estate di West PapuaLondon (29 April 2022)Rencana membangun Food Estate atau Lumbung Pangan dengan dalih menjaga ketahanan pangan di Indonesia diumumkan Pemerintah Indonesia saat awal pandemi Covid-19. Namun sebagaimana AwasMIFEE! dan TAPOL tunjukkan dalam laporan mereka yang terbaru, ‘Perampasan Tanah dengan Dalih Pandemi: Siapa yang Diuntungkan dari Food Estate di West Papua?’, rencana tersebut tampak akan lebih menguntungkan para konglomerat dan oligarki agroindustri yang dekat dengan pejabat tinggi pemerintah. Lebih...
Press Release: AwasMIFEE! and TAPOL release report on planned Food Estate in West Papua
Press ReleaseAwasMIFEE! and TAPOL release report on planned Food Estate in West PapuaLondon (29 April 2022)Plans to establish 'Food Estates' were announced by the Indonesian government at the beginning of the Covid-19 pandemic because, it said, it wanted to ensure Indonesia's food security. But as AwasMIFEE! and TAPOL show in their report released today, 'Pandemic Power Grabs: Who benefits from Food Estates in West Papua?', these plans would seem to benefit agro-industrial conglomerates and oligarchs with close connections to figures in the government. Furthermore, based on previous and...
Sorong Six: Tortured Repeatedly, Transported Secretly
"Sorong Enam: Disiksa Bertubi-tubi, Dipindahkan Sembunyi-Sembunyi (Sorong Six: Tortured Repeatedly, Transported Secretly)". This campaign video, by TAPOL, LBH Kaki Abu, and LBH Makassar, calls for the release of six political prisoners from Sorong, West Papua, who were subjected to torture and unfair trial. Three of the six detainees are still minors.Click this link to watch the full video.
Keterangan Saksi A De Charge Kuatkan Adanya Dugaan Salah Tangkap
Siaran Pers Perkembangan Sidang Sorong 6Keterangan Saksi A De Charge Kuatkan Adanya Dugaan Salah Tangkap Persidangan enam tahanan politik dari Sorong (Sorong 6) telah sampai pada tahap pemeriksaan saksi a d charge atau saksi meringankan. Keterangan dua saksi meringankan yang dihadirkan pengacara dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Makassar dan daring pada Selasa, 5 April 2022, itu menguatkan dugaan bahwa terdakwa MS dan AY merupakan korban salah tangkap dan tidak terlibat pembunuhan empat anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Pos Koramil Persiapan (...
Defence witness testimony strengthens suspicions of wrongful arrest
Press Release: Developments in the Trial of the Sorong 6 Defence witness testimony strengthens suspicions of wrongful arrest The trial of six political prisoners from Sorong (The Sorong 6) has begun to hear witnesses for the defence. Testimony from two witnesses for the defence, presented by lawyers during the 5 April 2022 trial at the Makassar District Court and online, have strengthened suspicions that defendants MS and AY are the victims of wrongful arrest and were not involved in the murder of four Indonesian Army soldiers at the Kisor military post in South Aifat district, Maybrat...
Human Rights and Militarism in West Papua 2017 - 2022
Joint Stakeholders' Submission for the Universal Periodic Review (Fourth Cycle) of the Republic of Indonesia the 41st Session UPR Working Group (November 2022)This submission is made to the OHCHR by TAPOL and Bersatu untuk Kebenaran (BUK; United for Truth). TAPOL is a UK-based NGO formed in 1973 that promotes human rights, peace and democracy in Indonesia. BUK is a West Papuan grassroots organisation founded in Biak in 2008 by West Papuan survivors of violence. It seeks to build the capacity of victims and victims’ groups so that they can campaign for their rights, and the rights of their...